Sukses Tidaknya KAA akan Menjawab Pilihan Jokowi terhadap Kapasitas Luhut B. Panjaitan

[caption id="attachment_378988" align="aligncenter" width="300" caption="JK Luhut tinjau persiapan KAA, sumber photo : kompas.com"][/caption]

Sejak Jokowi mengangkat Luhut B.Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan ada begitu banyak issue issue yang dihembuskan kepada Luhut B Panjaitan dan juga kepada Jokowi sendiri. Itu dapat dipahami oleh sebab Jokowi mempercayakan peran penting kepada seseorang yang tidak berada dalam satu ring utamanya terhadap partai koalisi Indonesia Hebat.

Peranan Kantor Staf Kepresidenan juga sempat menuai polemik, dimana kewenangan yang dimiliki menurut analisa beberapa pengamat melampaui kewenangan seorang Menko dan Menteri bahkan dikatakan dapat merebut kewenangan Wakil Presiden. Yang paling ekstreem ada pengamat politik yang mengatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan sudah sama kedudukan dan fungsi sebagai Plt Presiden. Bagi saya, pengamat ini, benar-benar ngawur dan asal bunyi, dan mungkin hanya ingin bombastis kedengarannya, agar dia terkenal. Sebab, tidak ada dasar hukum, apapun bagi seorang Kepala Staf Kepresidenan dapat menjadi Plt Presiden.

Yang sebenarnya bias dalam analisa pengamat adalah seakan-akan mereka tidak setuju dengan lembaga Staf Kepresidenan, tetapi sebenarnya mereka tidak sepakat dengan keberadaan Luhut Binsar Panjaitan ada disana. Mengapa? Ini hanya soal beda kepentingan dan kekuasaan. Pihak PDIP berharap, orang-orang yang berada di Ring Satu Presiden adalah orang-orang internal PDIP, sehingga kebijakan mereka yang atur.

Itu sebabnya, para kader PDIP begitu gencar menyerang Ring Satu Presiden, mulai dari Kepala Staf Keprresidenan, Luhut BP, Menseskab, Andi W, dan juga Rini Soemarno, Menteri BUMN. Pihak PDIP sangat berkepentingan menempatkan kader-kadernya di posisi tersebut, tetapi apa daya, Presiden Jokowi tidak menempatkan seorangpun dari PDIP di tempat yang sangat berpengaruh tersebut dalam kebijakan Jokowi selama 5 tahun yang akan datang.

Mengapa Jokowi tidak menempatkan kader-kader PDIP di Ring Satu Presiden, padahal Jokowi adalah kader PDIP itu sendiri. Ada beberapa alasan ;

Pertama, Jokowi sudah mengenal betul, kader-kader PDIP baik itu mulai dari Jokowi sebagai Walikota, Jokowi sebagai Gubernur DKI hingga Jokowi sebagai Presiden. Mungkin bagi kita yang awam, bertanya? Mengapa Jokowi tidak mengangkat Rieke Pitaloka, Teten Masduki, Efendi Simbolon atau kader yang lainnya sebagai Menteri di Pemerintahannya? Padahal menurut pengamatan kita mereka-mereka ini didukung PDIP sebagai kader untuk maju dalam Pilkada.

Saya masih ingat persis, kalimat Jokowi dalam menelusuri calon Menteri, Jokowi melakukannya sambil berbincang, bekerja dan bahkan sambil kampanye, Jokowi telah memantau mereka satu per satu. Jokowi tidak senang dengan kader-kader yang di luar banyak bicara tapi hasilnya tidak baik. Itu dapat kita lihat dari kegagalan Efendi simbolon terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara, Teten Masduki dan Rieke Pitaloka juga gagal dalam pilkada Jabar. Jokowi sudah cukup alasan melihat kinerja mereka bertiga. Bagi seorang Jokowi dia lebih senang kepada kader-kader pemenang.

Jokowilah yang menggunakan jasa-jasa pembantunya dalam pemerintahannya, sebagai orang yang menggunakan tentunya Jokowi memahami SDM seperti apa yang dia butuhkan dalam berbagai posisi yang diberikan dalam pemerintahannya.

Kedua, Kader PDIP berada dalam genggaman Megawati, Jokowi sadar betul, betapa susah "menjinakkan" Megawati apalagi jika Jokowi menggunakan kader-kader Megawati di Ring Satu Presiden, maka sudah barang tentu semakin susah untuk mengontrol. Itulah sebabnya Jokowi tidak mau menggunakan kader-kader PDIP di Ring Satu Presiden. Salah satu alasan lain adalah agar Jokowi tidak menjadi Presiden Boneka maupun hanya sekedar petugas partai.

Kita sudah dapat melihat keberadaan Jokowi dalam kongres PDIP di bali, kita paham benar bagaimana PDIP memperlakukan Jokowi sebagai seorang Presiden, terlepas dari Jokowi adalah kader PDIP. Jokowi sudah lama mengetahui itu semua. Yang membedakan kita dengan Jokowi adalah kita langsung ribut, tetapi Jokowi cukup menilai dalam hati, apakah kader kader PDIP bisa diajak sejalan atau hanya nurut kepada Ketum kesayangan mereka, ibu kita tercinta, Megawati Soekarnoputri.

Kembali ke soal Luhut BP, Jokowi sudah lama mengenal Luhut BP, dia tahu kapasitas Luhut seperti apa, mulai dari prajurit hingga mencapai Jenderal, karier militernya cemerlang, Gusdur tahu benar kapasitas Luhut BP, sehingga ketika Luhut Duta Besar di singapura pun, Gusdur memanggilnya untuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai pengusaha, Luhut BP juga hebat, perusahaan pertambangannya sudah go publik, salah satu perusahaan pertambangan yang diperhitungkan keberadaannya.

Event KAA ini akan menunjukkan kepada kita kapasitas Luhut BP yang sebenarnya, apakah Jokowi salah memilihnya atau tidak dalam Ring Satu Presiden. Luhut BP sebagai ketua panitia KAA dikalangan sebagian pengamat telah mengambil alih tugas-tugas Menteri Luar Negeri Retno MP.

Luhut BP adalah Jenderal cemerlang yang saat ini mempunyai posisi yang strategis dalam pemerintahan Jokowi JK. Kita akan melihat kapasitasnya dalam membantu Presiden Jokowi, apakah akan mempermalukan Jokowi atau bahkan dapat mengangkat martabat Jokowi dan bangsa Indonesia. Waktu akan menjawabnya. Polemik akan selalu ada, sebab itu masalah kepentingan. Tidak ada satupun yang luput dari kepentingan, tinggal Jokowi yang dapat melihat sebagai USER.

Di Indonesia ini, yang kadang kita susah pahami adalah terkadang mereka bukan mempermasalahkan lembaganya, seperti Kantor Staf Kepresidenannya, tetapi yang dipermasalahkan sebenarnya adalah orang yang duduk di posisi itu, yang kebetulan berasal dari kalangan minoritas, Luhut BP, sudah agamanya Kristen, Batak pula, tetapi kita gak pernah to the point, itulah sebenarnya masalahnya, sama seperti kita mempermasalahkan Ahok, sudah Kristen, Tiongkok lagi.  Kita terjebak dengan ketidakiklasan dalam alam demokrasi. Padahal dari sejak sebelum merdeka pun masalah SARA sebenarnya sudah selesai. Tetapi karena kita tidak iklas dan tidak paham arti perjuangan para pejuang kita, ya tetap dimasalahkan.

Semoga pilihan Jokowi kepada Luhut BP memberikan dampak yang baik bagi negara ini, agar semakin maju bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini.

Salam kompasiana.