Rencana pemerintah memberikan subsidi pulsa bagi para siswa patut kita apresiasi atas ragam kesulitan di musim pandemi coivid-19, utamanya menjadi bagian solusi pembelajaran daring selama ini. Satu soalan yang mencuat adalah problematik keterbatasan pulsa dan atau kuota internet.
Permasalahan  ini lekat dengan kepedihan kita atas kemiskinan kita hari ini. Soal kemiskinan rasanya tidak hanya dapat diselesaikan dalam satu bidang saja, karena permasalahan kemiskinan sangat multi dimensi, oleh karena itu perlu dukungan dari semua kalangan baik swasta, dunia usaha, dan masyarakat.
Peran serta semua stakeholder, untuk menyamakan langkah kongkrit dalam mengatasi permasalahan dan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi penting di sini. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan baik oleh Pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan oleh pihak ketiga swasta melalui Corporate Social Responsibity (CSR) dan kelompok-kelompok peduli lainnya.
Pemerintah kita pastikan selalu hadir memberikan bantuan kepada warganya, melayani rakyat terutama bantuan pulsa bagi siswa dan pengajar. Ini juga menjadi bagian layanan prima kepada publik. Ada beberapa hal yang melatari negara hadir di sini, pertama sebagai kewajiban selayaknya orangtua kepada anak-anaknya dalam mencukupi kebutuhannya, termasuk pemberian pulsa kepada warganya ini. Kedua, menjadi bagian upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945.
Sampai saat ini, kita masih punya PR tak sedikit terkait eksekusi pembelajaran daring maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) di negeri ini. Â Titik-titik kritis tersebut, diantaranya belum semua rumah tangga berlistrik, tak seluruh siswa punya gadget, dan keterbatasan jangkauan sinyak dari para provider internet maupun masih mahalnya paket data internet bagi keluarga miskin, terutama di pedesaan.
Menurut penulis, bantuan pulsa bagi siswa dan guru bagus. Namun demikian, beberapa hal masih harus dipertegas, sehingga tak salah kaprah atas arus bantuan ini nantinya. Pertama, bantuan lebih baik diberikan kepada siswa miskin ketimbang guru, karena guru jelas mendapatkan gaji dan sebagainya, kecuali mereka para guru yang non PNS atau berstatus honorer.
Kedua, Bantuan pulsa siswa juga harus diseleksi hanya khsusus mereka yang berasal dari keluarga miskin. Keluarga miskin ini pun tentu juga dibreakdown lagi, atas berapa tanggungan keluarga atas anak-anaknya yang masih bersekolah atau kuliah. Dalam hal ini, pendataan dan survei petugas sangat dinanti atas keakuratan data dan hasil cros cek kondisi ekonomi keluarga masing-masing anak. Di luar itu, penghasilan rata-rata orangtua dan tanggungan keluarga juga bisa menjadi dasar pemberian bantuan pulsa ini.
Soal mekanisme bantuan, bisa saja diintegrasikan dengan KIP atau KIS selama ini, tinggal bagaimana menyatukan itikat baik pemerintah ini pada lembaga yang berkompeten. Mesti dicermati, jangan sampai bantuan pulsa ini menjadi salah atau tidak tepat sasaran, seperti kasus-kasus bantuan sembako, BLT dan sebagainya.
Pengawasan dan edukasi kepada orangtua atau keluarga dalam proses bantuan pulsa ini perlu digerakkan, sehingga tak ada model penyerobotan atau orang kaya yang makan kue anak miskin, apalagi yatim piatu.
Kemiskinan, pengangguran, masih menjadi bagian PR kita hari ini. Upaya pengentasan kemiskinan agar berjalan secara sinergis dan berkelanjutan harus dilakukan penyusunan program dan kegiatan pembangunan bersinergi antara perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, atau penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, program penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk benar-benar diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.
Ini adalah bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Bantuan pulsa ini sejatinya juga merupakan uang rakyat yang harus kita kembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Harapannya, bantuan pulsa ini bisa dimanfatkan lagi oleh rakyat secara baik sesuai peruntukannya.Â
