Sementara di laut, gugus tugas Tiongkok akan memulai serangan cepat dengan menguasai wilayah Natuna Utara, apabila serangan udara yang dilakukan oleh AU Tiongkok dan Kesatuan Penerbang AL Tiongkok berhasil, maka Komando Armada 1 (Koarmada 1) akan menerima serangan terberat. Kurangnya pertahanan udara yang memadai pada kapal perang TNI AL membuat kapal perang memiliki potensi yang tinggi terkena serangan misil dari AU Tiongkok. TNI AL yang selamat dari serangan udara akan berusaha untuk melakukan reorganisasi dan melakukan serangan balasan untuk berusaha membuat penguasaan wilayah Laut Natuna Utara oleh Tiongkok lebih sulit. Gugus tugas kapal selam Tiongkok akan berusaha menembak kapal perang Indonesia pada posisi strategis. Gugus tugas AL Tiongkok kemudian akan berusaha mengamankan wilayah Laut Natuna Utara, sambil marinir Tiongkok melakukan serangan amfibi dan mengamankan pulau Natuna dan pulau di sekitarnya. Pada tahap ini, maka Indonesia sudah tidak bisa memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah Natuna. Dapat disimpulkan dari skenario di atas, apabila Indonesia melawan Tiongkok sendiri ketika konflik di Laut Tiongkok Selatan pecah, maka Indonesia tidak mampu mempertahankan wilayahnya.
Skenario pertama adalah serangan yang dilancarkan oleh Tiongkok benar-benar tidak terduga. Terdapat skenario lainya di mana sebelum menjelang konflik biasanya terdapat suatu lonjakan aktivitas yang tidak biasa, seperti pergerakan ke markas-markas terdekat, sehingga terjadi penumpukan pasukan. Apabila pola aktivitas ini terjadi, maka pihak lain dapat meningkatkan kewaspadaan dan melaksanakan aktivitas penjagaan, seperti patroli laut dan udara di wilayah teritorial. Pada skenario kedua ini, Indonesia sedang dalam posisi bersiap karena dilihat dari analisis intelijen, sehingga aktivitas militer semakin intens. Hal ini tidak mustahil dan dapat dilihat dari kronologi dimulainya Perang Rusia-Ukraina 2022, di mana sebelum invasi dimulai, badan intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency (CIA), mendeteksi adanya penumpukan pasukan Rusia yang tidak wajar di dekat perbatasan Ukraina Rusia, sejak musim semi tahun 2021 dengan dalih latihan militer skala besar. Setelah itu, Rusia mulai memberikan berbagai permintaan kepada NATO. Hal ini membuat dan memperingatkan adanya potensi invasi Rusia dalam waktu dekat dan mulai menggeser sebagai pasukan NATO ke wilayah Eropa Timur. Namun, prediksi intelijen itu benar-benar terjadi saat Rusia memulai invasi di bawah dalih "Operasi Militer Khusus" pada 24 Februari 2022 dan memulai perang tersebut (Reuters, 2022). Oleh karena itu, skenario kedua ini dapat disimulasikan.
