Ibu Susi Pudjiastuti Terpental dari KKP "Pesta" di Laut Kembali Dimulai, Ada Fahri Hamzah

Masih segar diingatan kita, betapa kecewanya publik ketika Presiden Jokowi tidak mengangkat Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP Kembali pada saat pengangkatan Menteri dimasa kedua periode Jokowi Memimpin Indonesia. Bu Susi terpental dari KKP dan digantikan oleh Edhy Prabowo sebagai perwakilan Gerinda di Kabinet Indonesia Maju.

Dapat dipahami kekecewaan publik itu, oleh karena Ibu Susi Pudjiastuti adalah salah satu Menteri Idola publik di masa sebelumnya dengan kebijakannya yang sangat berani dan sangat populer menghajar para illegal fishing dari Laut Indonesia. 

Hingga diakhir kepemimpinannya selama 5 tahun, lebih dari 500 an Kapal Asing pencuri ikan ditenggelamkan. Akibat kebijakan ini, tentu saja para pengusaha illegal fishing itu sangat dirugikan dan sudah pasti mereka tidak akan tinggal diam. Mereka pasti bekerja dengan cara mereka untuk menggulingkan ibu  Susi dari Menteri KKP.

Bila kita mencatat, ada berbagai gerakan saat itu baik itu diam-diam mempengaruhi para politikus maupun secara terang-terangan menggerakkan demo Nelayan hingga ke istana Presiden. Bahkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar saat itu, terang-terangan sempat menyerang ibu Susi yang dianggapnya mematikan masa depan Nelayan. 

Menteri Luhut B Panjaitan hingga Wapres Jusuf Kalla juga sempat menegur ibu Susi saat itu. Tapi apa dikata, dasarnya ibu Susi bukan seorang politikus, dia tak bisa merasakan pergerakan itu. Nyalinya yang gede itu, tanpa disadari telah menghempaskannya dari Menteri KKP.

Meski Ibu Susi berprestasi di KKP, tetapi saya sudah feeling bahwa Ibu Susi tidak akan diangkat lagi sebagai Menteri KKP. Kegusaran saya waktu itu saya tuliskan beberapa kali di Twitter. Dan benar saja terjadi. Sebab tanpa disadari, para sponsor sudah bersatu dengan politikus saat itu menyingkirkan Ibu Susi.

Dan mari kita lihat kebijakan-kebijakan Edhy Prabowo disaat pertama sebagai Menteri. Beliau langsung membidik Peraturan-peraturan yang dibuat Ibu Susi yang tak berpihak kepada "Pengusaha". 

Mengapa saya buat tanda kutip? Karena tentu pengusaha yang saya maksud adalah pengusaha yang terganggu bisnisnya di era Ibu Susi, entah karena kebijakannya ataupun entah karena dia pengusaha Illegal Fishing.

Nah, Edhy Prabowo menyadari bahwa melawan kebijakan Ibu Susi yang sangat Populer itu membutuhkan Opini yang kuat agar publik yakin, apa yang mau dia putuskan itu untuk kepentingan nelayan. 

Branding yang sudah kuat, yang melekat pada diri Ibu Susi saat itu harus mampu dikikis pelan-pelan tentu harus dilawan dengan pembentukan opini yang terbalik dengan ibu Susi dan itu memerlukan Komunikator ulung untuk membangun propaganda dan narasi yang berbeda dari apa yang sudah dibangun oleh ibu Susi selama ini.

Untuk step ini, saya harus acungkan jempol ke Edhy Prabowo, dia jeli memilih Effendi Gazali sebagai orang yang mampu menggiring opini dan membangun narasi sebagai anti tesis dari Ibu Susi.

Edhy Prabowo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan diantaranya : 1) Muhammad Yusuf (Pembina), 2) Ali Mochtar Ngabalin (Pembina), 3) Yugi Prayatna (Pembina), 4). Effendi Gazali (Ketua), 5). Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan), 6). Bayu Priaambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan), 7). Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha), 8). Welnaldi (Sekretaris), 9). Bunga Kejora (Wakil Sekretaris).

Anda bisa membayangkan betapa kuatnya Narasi yang akan dibangun oleh Prof. Effendi Gazali (pakar komunikasi) ditambah ada disana Ali Mochtar Ngabalin yang siap berdebat kapan saja dan dimana saja tentu dengan narasi untuk kepentingan Nelayan dan dunia usaha.

Tidak cukup sampai disitu, setelah berhasil membangun opini bahwa apa yang dilakukan oleh ibu Susi itu menyusahkan Nelayan dan tidak berpihak kepada pengusaha. 

Yang menambah geger publik adalah fakta bahwa ijin eksport Benih Lobster yang diberikan kepada 26 perusahaan bahkan terakhir diberita ada 31 perusahaan ternyata pemiliknya terdeteksi adalah orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra dan PKS juga Partai Gelora(Fahri Hamzah). (Hasil investigasi majalah tempo terbaru, sumber lihat majalah tempo)

Anda bisa bayangkan, setelah ada Effendi Gazali dan Ali Mochtar Ngabalin di bidang komunikasi publik, lalu muncul Fahri Hamzah (Mantan Wakil Ketua DPR, Ahli debat dan pembangun narasi yang hebat). 

Bagaimana seorang ibu Susi melawan propaganda yang mereka bangun. Belum kalau kita kaitkan dengan jaringan politik yang mereka punya. Sebaik apapun perjuangan ibu Susi, maka pasti terbentur tembok besar. Ibu Susi Versus Politikus dan Pengusaha. Sudah pasti jauh kekalahan itu.

Kecuali Presiden Jokowi berpihak kepada ibu Susi, itu baru ada perimbangan. Tapi bila melihat narasi yang dibangun para politisi itu, saya yakin Jokowi akan lebih memilih kebijakan Edhy Prabowo. 

Sebab sudah agak lama tercium saya, Jokowi sangat konsentrasi untuk meningkatkan eksport karena selama ini selalu minus neraca dagang Indonesia. Masih lebih besar import dari eksport. Melihat fakta ini, sepertinya Jokowi akan membiarkan Eksport Benih Lobster ini berlanjut.

Perang Ibu Susi mempertahankan kebijakannya saat sebagai Menteri KKP sepertinya akan berakhir sia-sia melihat kekuatan lawan yang bersatu antara politikus, pengusaha dan mantan ASN KKP yang dipecat mendukung habis kebijakan Edhy Prabowo.

Pesta di laut sudah kembali berjaya oleh mereka-mereka yang sempat terpinggirkan dengan menggandeng orang-orang baru (politikus).

Satu-satunya agar pesta itu bisa berakhir adalah Ibu Susi bisa kembali ke sana. Tapi itu pasti menemui jalan buntu. Kecuali ada Partai yang berani membawanya pada pilpres 2024 yang akan datang. Tapi apakah ada partai yang memberinya Karpet Merah? Tak ada yang tahu, segalanya memungkinkan.

Salam kompasiana.