Program Makan Bergizi Gratis Sudah Ada Sejak Zaman Hindia Belanda

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah bergulir pada 6 Januari 2025. Secara bertahap program ini berjalan di sejumlah kota/kabupaten di 26 provinsi. Sasarannya, para pelajar (santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA), anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Sejatinya, program makan bergizi gratis ini, bukan baru-baru ini saja bergulir. Sudah ada sejak zaman Hindia Belanda pada awal 1800-an. Program ini terus berlanjut hingga Indonesia merdeka dan Indonesia berganti presiden.

Jadi, program makan bergizi gratis ini bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Setidaknya, begitu terungkap dalam Naskah Sumber Arsip tentang makan sehat bergizi gratis, penanganan stunting, dan swasembada pangan yang dirilis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jumat 17 Januari 2025.

Naskah sumber arsip tentang makan sehat bergizi tersebut dikupas dalam talkshow bertajuk "Ekspose Naskah Sumber Arsip Makan Bergizi Gratis dari Masa Hindia Belanda hingga Republik, Penanganan Stunting dan Kemandirian Pangan", di gedung ANRI Jakarta.

Plt Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan, naskah sumber ini disusun sebagai dukungan aktif ANRI terhadap Program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo dan mendukung Program 100 Hari Kabinet Merah Putih.

Dengan harapan, agar program MBG ini berjalan seperti yang diharapkan. Jika ada yang kurang dari program ini bisa diperbaiki dengan mengadopsi program sejenis di masa lalu. Atau setidaknya menelusuri dan mempelajari arsip tersebut untuk menambah khazanah.

Karena itu, ANRI siap berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) terkait dalam upaya menyempurnakan pengarsipan program tersebut.

Arsip yang digunakan dalam naskah sumber ini berasal dari khazanah arsip yang tersimpan di ANRI. Ada dua format, yaitu dalam bentuk konvensional (kertas) dan audio visual (foto).

Imam menjelaskan ada perbedaan dengan program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dengan zaman baheula. Pada zaman Belanda, waktu daerah-daerah terkena busung lapar, Pemerintah Belanda memberikan makan gratis dan susu gratis untuk mengatasi busung lapar. 

Jadi, kebijakan yang diambil Pemerintah Belanda sangat kontekstual. Tidak diberikan kepada daerah yang kaya, yang gizinya sudah cukup. Kebijakan itu hanya diberikan kepada daerah miskin.

Setelah ANRI menelusuri dan mempelajari, kebijakan tentang gizi sekolah pada zaman Hindia Belanda yaitu dalam bentuk pemberian makanan tambahan untuk siswa (bumiputera) dan siswa Indo Eropa.
Bumiputera Indonesia atau Pribumi Nusantara adalah istilah untuk penduduk asli Indonesia pada masa Hindia Belanda.

Plt Kepala ANRI Imam Gunarto (tengah)/dokumen pribadi

Imam menjelaskan, pada saat itu, Pemerintah Hindia Belanda menghadirkan program Makan Bergizi Gratis untuk mengatasi masalah kelaparan dan gizi, seperti busung lapar dan stunting. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin dan menderita busung lapar, bukan orang kaya.

Hal itu mengacu pada kebijakan negara induk (Nederlands) tentang program gizi sekolah dan pakaian sekolah (school voeding en-kleding). Di masa itu, kewenangan program gizi sekolah dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) diberikan kepada pemerintah kota. Bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kehadiran siswa di sekolah.

Namun, pelaksanaan PMT terutama di Batavia, dilakukan satu tahun kemudian setelah terbentuknya Komite Gizi di Batavia (Programma. De Preanger-bode, 24-01-1901) untuk tujuannya yang sama. Komite Gizi ini sepertinya sama dengan Badan Gizi Nasional yang sekarang.

Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk perkembangan fisik dan kecerdasannya. Selain itu, mencegah angka putus sekolah terutama di sekolah-sekolah bumiputera.