Pada skenario kedua, apabila intelijen menilai adanya potensi invasi dan TNI memutuskan untuk meningkatkan aktivitas militer regular, berupa patroli atau memperketat penjagaan laut dan udara, maka unsur kejutan militer Tiongkok sudah hilang. Ketika Infiltrasi yang dilakukan kapal selam Tiongkok akan lebih sulit, karena kegiatan patrol yag dilaksanakan TNI AL akan lebih aktif melakukan patrol yang lebih rutin, sehingga serangan pembukaan militer Tiongkok dalam bentuk penetrasi ke dalam wilayah Indonesia akan sepenuhnya dilakukan menggunakan kekuatan udara. AU Tiongkok melakukan serangan udara ke target-target strategis, berupa berbagai instalasi militer dan infrastruktur strategis, seperti pada skenario pertama, akan tetapi Indonesia dalam posisi yang lebih siap, sehingga bisa melakukan mencegat sebelum bisa penetrasi wilayah udara lebih dalam lagi dan dapat menimbulkan kerugian kepada AU Tiongkok yang lebih dibandingkan dalam skenario pertama. Untuk pertempuran laut di Laut Natuna Utara juga sama, di mana TNI AL akan merespon serangan laut AL Tiongkok. Taktik yang dapat digunakan oleh TNI AL berupa hit & run, di mana TNI AL akan menggunakan kapal patroli cepat pembawa misil atau fast missile boat untuk menempati posisi tertentu, menyergap gugus tugas AL Tiongkok dengan jarak yang relatif dekat untuk perang laut di masa kini dan meninggalkan wilayah tempur dengan cepat. Fregat dan korvet TNI AL akan berperan memberikan perlindungan udara dan melakukan penembakan misil anti kapal dari jarak yang cukup jauh. Permasalahan yang dihadapi adalah pertahanan udara yang dimiliki oleh kapal perang TNI AL tidak memadai, sehingga perlindungan udara menjadi kurang efektif. Hal ini berarti skuadron penyergap missile boat akan mengalami kerugian yang cukup besar. Apabila Tiongkok mengerahkan pesawat pengintai udara (Airborne Early Warning and Control /AWACS) ke dalam pertempuran, maka ini menjadi keunggulan bagi Tiongkok, karena dapat mendeteksi pergerakan TNI sebelum terjadi pertempuran udara atau laut, dan memiliki kemampuan untuk melumpuhkan sistem elektronik TNI. Bila hal ini terjadi, maka kerugian yang diderita TNI cukup besar. Garnisun TNI yang ada di Kepulauan Natuna tidak bisa berbuat banyak selama pertempuran laut, karena mereka tidak memiliki sistem pertahanan laut untuk melakukan serangan balasan ke kapal perang AL Tiongkok. Garnisun TNI yang ditempatkan di Pulau Natuna dan sekitarnya hanya bisa mempertahankan diri dari serangan udara dengan misil panggul anti udara atau MANPADS. Yang dapat mereka lakukan adalah bersiap dan bertahan dari serangan amfibi yang dilakukan oleh marinir Tiongkok. Untuk mempertahankan Pulau Natuna, TNI harus membuat suatu jalur laut yang aman untuk mengantarkan bantuan, berupa logistik dan menurunkan gelombang pasukan lainnya ke pulau-pulau sekitar. Tahap ini akan sulit, karena jalur ini harus dilindungi oleh kapal perang dan pesawat udara untuk mencegah bantuan yang dikirim oleh kapal pendarat TNI AL diserang oleh Tiongkok dan mencegah jalur laut ini direbut oleh AL Tiongkok dan memotong arus bantuan ke Pulau Natuna dan sekitarnya.
Pada tahap ini, Indonesia hanya bisa menahan dan menunda kekalahan. Hal ini dikarenakan kerugian yang dialami oleh TNI cukup besar dan tidak dapat digantikan dalam waktu dekat. Perang ini juga akan memberikan tekanan yang sangat besar pada ekonomi Indonesia. Perang akan membutuhkan anggaran pertahanan yang sangat besar untuk tetap melanjutkan perang hingga ke dalam posisi yang menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi perdamaian. Alokasi anggaran untuk pertahanan akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan untuk memenuhi kebutuhan ini. Akan tetapi, anggaran yang dikeluarkan kemungkinan besar tidak akan cukup. Berkaca pada Perang Rusia Ukraina 2022, di mana Ukraina mampu menahan laju invasi dari Rusia dan membuat situasi menjadi stalemate atau imbang, tetapi Ukraina akan membutuhkan bantuan, seperti pengiriman senjata dan bantuan dana, untuk menahan serangan Rusia. Berdasarkan data dari Statista dan SIPRI (2024), Ukraina menghabiskan dana sebesar USD 57 miliar pada tahun 2022 dan meningkat signifikan menjadi USD 64,3 miliar pada tahun 2023. Apabila anggaran belanja Indonesia pada tahun 2024 mencapai USD 206 milliar (kurs USD 1 = Rp16.071) dan Indonesia memutuskan untuk membiayai perang sendiri dan anggaran militer untuk kebutuhan perang sama dengan yang dikeluarkan oleh Ukraina sekarang, maka sekitar 31% anggaran belanja negara harus dialokasikan untuk biaya perang. Angka ini sangat tidak realistis dan biasa membuat ekonomi Indonesia runtuh, karena Indonesia masih harus mengalokasikan anggaran belanjanya untuk keperluan non-perang. Perekonomian akan dalam tekanan yang sangat besar, karena kegiatan perdagangan menjadi tidak lancar dalam perang. Oleh karena itu, Indonesia akan membutuhkan bentuk bantuan yang ditawarkan oleh luar negeri untuk mendukung upaya perang pada front Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal ini, Indonesia dapat menggunakan bargaining power dari segi geografis untuk upaya diplomasi di PBB dan negara-negara yang mau membantu Indonesia atas dasar kepentingan yang sama.
