Investasi Hijau: Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Hutan Sosial

Pandemi covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, diyakini telah membuat target pencapaian agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi sulit tercapai. Ruang mobilisasi barang dan orang yang terbatas membuat banyak sektor ekonomi yang mengalami kemunduran dan berimbas pada kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan, kelaparan dan pengangguran.

Pada bulan Juli tahun 2021 yang lalu, Presiden RI telah menyampaikan empat pandangan terkait SDGs di Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB. Pidato Presiden tersebut sampai saat ini masih bisa kita akses melalui UN Web TV.

Pertama, kita harus membuat dunia untuk segera pulih dari Pandemi. Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis ini. 

Kedua, perlu peningkatan perhatian dan bantuan kepada kelompok rentan akibat melambatnya kegiatan perekonomian. Ketiga, kedepan kita harus mendorong investasi dalam pemulihan yang berketahanan, berkeadilan dan hijau. 

Pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif dan mendukung pengentasan kemiskinan harus menjadi landasan. Keempat, kemitraan global harus diperkuat. Prinsip "no one left bebind" harus diwujudkan dalam bentuk nyata.

Setahun sudah berlalu sejak Pidato Presiden RI di Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB. Meskipun belum 100 persen dinyatakan ancaman covid-19 telah usai, namun geliat sosial ekonomi di Indonesia terlihat pulih perlahan. Tentunya selain didorong upaya vaksinasi yang gencar, hal ini juga merupakan dampak strategi lincah dan adaptif yang diambil oleh Pemerintah.

Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional telah diprioritaskan dalam porsi anggaran Pemerintah selama 2 tahun terakhir. Strategi penghematan dan pemotongan anggaran dilakukan secara ketat pada kegiatan yang tidak bersifat padat karya atau tidak banyak melibatkan masyarakat.

Masih dalam bayangan pandemi covid-19, tahun ini Indonesia akan menjadi pemegang Presidensi G20, yaitu forum kerja sama multilater yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 mempresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia. 

Mengangkat tema "Recover Together, Recover Stronger", Indonesia akan memgajak seluruh anggota forum untuk bergerak bersama dalam pemulihan ekonomi pasca covid-19 melalui kebijakan ekonomi dan keuangan yang berkualitas dan memberi dampak jangka panjang.

Selaras dengan pandangan Presiden RI pada Juli tahun lalu di Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB dan tema Presidensi G20 tahun ini, maka menjadi penting bagi Pemerintah untuk konsisten tetap memprioritaskan program dan anggaran pada berbagai bentuk investasi hijau yang memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun modal sosial melalui padat karya. Pemulihan ekonomi nasional tidak boleh menjadi slogan jangka pendek meskipun pandemi covid-19 perlahan membaik.

Oleh karena itu, beberapa program dan kegiatan harus didukung dan diperkuat secara nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 5,32% secara year on year. 

Dibanding kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 adalah minus 4,19%. Meski demikian, masih ada sektor yang tetap tumbuh di tengah kondisi ekonomi yang minus. Yakni, sektor pertanian termasuk kehutanan di dalamnya, informasi dan komunikasi, serta pengadaan air.

Pandemi covid-19 telah mengajarkan kita semua bahwa pembangunan ekonomi hijau telah menjadi kebutuhan di negeri ini. Sektor-sektor kerakyatan berbasis hutan dan lahan terbukti mampu menjadi benteng perekonomian nasional yang mampu bertahan menopang sektor lainnya.

Salah satu program yang sangat mendukung ekonomi rakyat serta turut membangun modal sosial dan meningkatkan daya dukung lingkungan ialah Perhutanan Sosial. Melalui program perhutanan sosial, pemerintah secara resmi telah memberikan kepercayaan kepada kelompok masyarakat untuk mengelola hutan dan hasil hutan termasuk potensi jasa lingkungan dan ekowisata, dengan target alokasi sampai 12,7 juta ha di seluruh Indonesia.

Secara makro, luas kawasan hutan untuk perhutanan sosial yang diberikan terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan menurunkan gini ratio di Indonesia. Selain perhutanan sosial, Pemerintah juga tetap melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk gambut dan mangrove. 

Upaya rehabilitasi ini dilakukan dengan skema padat karya. Program rehabilitasi hutan dan lahan mengutamakan pendekatan partisipatif dalam rangka memberdayakan masyarakat. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari capaian kegiatan ini tahun 2019 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 9,84 juta Hari Orang Kerja mulai dari pembibitan sampai penanaman. 

Pada tahun 2020, Rehabilitasi hutan dan lahan serta mangrove di Indonesia diarahkan sebagai bentuk kegiatan yang  mendukung pemulihan ekonomi nasional.  

Penanaman Mangrove dipilih dikarenakan Indonesia memiliki luas kawasan mangrove sebesar 3,3 juta Hektare (Ha). Sebanyak 637 ribu Ha diantaranya termasuk dalam kondisi kritis dan perlu dipulihkan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperbaiki kualitas hutan mangrove sekaligus membantu membantu masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan.

Kita semua pahami, bahwa Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena mampu mendorong pembentukan modal, memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan  lapangan kerja. 

Menurut PBB, berinvestasi dalam hutan dan kehutanan mewakili investasi pada masyarakat dan mata pencaharian mereka, terutama kaum miskin pedesaan, pemuda dan perempuan.