Jika masuk ke tahap penuntutan, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengupayakan restorative justice dalam kasus bullying siswa Binus Serpong. Kasus tersebut dapat dihentikan penuntutannya harus memunuhi beberapa syarat dan pertimbangan. Syarat restorative justice terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), dan pertimbangan yang harus dipenuhi pada Pasal 4 ayat (1) dan (2). Dalam kasus ini Kejaksaan dapat melakukan permohonan restorative justice sebagaimana pasal 5 ayat (3). Jika semuanya disetujui oleh Kejaksaan Agung maka akan terbit SK2P (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan).
3. Tingkat pengadilan (Mahkamah Agung)
Jika sudah sampai tahap pengadilan, Mahkamah Agung melalui SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.pp/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum dapat mengupayakan restorative justice dalam kasus bullying siswa Binus Serpong. Ketentuan yang digunakan adalah ketentuan keadilan restoratif pada perkara anak yang pada intinya pendekatan yang digunakan oleh hakim adalah pendekatan keadilan restoratif hingga dalam penjatuhan hukuman pun.
Melihat pada argumentasi yang dipaparkan diatas  pendekatan keadilan restoratif melalui diversi dalam kasus bullying/perundungan Binus Serpong dapat dikedepankan dalam penegakan hukumnya, tidak hanya mementingkan pembalasan belaka. Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian pidana, seyogianya bukan semata-mata atas kemauan pelaku atau beberapa pihak saja, melainkan agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Hak-hak korban akan lebih terpenuhi melalui restorasi dibanding menempuh jalur pidana yang keji. Le salute du people est la suprame adagium hukum tersebut mengatakan bahwa perlindungan masyarakat adalah hukum tertinggi.
