Di tengah suasana politik yang semakin dinamis menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 nanti, publik dibuat terperangah oleh bocoran dokumen terkait komposisi kementerian yang akan menjadi bagian dari kabinet mendatang. Sebuah dokumen beredar yang berisi daftar lengkap kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran, yang dikaitkan dengan rencana pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI Periode 2024-2029. Dokumen ini menyebutkan bahwa jumlah komisi di DPR bertambah dari 11 menjadi 13 komisi, seiring dengan pemecahan beberapa kementerian yang diproyeksikan menjadi lebih spesifik.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Prabowo Subianto yang menyebutkan rencananya untuk membentuk "kabinet gemuk" dalam rangka menciptakan pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Dalam pernyataannya pada acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, pada 8 Oktober 2024 lalu. Pada kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa jumlah kementerian yang besar merupakan konsekuensi dari kebutuhan untuk mengakomodasi beragam pihak dalam pemerintahan, mengingat besarnya koalisi yang terbentuk. "Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar, nanti akan dibilang 'woah, kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak'. Ya, negara kita besar, Bung!" ujarnya
Tidak hanya itu, penambahan jumlah komisi di DPR, dari 11 menjadi 13, berkaitan erat dengan pemecahan nomenklatur beberapa kementerian. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, membenarkan hal ini. Dalam keterangannya pada Kamis kemarin, Adies menyebutkan bahwa komposisi komisi tersebut masih digodok dan baru akan diumumkan secara resmi pada Senin. "Insyaallah diumumkan Senin. Komposisi masih digodok," ujar Adies saat dihubungi oleh sejumlah awak media.
Penambahan komisi ini menjadi refleksi dari perubahan signifikan dalam struktur kementerian yang dirancang untuk periode pemerintahan baru. Beberapa kementerian yang selama ini dianggap memegang tanggung jawab terlalu luas akan dipecah menjadi beberapa entitas baru, yang diharapkan mampu bekerja lebih fokus dan efektif. Dalam konteks ini, wacana tentang efisiensi dan reformasi birokrasi menjadi topik penting, meskipun pada saat yang sama, pembentukan kabinet yang besar juga mengundang pertanyaan terkait dengan besarnya beban birokrasi yang harus ditangani pemerintah ke depan.
Dengan bertambahnya komisi di DPR, ada indikasi bahwa kementerian-kementerian yang dipecah tersebut juga akan mendapat perhatian lebih besar dari parlemen. DPR, sebagai lembaga legislatif, memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja eksekutif, terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang diusung oleh kementerian. Bertambahnya komisi berarti bertambah pula mitra kerja yang harus diawasi oleh DPR, yang juga berarti tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan harapan rakyat.
Pembentukan kabinet oleh Prabowo Subianto yang disebut-sebut sebagai "kabinet gemuk" tak lepas dari upaya untuk mengakomodasi berbagai kekuatan politik yang ada di Indonesia. Koalisi besar yang dibangun oleh Prabowo mencakup partai-partai politik dari spektrum yang beragam, mulai dari partai nasionalis hingga partai berhaluan religius. Kondisi ini memaksa Prabowo untuk merancang kabinet yang tidak hanya fokus pada efisiensi pemerintahan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek representasi politik.
Dengan begitu banyak pihak yang harus dilibatkan dalam kabinet, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Prabowo dan timnya akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan politik dan kebutuhan administratif. Dalam skenario pemerintahan koalisi, kompromi politik sering kali menjadi elemen penting dalam penyusunan kabinet. Prabowo tampaknya menyadari bahwa untuk mempertahankan stabilitas politik, dia harus memberikan ruang yang cukup bagi setiap elemen koalisi untuk berkontribusi dalam pemerintahan.
Namun, "kabinet gemuk" juga menghadirkan tantangan tersendiri. Banyaknya kementerian dan pejabat yang harus dikelola bisa berarti meningkatnya beban birokrasi, yang berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, Prabowo harus memastikan bahwa setiap kementerian bekerja secara optimal dan tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Efisiensi dan efektivitas menjadi kata kunci yang akan diuji dalam pemerintahan mendatang.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan pentingnya membentuk pemerintahan yang kuat, yang mampu menghadapi tantangan global maupun domestik. Kabinet yang besar, menurut Prabowo, adalah refleksi dari besarnya tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia sebagai negara besar dengan populasi yang terus berkembang dan ekonomi yang semakin kompleks.
