Mohon tunggu...
Temujin WR
Temujin WR Mohon Tunggu... -

Aq seorang pengelana yg mencari2 ilmu yg tiada abisnya..

Selanjutnya

Tutup

Politik

Politikus Emang Busuk

22 Januari 2010   17:45 Diperbarui: 26 Juni 2015   18:19 153
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Untuk menjadi politikus tdk dapat hanya mengandalkan kepintaran tetapi hrslah licik seperti tikus..

Seperti contoh politikus kita yg skr menjadi anggota pansus dr fraksi golkar.

Anggota pansus ini sangatlah getol2nya berusaha membongkar kasus century dan berusaha menyudutkan sri mulyani dan boediono dlm kasus ini. Mulai dr berita rekaman yg akhirnya gagal utk membuat opini masyarakat hingga opini2 lain yg pastinya supaya mereka berdua turun.

Coba kita lihat penyataan bambang mengenai krisis 2008, yg saya ambil dr : http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/28/07541172/percepat.protokol.manajemen.krisis

JAKARTA,SENIN - Kalangan pengusaha mendesak Bank Indonesia dan pemerintah mempercepat pembentukan protokol manajemen krisis atau Crisis Management Protocol/CMP. Ini penting karena standar pengelolaan krisis itu dapat dipakai sebagai strategi terstruktur guna menghadapi gejolak ekonomi dunia.

"Melihat adanya potensi ancaman gejolak ekonomi yang dapat mendorong instabilitas dan menghancurkan dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendesak BI dan pemerintah merumuskan kebijakan pendalaman sektor keuangan dengan mempercepat pembentukan CMP itu," ujar Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (27/4).

Ancaman serius itu, antara lain kondisi perekonomian Amerika Serikat yang terus memburuk serta harga minyak mentah dan komoditas yang terus naik. Lalu, ada tekanan inflasi global dan tingginya aliran modal yang membuat likuiditas perbankan nasional berlebih.

Kadin mendesak jika perlu CMP harus sudah terbentuk sebelum Boediono dilantik sebagai gubernur baru BI pada 7 Mei 2008. Itu perlu karena CMP sangat penting dan berpengaruh pada kebijakan yang akan diambil otoritas moneter (BI) dan fiskal (Departemen Keuangan) saat terjadi krisis.

"Jika tidak ada payung hukum yang melindungi pemegang otoritas pasti gamang mengambil keputusan. Mereka takut di kemudian hari diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi," ujarnya.

Tingkat keseriusan masalah ini juga bisa dilihat dari data BI awal April 2008 yang menunjukkan adanya peningkatan risiko ekonomi dari level 1,21 menjadi 1,25. Ini adalah angka indeks stabilitas sistem keuangan. Dalam indeks tersebut, jika angkanya sudah mendekati level 2, maka kondisi stabilitas sistem keuangan sudah ”lampu merah” atau menunjukkan adanya gejolak ekonomi. Bahkan, menurut pimpinan BI pekan lalu, pada Juni 2008 indeks diperkirakan naik ke 1,34.

Bambang mengingatkan, saat krisis terjadi, BI dan pemerintah tidak akan memiliki cukup waktu untuk berdebat. Kebijakan mendasar harus diputuskan tidak dalam hitungan hari, namun hitungan jam, bahkan menit. "Terlambat sedikit saja bisa menghancurkan pasar keuangan. Jadi, agar otoritas moneter dan fiskal sigap tanpa rasa takut dalam menghadapi krisis yang telah di ambang pintu, Kadin mendesak Menko Perekonomian Boediono segera mendorong BI dan pemerintah menyelesaikan formulasi CMP," katanya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun