Liberalisme dalam Hubungan Internasional

Teori perdamaian demokratis (Democratic Peace Theory) dan efek jenis rezim politik dalam negeri dan kebijakan dalam negeri terhadap hubungan internasional, sebuah gagasan yang percaya bahwa perdamaian antar Negara demokrasi akan terwujud.

Karna di Negara demokratis, pengambilan keputusan harus berdasarkan suara rakyat, atau yang dalam hal ini diwakilkan pada anggota parlemen hasil pilihan rakyat. Sedangkan mayoritas masyarakat menginginkan perdamaian dan menjauhi perang yang akan sangat menyengsarakan. Sehingga apabila antar masyarakat dua belah pihak masing-masing menolak terjadinya perang, maka perang akan dihindari dan perdamaian akan terwujud

Teori perdamaian perdagangan yang bermaksud untuk menciptakan Perdagangan bebas. Pandangan ini meyakini bahwa perdagangan bebas memiliki efek mendamaikan dalam hubungan internasional. Asumsi ini memiliki turunan bahwa akan terciptanya globalisasi dan saling ketergantungan antar negara.

Teori perdamaian kelembagaan adalah sebuah pandangan yang meyakini bahwa kerja sama dapat dipertahankan dalam keadaan anarki, bagaimana kepentingan jangka panjang dapat diutamakan ketimbang kepentingan jangka pendek, dan bagaimana para pelaku menyadari keunggulan absolut alih-alih mengejar keunggulan relatif.

Begitupun berbagai pandangan lain yang mencirikan Liberalisme dalam mengupayakan perdamaian jangka panjang. Seperti halnya Pengaruh organisasi internasional terhadap politik internasional, dalam perannya sebagai forum bagi berbagai negara untuk mewujudkan kepentingan ataupun peranannya sebagai actor dalam hubungan internasional.

Ataupun beberapa pandangan yang berdasarkan peran hukum interasional. Pengaruh pandangan liberalisme terhadap politik internasional terutama hubungan antara negara-negara liberal, Peran berbagai jenis perserikatan dalam hubungan internasional.  Seperti NATO dan berbagai entitas yang dinamis seperti Uni Eropa maupun perserikatan kawasan regional lainnya seperti ASEAN