Meskipun begitu, Indonesia masih memiliki tantangan. Tantangan yang pertama adalah berhubungan dengan strategi militer yang komprehensif. Menurut laporan yang berjudul "Regional Response to US. -- China Competition in the Indo-Pacific : Indonesia" yang ditulis oleh Blank (2021), Indonesia belum pernah melakukan skenario latihan perang melawan musuh yang lebih superior. Latihan militer yang dilakukan oleh TNI kebanyakan difokuskan untuk kontra-teroris, kontra-insurgensi, dan menangkal penyusupan dengan skala yang terbatas oleh negara tetangga. Hal ini dinilai akan menyulitkan negara-negara yang mengirim bantuan militer,berupa pengerahan pasukan ke wilayah konflik, di mana Indonesia tidak ada strategi utama atau doktrin militer yang sesuai, sehingga apabila terjadi operasi militer gabungan dengan negara lain, maka operasi militer sulit dijalankan atau bahkan terancam gagal akibat perbedaan dalam hal koordinasi, komunikasi, atau strategi. Salah satu tantangan terbesar adalah kepercayaan negara-negara yang akan memberikan bantuan kepada Indonesia. Birokrasi Indonesia dinilai lambat dalam membuat kebijakan. Hal ini membuat negara-negara akan mempertanyakan komitmen kepada Indonesia. Akan tetapi, penyebab kepercayaan Indonesia diragukan adalah karena keamanan mengenai informasi yang sensitif. Blank, dalam laporan sebelumnya, menemukan pembicaraan hal yang sensitif tidak dilakukan pada jalur yang aman, karena Indonesia tidak memiliki sistem klasifikasi antara informasi sensitif atau tidak. Sebagai contoh, istilah rahasia memang ada, tapi itu tidak benar-benar ada. Nyatanya, diskusi internal yang bersifat sensitif dan rahasia (confidential) dilakukan di pembicaraan grup Whatsapp. Contoh lain bisa dilihat alasan Indonesia belum diberi izin untuk membeli pesawat tempur  generasi kelima F-35 Lightining buatan Amerika Serikat. Menurut CNN Indonesia (2020), Amerika Serikat menilai Indonesia perlu memiliki pesawat tempur generasi 4.5 sebelum bisa memiliki F-35. Pernyataan ini memiliki arti tersirat bahwa Amerika Seriakt belum percaya untuk memberikan pesawat tempur F-35 kepada Indonesia, karena berbagai alasan, seperti kesiapaan personil dan sarana-prasarana dan juga rendahnya keamanan informasi sensitif di Indonesia.
Langkah Apa yang Sudah Dilakukan oleh Indonesia?
