Dampak Hilangnya Oposisi
Ketika oposisi melemah, risiko terhadap demokrasi dan kesejahteraan rakyat meningkat. Di Filipina, di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, serangan terhadap oposisi politik dan media berujung pada pengurangan kebebasan sipil dan meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia. Situasi ini mengakibatkan rakyat semakin sulit menyuarakan aspirasi mereka, dan kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Di Indonesia, contoh lain dapat dilihat pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Dengan tidak adanya oposisi yang efektif, pemerintahan Orde Baru berlangsung tanpa kritik berarti selama lebih dari tiga dekade. Akibatnya, korupsi merajalela, kebijakan otoriter diberlakukan, dan aspirasi rakyat ditekan. Rakyat akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik, dan krisis ekonomi 1998 memicu jatuhnya rezim tersebut.
Demokrasi Tanpa Oposisi, Rakyat Tanpa Suara
Perubahan politik Indonesia pasca-Pemilu 2024 mengindikasikan risiko serius terhadap demokrasi jika oposisi terus melemah. Tanpa oposisi yang kuat, tidak ada mekanisme efektif untuk menyeimbangkan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar merefleksikan aspirasi rakyat.
Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang aktif dan kuat sebagai suara kritis yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan representasi yang adil. Demokrasi yang berjalan tanpa oposisi berisiko menjadi autopilot, di mana penguasa berjalan tanpa arahan dari rakyat. Ketika oposisi mulai ditinggalkan, kita harus bertanya apakah rakyat masih memiliki suara dalam sistem ini atau malah menjadi monopoli kekuasaan yang tak terbantahkan?
Jika rakyat dibiarkan tanpa oposisi, suara mereka tidak akan didengar, dan politik akan menjadi monopoli kekuasaan yang semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.
Di tengah dinamika politik yang semakin tidak menentu, peran rakyat dalam menjaga kualitas demokrasi sangat penting. Rakyat harus terus mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam politik untuk memastikan bahwa fungsi check and balances tidak hilang, dan bahwa demokrasi tetap hidup di tengah perubahan. Tanpa keterlibatan rakyat yang kuat, demokrasi akan tereduksi menjadi sekadar permainan politik elit, jauh dari nilai-nilai partisipasi yang menjadi dasar pendirian republik ini.
