Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto memiliki beberapa konsekuensi. Keuntungannya antara lain: meningkatkan pengaruh dalam kebijakan publik, peran strategis dalam pembentukan undang-undang, serta akses ke sumber daya dan anggaran negara.Â
Namun, kerugian yang mungkin terjadi adalah: kehilangan kepercayaan masyarakat jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan visi PDIP, perpecahan internal, dan potensi konflik kepentingan. Selain itu, PDIP harus mempertimbangkan kesesuaian ideologi dengan pemerintahan Prabowo dan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.
Posisi politik PDIP saat ini terlihat kompleks karena ada beberapa anggota eks-PDIP yang bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, bahkan ada yang menjabat sebagai menteri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan harmonisasi antara PDIP dan pemerintahan Prabowo.
Untuk mencapai harmonisasi, PDIP perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kesesuaian ideologi, kepentingan bersama, dan komunikasi terbuka. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi keputusan dan konsekuensinya, serta mengukuhkan prinsip dan visi partai. Dengan demikian, PDIP dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mencapai tujuan bersama dengan pemerintahan Prabowo.
"Meski politik itu dinamis, namun dalam beberapa hal adanya perbedaan pandangan politik kerap membuat situasi tidak selalu berjalan normal, sementara itu melihat jalannya pemerintah saat ini, saya kira berbagai program yang digagas Presiden Prabowo terbukti bisa diterima masyarakat bahkan beberapa parpol yang tidak masuk kabinet pun mengapresiasi capaian di awal pemerintahannya saat ini, artinya secara politis sudah tidak mengalami hambatan apapun", tutur Kang Jajat.
Seperti saat ini, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dapat menjadi strategi politik untuk memperluas kesempatan bagi partai-partai kecil dan independen dalam pemilihan presiden 2029.
Namun, ada kekhawatiran bahwa keputusan ini juga dapat dimanfaatkan oleh partai-partai besar untuk memperluas pengaruh dan mencari modal politik. Misalnya, PDIP mungkin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperoleh keuntungan politik dan mencari celah untuk melawan Prabowo di pilpres 2029. Dengan demikian, putusan MK ini dapat menjadi awal dari permainan politik yang kompleks dan menarik.
Kang Jajat menilai, ada perbedaan mendasar daya tawar politik PDIP saat ini dan sebelumnya, sebagai pemenang pemilu tentu saja kekuatan politik PDIP di parlemen tidak perlu di ragukan, namun besarnya dukungan mayoritas parpol di dalam dan diluar parlemen kepada pemerintahan Presiden Prabowo saat ini menandakan situasinya sudah tidak lagi sama, sehingga sekalipun PDIP bergabung dengan pemerintah besar kemungkinan tidak akan mendapatkan posisi strategis di kabinet, termasuk minimnya jumlah yang akan di dapat.
Dinamika politik memang dapat berubah dengan cepat dan nilai tawar sebuah partai politik dapat berfluktuasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mungkin telah melewatkan momen strategis untuk bergabung ke pemerintahan, sehingga nilai tawarnya saat ini lebih lemah dibandingkan sebelumnya.Â
Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan PDIP dalam memperjuangkan kepentingan rakyat meliputi kondisi politik dan ekonomi nasional, persepsi publik, serta kekuatan koalisi. Selain itu, kebijakan pemerintah, pengaruh terhadap kebijakan publik, peran dalam pembentukan undang-undang, dan akses ke sumber daya serta anggaran negara juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Semua faktor ini saling terkait dan mempengaruhi kemampuan PDIP dalam mengambil keputusan strategis dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara efektif.
