Kendati Raperda bisa menjadi langkah awal yang baik, banyak yang meragukan efektivitasnya. Terlebih lagi, penyerahan pengelolaan proyek infrastruktur kepada pihak swasta berpotensi mengurangi kendali pemerintah terhadap tata kelola wilayah. Mayoritas proyek pembangunan di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, kini diserahkan kepada pihak swasta.
Namun, peran swasta dalam pengelolaan proyek ini sering kali mengutamakan keuntungan, bukan kemaslahatan umum. Dalam konteks tata kelola kabel optik, pihak swasta mungkin enggan memindahkan kabel ke bawah tanah karena biaya yang besar. Prioritas mereka adalah profit, bukan keselamatan publik.
Sistem tata kelola wilayah dalam Islam menawarkan pendekatan yang berbeda. Pertama, fokusnya adalah kemaslahatan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pemasangan kabel yang aman akan menjadi prioritas utama. Apabila teknologi baru muncul yang lebih aman, pemerintah akan segera mengimplementasikannya.
Kedua, dalam sistem Islam, negara memiliki peran sentral dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Kepentingan umum diutamakan di atas keuntungan pribadi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.
Ketiga, sumber daya negara, termasuk baitulmal (kas negara), akan digunakan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Kekuatan finansial negara akan digunakan untuk membenahi infrastruktur dan memberikan manfaat bagi seluruh warga, bukan hanya segelintir orang.
Saat ini, terlihat sulit untuk menemukan pemimpin yang memiliki tanggung jawab seperti Khalifah Umar bin Khaththab, yang merasa sangat bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya. Pemimpin modern seringkali terlibat dalam saling lempar tanggung jawab, alih-alih bertindak tegas dalam mengatasi masalah.
Namun, tata kelola wilayah dalam Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik, dengan fokus pada kemaslahatan umum. Sistem ini mendorong pemerintah untuk bertindak proaktif dalam melindungi masyarakat dan menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman. Dalam sistem ini, keselamatan dan kenyamanan warga bukanlah impian semata, melainkan tujuan utama yang harus dicapai.***