Setelah Indonesia merdeka, program gizi sekolah dalam bentuk pemberian makanan di sekolah terus berlanjut. Pada masa Presiden Sukarno, misalnya, pemerintah fokus pada bidang gizi dan memenuhi kebutuhan pangan untuk rakyat. Pemberian makanan tambahan ini dilakukan bersamaan dengan program perbaikan gizi rakyat.

Presiden Soekarno lengser, program makan bergizi gratis dilanjutkan pada era Presiden Soeharto dengan nama yang berbeda. Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan program pemberian makanan tambahan setelah diterbitkannya Inpres 1/1997 tentang Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

Bedanya, PMT-AS ini ditujukan untuk siswa SD/MI negeri dan swasta. Terutama di daerah desa tertinggal untuk tercapainya tujuan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Imam Gunarto mengatakan khazanah arsip tentang program makan sehat bergizi gratis, penanganan stunting, dan swasembada pangan yang tersimpan di ANRI tidak saja sebagai bahan bukti penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang tercipta pada masa lalu.

"Melainkan juga memiliki makna lintas waktu, lintas peristiwa, dan lintas geografi. Arsip tersebut merekam informasi atas kesadaran dari pengalaman masa lampau," ucapnya.

Program MBG masa pemerintahan Belanda ini kemudian ditelusuri melalui sejumlah arsip statis yang dimiliki ANRI. Lalu ANRI menerbitkannya dalam bentuk buku berdasarkan hasil penelusuran tersebut. 

Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan Presiden Prabowo (sumber foto: kompas.com)

Judul buku tersebut sama dengan judul talkshow "Naskah Sumber Arsip Makan Bergizi Gratis Zaman Hindia Belanda sampai Republik, Penanganan Stunting, dan Swasembada Pangan Program 100 Hari Kabinet Merah Putih".

Imam berharap melalui buku yang memuat penerapan makan bergizi gratis masa pemerintahan Belanda ini, dapat berkontribusi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program MBG yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Buku ini untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat agar program ini menjadi program dengan partisipasi yang kuat sehingga sukses. Terdapat dalam versi cetak dan digital  atau e-book yang mudah diakses oleh masyarakat," terangnya.

Nantinya, e-book ini juga akan ditaruh di website ANRI. Bisa diunduh untuk dibaca oleh semua orang dan bisa disebarkan melalui jaringan-jaringan yang lain. Sementara dalam versi cetak masih dalam jumlah terbatas.

ANRI juga menyediakan video mengenai kearsipan program Makan Bergizi Gratis yang dapat disaksikan masyarakat di kanal YouTube ANRI.

Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program MBG, ANRI juga berkontribusi memberikan sumber informasi di masa lalu sebagai rujukan bagi pemerintah untuk menghadirkan program yang lebih baik.

"Kearsipan itu memberikan sumber-sumber informasi di masa lalu untuk kerujukan agar pekerjaan kita sekarang ini bisa dilaksanakan dengan lebih baik," ujar Imam.

Dikatakan, ANRI berkomitmen untuk terus menyajikan arsip seluas-luasnya bagi masyarakat. Sebab keberadaan arsip yang memuat informasi yang luas dapat membantu bangsa Indonesia mempelajari suatu masalah dengan baik sehingga dapat melahirkan solusi terbaik. 

ANRI juga berkomitmen untuk menjaga segala arsip yang ada hingga ke depannya dapat pula diakses oleh generasi mendatang. Selain itu, berkomitmen untuk arsip-arsip yang tercipta sekarang tetap dijaga agar tidak hilang. 

"Diarsipkan dengan baik dan nanti suatu saat diselamatkan di Arsip Nasional untuk pembelajaran generasi berikutnya," ujarnya.

Menurutnya, arsip tersebut dapat dijadikan pembelajaran, referensi, sumber pengetahuan dan rujukan bagi masyarakat dan pemerintah pada Kabinet Merah Putih masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Utamanya dalam penyusunan kebijakan nasional terutama yang terkait dengan program pemberian makan sehat bergizi, penanganan permasalahan stunting, dan swasembada pangan.