Omnibus Law UU Ciptaker in Jokowi's Era, Will It Save The Labor?

Tapi, apakah pengimplementasian program sebelumnya telah berjalan dengan baik dan telah menyentuh semua atau sebagian besar tenaga kerja? Untuk menjawab pertanyaan ini, pastinya masih perlu penelitian yang lebih mendalam.  

Satu hal yang pasti, jika dilihat dari penelitian yang telah ada, dikatakan bahwa kartu pra kerja yang dibagikan tidak menutupi sebagian besar klaster pengangguran yang ada di indonesia. 

Juga, untuk insentif yang pemerintah berikan pada omnibus law, kita perlu mendampingi implementasi dari upaya-upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Selanjutnya, RUU CIptaker sendiri mempunyai tujuan untuk menambah lapangan pekerjaan bagi para pekerja di Indonesia (pengangguran dan calon pekerja). Hal ini akan berdampak baik pada pekerja di Indonesia, dimana mereka akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan dan mempunyai penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, dalam RUU ini juga dibuatnya insentif-insentif baru dari pemerintah, seperti adanya JKP yang sebelumnya sudah dijelaskan, kompensasi pada pekerja jika kontrak kerjanya sudah habis dan insentif lainnya. 

Pemerintah juga mengurangi pesangon agar pekerja di Indonesia dapat mendapatkan pesangon tersebut secara nyata. Namun, kembali lagi dengan masalah awal, tujuan baik pemerintah tidak akan tercapai jika implikasinya tidak sejalan dengan apa yang telah diatur. Sehingga perlunya pengawasan yang ketat dalam sistem yang baru ini.

Daftar Pustaka: [1] [2] [3] [4] [5]