Apa yang Membuat Konvensi Ketatanegaraan Ditaati di Indonesia?

Dari Pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan menyimpulkan bahwa ditaatinya konvensi bukan melihat konvensi sebagai hukum tertinggi dalam negara melainkan karena pertimbangan politik.  Selain itu, penulis menambahkan alasan ditaatinya sebuah konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan negara yang menguktip dari Prof. La Ode Husen karena mentaati konvensi ketatanegaraan merupakan suatu kebutuhan bagi penyelenggara negara. 

Eksistensi beberapa konvensi ketatanegaraan baik yang berbentuk kesepakatan, maupun kebiasaan ketatanegaraan tidak terlepas dari adanya kekuatan politik. Pada saat akan terbentuknya konvensi ketatanegaraan terutama dalam bentuk kesepakatan, kekuatan politik sangat menentukan. 

Pihak yang menginginkan terbentuknya konvensi ketatanegaraan harus mempunyai kekuatan politik yang besar agar konvensi ketatanegaraan tersebut dapat ditaati dan diberlakukan. Apabila pihak yang menginginkan terbentuknya suatu konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan politik yang lemah secara otomatis konvensi tersebut akan mendapat "serangan" atau penolakan dari berbagai pihak. 

Kemudian mengenai Teori yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut dapat atau tidaknya diterapkan maupun terjadi di Indonesia akan penulis bahas sebagai berikut. Pertama teori yang dikemukakan oleh A.V. Dicey. Pendapat Dicey ini masih bersifat umum, artinya teorinya itu belum merujuk pada konvensi ketatanegaraan suatu negara. Untuk menjawabnya perlu kita lihat lebih dekat kedalam sistem pemerintahan di Indonesia. 

Tentunya berbeda, Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensil dengan negara yang sitem pemerintahan parlementer. Sebagai contoh dalam mekanisme pemakzulan seorang kepala pemerintahan tentunya berbeda. Dalam sistem hukum Indonesia tidak mengenal lembaga Inpeachment sebagai lembaga yang dapat menjatuhkan seorang kepala pemerintahan akan tetapi walaupun di Indonesia  tidak ada lembaga Inpeachment  tetapi inpeachment ini dapat dilakukan. 

Sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia inpeachment dapat dilakukan tetapi bukan atas pelanggaran terhadap Konvensi Ketatanegaraan, melainkan pelanggaran sebagimana yang dimaksud Pasal 7 B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, inpeachment bila dilihat dalam penyelenggaraan Negara Indonesia belum dapat dikatakan sebagai alasan yang mutlak bagi penyelenggara negara untuk mentaati Konvensi Ketatanegaraan. 

Selanjutnya mengenai the force of public opinion dalam praktek penyelenggaran negara Indonesia tentunya berbeda. Apalagi ketika masa Orde Baru dimana kekuasaan penyelenggaran negara (pemerintah) sangat besar sehingga rakyat menjadi lemah. Hal ini yang menyebabkan tidak terlalu berpengaruhnya pendapat umum terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah. 

Beda halnya faktor kedua ini pada masa sekarang yaitu pasca reformasi 1998 dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi, yang mana didalam penyelenggaraan negara prinsip demokrasi mulai dilaksanakan dan pendapat atau reaksi umum mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap kedudukan penyelenggara negara (Pemerintah). 

Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan dapat diterapkan atau tidaknya di Indonesia. Ada dua poin kesamaan teori dengan yang dikemukakan oleh A.V. Dicey yaitu mengenai Konvensi ditaati, karena takut atau khawatir menghadapi ancaman hukuman tertentu, seperti impeachment, atau takut terkena sanksi politik tertentu dan Konvensi ditaati, karena pengaruh pendapat umum (public Opinion). 

Mengenai ke empat poin teori lainnya, menurut penulis teori tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Penulis melihat bahwa muatan dari isi teori tersebut sesuai dan cocok dengan kondisi sistem pemerintahan Indonesia. Seperti contoh demi terwujudnya kedaulatan rakyat sebagaimana didalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 maka konvensi dapat dijadikan alasan pentaatan demi terpeliharanya dan terwujudnya prinsip demokrasi. 

Selain itu dengan ditaatinya sebuah konvensi dapat memelihara tradisi pemerintahan konstitusional. Oleh karena itu, konvensi ketatanegaraan layak dipahami, dimaklumi dan bahkan dijalankan  agar roda pemerintahan negara yang kompleks tetap dapat berjalan secara tertib . Karena apabila tidak, maka mungkin saja akan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan negara yang kompleks, terjadinya pelanggaran kaidah hukum dan yang lebih parah dapat mengancam tatanan demokrasi.