Dalam hal pertahanan, Indonesia sedang berusaha untuk melaksanakan modernisasi sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki oleh TNI. Hal ini dilihat dari beberapa akusisi perlengkapan militer yang sudah terlaksana dalam bentuk kontrak pembelian dan proses negosiasi yang masih berlanjut hingga sekarang dalam 5 tahun terakhir. Untuk memperkuat kekuatan udara, Indonesia sudah menekan kontrak pembelian untuk 42 pesawat tempur Daassaut Rafale. Indonesia melakukan pemesanan 6 pesawat Rafale pada bulan September 2022 dan melakukan pemesanan kembali 18 pesawat tempur Rafale pada bulan Agustus 2023. Tanda tangan kontrak pemesanan gelombang terakhir pesawat tempur ini dilakukan pada Februari 2024 untuk sebanyak 18 pesawat (Daassault Aviation, 2024). Dilansir dari artikel Airspace Review (2022), kontrak pembelian pesawat tempur Rafale ini tidak hanya pembelian unit pesawat tempur, tapi juga kerja sama antara Prancis dengan Indonesia untuk industri pertahanan lewat skema transfer teknologi. Untuk pesawat Rafale dikabarkan bahwa Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) sudah diterbitkan (Ali, 2022). Menurut informasi yang diberikan oleh Janes (2023), pemerintah Indonesia dikabarkan mempertimbangkan untuk membeli bom pintar Armement AirSol Modulaire (AASM) atau Highly Agile Modular Munition Extended Range (Hammer) buatan pabrik munisi dari Prancis, Safran Group, dan berupaya untuk melakukan kerja sama produksi bom pintar modular ini. Bom Hammer dipilih, karena bom ini menggunakan bom Mark 82 yang sudah sangat familiar digunakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, produksi bom pintar ini cukup mudah, karena sifatnya yang modular atau dipasang perlengkapan kit kepada model bom yang sudah TNI gunakan sejak lama. Indonesia juga sedang dalam tahap negoisiasi untuk membeli pesawat tempur F-15ID buatan pabrikan aviasi Amerika Serikat, Boeing Company, senilai USD 13,9 miliar. Â Pada Februari 2022, Agensi Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat (Defense Security Cooperation Agency / DSCA) sudah memberikan persetujuan apabila Indonesia ingin melakukan kontrak pembelian. Berdasarkan rilis media yang diterbitkan oleh DSCA, kontrak senilai sebesar USD 13,9 miliar sudah mencakup 36 pesawat tempur F-15ID, lengkap dengan avionik kunci, seperti sistem EPAWSS, mesin jet, persenjataan kanon, suku cadang, sarana dan prasarana, dan pelatihan pilot dan teknisi. Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan (2023), Indonesia sudah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Amerika Serikat atas komitmen pembelian 24 pesawat tempur F-15ID. Akan tetapi, hingga sekarang belum ada kontrak efektif untuk F-15ID. Terdapat kemungkinan adanya hambatan dalam hal pembiayaan pesawat tempur ini.
Untuk kekuatan laut, Indonesia berupaya untuk mengakuisisi 2 kapal selam Scorpene Evolved, buatan galangan kapal Prancis, Naval Group. Menurut Malufti dalam artikel Naval News (2024), akusisi kapal selam ini sedang dalam tahap Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP). Kapal selam ini akan dilengkap dengan berbagai perlengkapan canggih, seperti penggunaan tenaga penggerak air independent propulsion (AIP) dan penggunaan baterai lithium ion  sebagai sumber energi yang handal, sehingga dapat menyelam di bawah laut lebih lama dibandingkan kapal selam terdahulu. Indonesia sudah menandatangani kontrak pembelian 2 kapal fregat dari Italia dengan nilai kontrak sebesar 1,18 miliar euro pada bulan Maret 2024 (Peruzzi, 2024). Pada saat ini, pembelian tersebut tinggal menunggu tahap terahkir dari PSP. Kapal fregat yang dibeli Indonesia adalah kapal fregat kelas Paolo Thao di Revel atau dikenal dengan "PPA Frigate". 