Kenyataan memberikan pelajaran pahit melalui catatan sejarah kehidupan manusia. Setidaknya seputar hubungan manusia sebagai individu, di tengah keluarga, dan dalam hidup bernegara. Terselubung atau terang-terangan, di antara hubungan-hubungan itu masih ada perang.
Manusia sebagai individu bahkan masih tetap berperang dengan dirinya sendiri. Tidak sedikit yang kalah dalam perang melawan diri sendiri.
Manusia sering kalah melawan suara hati dan nurani. Manusia menyandera kejujuran.
Mengutip pemikiran Goenawan Mohamad pada sebuah esai berjudul Keluarga (1) dalam Catatan Pinggir 4 (2012), "Perlahan-lahan tapi pasti makin terasa merosotnya sistem kerabat sebagai sendi utama bangunan sosial politik kita. [...] Suatu unit yang lebih luas, dengan jumlah anggota yang lebih besar dan lebih beragam jenisnya telah terjadi. Bentuknya disebut negeri. Keutuhannya beroperasi sebagai negara."
Pemikiran ini menarik bila dihubungkan dengan penjelasan tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Di sana dijelaskan bahwa pada dasarnya perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun nonfisik termasuk spiritual.
Namun, kenyataan sering kali berjalan sebaliknya. Keluarga dengan jumlah anggota yang lebih besar dan lebih beragam dan beroperasi sebagai negara itu sering disandera dan terasa menyandera "anggota keluarga"-nya justru oleh peranti yang dibutuhkan dalam rangka keteraturan, yaitu hukum dan birokrasi.
Manusia yang bekerja kepada negara dilantik menjadi pejabat di bawah sumpah. Meskipun sering kali terasa klise dan sekadar formalitas, tapi isinya sangat mulia.
Sumpah mengikat pejabat yang dilantik untuk lebih mendahulukan tugas negara dari pada kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Seolah cita-cita membentuk dunia dan nilai-nilai baru lebih utama dari pada perbuatan baik kepada keluarga.
Birokrat yang disumpah seolah harus menjadi seorang yang bertindak tanpa memandang mana keluarga dan mana yang bukan (impersonal), demi tugas negara. Bagaimana jadinya, bila kesetiaan kepada sumpah jabatan itu disandera oleh kepentingan jahat pejabat di atasnya? Salahkah melanggar sumpah dalam situasi yang demikian?
