Menjual Politik Kebencian

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI hanya sekedar pelengkap atau ornamen belaka. Ibarat Golkar sudah ditetapkan menjadi pemenang sejak Pemilu 1971.

Keadaan ini secara langsung dan tidang langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar mendapat dukungan birokrasi dan militer.

Puncaknya Soeharto dilengserkan rakyat pada 21 Mei 1998 karena ketidakadilan sistem pemerintahan yang diterapkan Soeharto selama masa orde baru.

Kembali pada topik bahasan kita apakah ada politik kebencian pada era Soeharto? dari catatan sejarah yang direkam masyarakat dan media ada yaitu pertama pembersihan pada orang yang dianggap dekat dan sealirah dengan Soekarno, sering kali dipublikasi di media bahaya laten komunisme, marxisme, leninisme, dan Partai PKI sudah dilarang dan masuk dalam UU.  Ada juga yang meneriakkan faham marhaenisme sebagai gagasan Soekarno dan Idiologi yang diapakai partai terkuat pada masa Soekarno yaitu Partai Nasionalis Indonesia.

Tercatat juga dalam sejarah peritiwa Kudatuli (Kerusuhan duapuluh tujuh Juli)peristiwa 27 Juli 1996, terbelahnya PDI menjadi dua kubu yaitu kubu Ketum PDI versi Kongres Medan Soerjadi dan kubu Megawati Soekarno Putri.

Pada era orde baru semua kegiatan politik diawasi secara ketat baik kelompok kiri dan kanan mati kutu, yang nekat pasti masuk bui.

Dari potret ini dapat kita lihat kelompok mana yang lari terbirit birit hijrah ke Malaysia pada masa pak Harto berkuasa kemudian muncul lagi dan mulai mengibarkan benderanya secara leluasa hingga Jokowi menghentikan gerakannya melalui UU Ormas.

Ujaran kebencian terhadap etnis minoritas Tionghoa pun diledakkan pada Amok Massa 13-15 Mei 1998 tempat usaha dan rumah etnis Tionghoa dibakar, di jarah, dan tercatat juga pada Komnas HAM ada wanita diperkosa, dan lelaki dianiaya dan dibakar sayapun sangat dirugikan pada peristiwa ini saya sedang memperbaiki personal computer dan printer saya di Glodok Jakarta Pusat, saya hanya melihat dari kejauhan ketika pertokoan di Glodok dan sekitarnya habis terbakar.

Tulisan ini akan sangat panjang bila membahas Mantan Ptesiden Era Reformasi pasca Lengsernya Suharto. Era BJ Habibie ada gebrakan demokrasi berupa reformasi politik, reformasi hukum, dan reformasi ekonomi. Reformasi politik luar biasa ada 48 parpol yang ikut Pemilu 1999. Dengan terbesar sbb 1. PDIP : 153 Kursi, 2. Golkar: 120 Kursi, PKB: 51 Kursi, PPP:48 Kursi, PAN: 34 Kursi.

Menurut pendapat saya bukan hanya kebijakan referendum Timor Timur yang banyak disesalkan masyarakat khususnya para pejuang Seroja, tetapi kebijakan Pencabutan Keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib (Tap MPR No.XVIII/MPR/1998). Hal ini memberikan peluang kelompok oportunis untuk masuk dan menyebarkan idiologi alternatif untuk kaum awam tetapi jalan masuk untuk kelompok DI/TII yang pada tahun 1955 menjadi outlier karena tidak setuju dengan NKRI. Bukti dan hasil survei BPS terbaru banyak kaum muda atau zaman Now yang tidak setuju dengan idiologi Pancasila. 

Sepuluh tahun lalu saya dan kawan berdiskusi di Lemhanas ada target kelompok radikal yang masuk pada tahun 1998 merencanakan waktu 20 tahun untuk menanamkan pengaruh dan jaringannya di Indonesia mereka masuk dan ada diseluruh lapisan masyarakat, guru, dosen, birokrat, pejabat. Bukankah 20 tahun sejak masuk di Indonesia tahun 1998 itu adalah Tahun 2018. Tahun Politik 2018, melihat sejarah politik Indonesia sejak jaman Soekarno terbukti anak bangsa ini cukup cerdas melawan agresi dari luar, entah itu dari barat, timur, timur-tengah, entah masuk melalui perdagangan, politik, dan agama. Indonesia cukup tangguh menghadapinya.