Menurut Prof Henry kinerja Presiden Jokowi sejatinya sudah diakui internasional. Terbukti dari banyaknya penghargaan bergengsi yang disematkan kepada Jokowi. Baik penghargaan bergengsi nasional maupun internasional.
"Dunia mengakui keberhasilan Jokowi memimpin Indonesia dan memberikan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang disegani dengan bargaining yang tinggi di negara kawasan maupun global," urai Prof Henry.
Dia menilai BEM SI tengah terbawa arus permainan politik tingkat tinggi. Hal itu terlihat dalam beberapa isu yang diangkat.
Pertama, menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Indonesia 2024, setelah tuduhan cawe-cawe Kepala Negara tidak terbukti di Pilpres 2024.
Tuntutan kedua, BEM SI menolak segala macam bentuk upaya pembungkaman kebebasan pers. Ketiga, BEM SI menolak kembalinya Dwi Fungsi TNI Polri. Keempat, BEM SI menolak pelemahan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpotensi mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.
Menurutnya, semua isu saat ini tengah dimainkan sekelompok orang untuk menyerang Presiden Jokowi lewat keluarganya. Karena itu, ia meminta BEM SI mengkaji kembali isu-isu tersebut. Alangkah lebih bijak lagi mengkritisi dengan cara yang elegan, smart, bermartabat dan lebih solutif. Â
"Jika ada narasi Presiden Jokowi selama memimpin 279 juta penduduk Indonesia ini telah membungkam kebebasan pers, hal itu sama sekali tidak tepat. Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun melakukan pemberedelan media massa, baik itu cetak, online, radio atau TV," ungkapnya.
Dalam pandangannya, Jokowi orang yang sangat kooperatif dengan pers. Kalau Presiden tidak mau menjawab pertanyaan wartawan bukan karena tidak kooperatif. Itu lebih kepada untuk menjaga agar informasi menjadi tidak blunder. Karena itu, Presiden hanya diam dan tidak menjawab.
"Jokowi sering dihina, di fitnah, dikambinghitamkan, tetapi tidak pernah sekalipun memerintahkan penghilangan paksa sebuah berita atau karya jurnalistik yang dilindungi konstitusi. Apalagi, sampai menutup usaha media. Itu jauh dari karakter Pak Jokowi," tegas Prof Henry.