2 kapal fregat ini seharusnya ditunjukan untuk AL Italia, tetapi dialihkan untuk pesanan Indonesia dengan konfigurasi yang sudah tersedia sekarang. Kapal fregat ini dilengkapi dengan 8 set peluncur vertikal MBDA A50 yang dapat membawa 16 misil udara ke udara jarak menengah Aster-15/30, meriam Leonardo 127/64 mm, dan berbagai macam sensor, seperti 4 set radar AESA Leonardo Quad C-band dan perlengkapan perang elektronik dari Elettronica. Dengan pembelian fregat ini, Indonesia akan memiliki fregat dengan kapabilitas pertahanan udara terbaik di Asia Tenggara. Karena kapal fregat PPA ini adalah kapal yang baru selesai dibangun, maka diharapkan kapal fregat ini bisa datang dalam waktu dekat. Indonesia juga sebenarnya sudah memiliki proyek pembuatan kapal fregat di PT. PAL, yang dinamakan Fregat Merah Putih (FMP).  Proyek FMP ini mengambil dasar desain dari kapal fregat kelas Iver Huitfeldt dari Denmark, yang kemudian diambil alih oleh perusahaan perkapalan Inggris, Babcock International, dan disesuaikan desainnya untuk kebutuhan AL Inggris dan keperluan ekspor dengan nama desain Arrowhead 140. Fregat ini juga difokuskan untuk pertahanan udara di laut. PT. PAL sudah melakukan tahap keel laying pada Agustus 2023. PT. PAL akan membuat 2 kapal fregat FPM dan diperkirakan akan masuk dinas TNI AL pada tahun 2026 atau 2027. Meskipun begitu, proyek pembuatan 2 kapal fregat ini, yang memiliki tantangan yang besar. Proyek FMP ini adalah kapal fregat yang memiliki basis desain dari kapal fregat Iver Huitfeldt buatan galangan kapal Denmark, OMT, yang didesain kembali oleh galangan Babcok International. PT. PAL berencana untuk mendesain ulang kapal fregat Arrowhead 140 ini agar sesuai dengan pesanan Kementerian Pertahanan. Menurut artikel dari Alman Helvas Ali di CNBC Indonesia (2023), proses desain ulang ini akan menjadi tantangan yang besar, karena desain Arrowhead 140 sudah kompleks dari aspek desain. Perubahan desain yang akan terjadi terletak pada layout ruang mesin dan akomodasi ruang untuk menamping misil SAM jarak menengah, rudal anti kapal, dan torpedo. Yang menjadi masalah adalah PT. PAL belum memiliki kemampuan teknis dalam desain kapal fregat. Juga terdapat kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun), karena masa kontrak sudah berlaku sejak 57 bulan setelah kontrak ditekan. Masalah desain dan pembayaran ini akan membuat penyerahan kapal terlambat dan dapat dikenakan denda dan biaya lainnya yang mengakibatkan pembengkakan biaya.
Selain akuisi sistem persenjataan, Indonesia sering menyelenggarakan latihan bersama dengan berbagai negara. Sebagai contoh, Indonesia biasanya menggelar latihan bersaama Garuda Shield dengan Amerika Serikat yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009. Pada tahun 2022, skala latihan militer Garuda Shield menjadi semakin besar. Pasalnya, negara yang mengikuti latihan militer ini meningkat signifikan. Tidak hanya Indonesia dan Amerika Serikat yang akan berpartisipasi langsung dalam latihan ini, tapi juga Singapura, Inggris,Kanada, Jepang, dan Prancis, serta berbagai negara pengamat, diantaranya Belanda, Brasil, Brunei, Malaysia, Filipina, India, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Timor Leste. Karena skalanya yang sangat besar, Garuda Shield tahun 2022 ini disebut sebagai Super Garuda Shield 2022, dan sejauh ini latihan militer terbesar yang pernah digelar di Indonesia. Pada September 2023, Indonesia kembali menggelar latihan militer bersama Super Garuda Shield. Dilansir dari VOA Indonesia (2023), sekitar 5.000 personil militer dilibatkan dalam latihan ini.
