Setelah ANRI menelusuri dan mempelajari, kebijakan tentang gizi sekolah pada zaman Hindia Belanda yaitu dalam bentuk pemberian makanan tambahan untuk siswa (bumiputera) dan siswa Indo Eropa.
Bumiputera Indonesia atau Pribumi Nusantara adalah istilah untuk penduduk asli Indonesia pada masa Hindia Belanda.
Imam menjelaskan, pada saat itu, Pemerintah Hindia Belanda menghadirkan program Makan Bergizi Gratis untuk mengatasi masalah kelaparan dan gizi, seperti busung lapar dan stunting. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin dan menderita busung lapar, bukan orang kaya.
Hal itu mengacu pada kebijakan negara induk (Nederlands) tentang program gizi sekolah dan pakaian sekolah (school voeding en-kleding). Di masa itu, kewenangan program gizi sekolah dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) diberikan kepada pemerintah kota. Bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kehadiran siswa di sekolah.
Namun, pelaksanaan PMT terutama di Batavia, dilakukan satu tahun kemudian setelah terbentuknya Komite Gizi di Batavia (Programma. De Preanger-bode, 24-01-1901) untuk tujuannya yang sama. Komite Gizi ini sepertinya sama dengan Badan Gizi Nasional yang sekarang.
Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk perkembangan fisik dan kecerdasannya. Selain itu, mencegah angka putus sekolah terutama di sekolah-sekolah bumiputera.
Setelah Indonesia merdeka, program gizi sekolah dalam bentuk pemberian makanan di sekolah terus berlanjut. Pada masa Presiden Sukarno, misalnya, pemerintah fokus pada bidang gizi dan memenuhi kebutuhan pangan untuk rakyat. Pemberian makanan tambahan ini dilakukan bersamaan dengan program perbaikan gizi rakyat.
Presiden Soekarno lengser, program makan bergizi gratis dilanjutkan pada era Presiden Soeharto dengan nama yang berbeda. Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan program pemberian makanan tambahan setelah diterbitkannya Inpres 1/1997 tentang Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
Bedanya, PMT-AS ini ditujukan untuk siswa SD/MI negeri dan swasta. Terutama di daerah desa tertinggal untuk tercapainya tujuan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Imam Gunarto mengatakan khazanah arsip tentang program makan sehat bergizi gratis, penanganan stunting, dan swasembada pangan yang tersimpan di ANRI tidak saja sebagai bahan bukti penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang tercipta pada masa lalu.
"Melainkan juga memiliki makna lintas waktu, lintas peristiwa, dan lintas geografi. Arsip tersebut merekam informasi atas kesadaran dari pengalaman masa lampau," ucapnya.
