Netralitas Birokrat, Masihkah (Perlu) Ada?

Bahkan Sukarno, tampil menantang imperialisme guna memihak rakyat yang tidak memiliki keyakinan diri dan ditindas dalam penjajahan.

Keberpihakan adalah suatu karunia. Ada hal yang transenden yang melatarbelakangi motif seseorang dalam memilih atau tidak memilih untuk melakukan sesuatu. Kehendak bebas yang melekat pada setiap individu, jelas akan mempengaruhi kesadaran dan tindakannya. Manusia tetap harus memilih, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau.

Kemampuan untuk memihak yang baik adalah hasil sebuah perjuangan. Para PNS pun memiliki kehendak bebas dalam dirinya, bahkan terkadang mengambil alih kendali kesadarannya melampaui aturan bahkan sanksi secara formal yang berlaku untuknya.

Pada sisi yang lain, PNS sejatinya adalah integrasi yang utuh dari pribadi manusia fisik dan manusia ideologis, memiliki status dan peran formal, guna mewujudkan tujuan bernegara. Integrasi itu tidak akan terwujud secara otomatis tanpa suatu perjuangan. Kesadaran itu harus terus digali, diasah, dipelajari dan dihidupi, karena kebutuhan berubah seiring zaman.

Belajar bisa dari sekolah, dari pengalaman, dari lingkungan, dari keluarga dan dari segala hal. Tujuannya bukan saja agar menjadi cocok dengan zamannya, tetapi juga agar kritis terhadap situasi dan tantangan zaman.

Menjadi loyalis tidak berarti tanpa daya kritis. Abdi Negara dan Abdi Masyarakat harus mau belajar dan berjuang memperbaiki diri, sekalipun dalam jatuh-bangun yang tiada hentinya.

PNS dituntut netral dalam politik praktis, tetapi tetap memiliki hak konstitusi untuk menentukan pilihan pribadinya. Namun, dalam praktiknya, baik sebagai pribadi maupun dalam arti kelembagaan, birokrat dan birokrasi seringkali terseret dan terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik sesaat yang melahirkan oportunisme dan pragmatisme.

Pada situasi ini birokrat dan birokrasi malah menjadi tidak netral sama sekali dalam artian yang negatif. Ada yang malah terang-terangan berafiliasi baik sebagai pribadi maupun mengatasnamakan kelompok kepentingan tertentu, mendukung salah satu pihak dalam suatu proses pertarungan politik, semisal pada proses suksesi dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Birokrasi terjebak pada kesesatan berpikir dalam memaknai loyalitas.

Loyalitas yang terutama sebagai abdi negara dan abdi masyarakat bukan hanya secara struktural, tetapi kepada pilihan, panggilan dan keyakinannya, yang secara ideal tertuang di dalam Pancasila dan secara konstitusional di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kepada tujuan itulah loyalitas birokrasi yang sesungguhnya.

Birokrasi dan birokrat justru harus mengambil sikap politik yang berpihak agar tujuan negara bisa tercapai, yaitu birokrasi yang berpihak kepada rakyat yang membutuhkan perlindungan, tidak sejahtera, tidak cerdas dan tidak tertib, tentunya dalam rangka menghadirkan perlindungan, mewujudkan kesejahteraan, kecerdasan dan ketertiban kepada warga negara yang dilayaninya.

Ia menjadi ibu, pelayan dan hamba bagi semua warga, tanpa batasan suku, agama, ras dan golongan. Pemimpin datang silih berganti tetapi birokrasi harus tetap tegak mengabdi.