Ketidakmerataan Pendidikan Akibat Kemiskinan di Indonesia

Ketidakselarasan pendidikan di Indonesia menjadi kendala dan tanggung jawab pemerintah karena pemerintah kurang memperhatikan keadaan pendidikan di Indonesia. 

Dampak negatif: Pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan anak meningkat, misal: perawatan psikologis, peningkatan keamanan daerah dan peningkatan jumlah narapidana, perawatan psikologis, peningkatan kualitas keamanan daerah dan peningkatan jumlah percobaan.

Kesenjangan ekonomi akibat ketimpangan pendidikan dapat diatasi dengan memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan. 

Pemerintah juga dapat memberikan bantuan beasiswa dan program bantuan lainnya agar anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu secara finansial. 

Selain itu, pemerintah dapat memperhatikan pemerataan akses pendidikan, baik secara geografis maupun sosial ekonomi. Pemerintah dapat membangun lebih banyak sekolah di daerah-daerah terpencil dan memberikan bantuan transportasi bagi siswa yang harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah. 

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketimpangan pendidikan di Indonesia, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas guru, pembangunan sekolah di beberapa daerah terpencil dan pembentukan yayasan untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak sipil khususnya dalam bidang pendidikan. 

Sesuai dengan Pasal 31 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dan Undang - Undang No. 39 Tahun 1999. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

• Pemerintah diharapkan dapat memberlakukan kartu keluarga dan beasiswa hingga ke jenjang perguruan tinggi.
• Pemerintah harus membangun sekolah di beberapa daerah terpencil yang mudah dijangkau.
• Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas guru di Indonesia.
• Pemerintah diharapkan dapat mengontrol daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki mendapatkan pendidikan yang layak.
• Dinas Pendidikan diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada warga yang masih sedikit sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga tidak ada anak yang putus sekolah.