(2) Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama;Â
(3) Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritime;Â
(4) Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan; danÂ
(5) Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Melalui kebijakan tersebut, presiden Joko Widodo sadar betul bahwa selama ini, bangsa Indonesia telah terlalu lama "memunggungi laut" Â dan berusaha menjadikan laut sebagai arah baru pembangunan dan pemanfaatan melalui kebijakan poros maritim dunia tersebut.
Tentunya kebijakan tersebut seakan menjadi penyadar, bahwa Indonesia telah cukup lama mensia-siakan potensi kelautan yang dimiliki, dan cenderung mengabaikannya.Â
Selama beberapa dekade terakhir, banyak potensi laut Indonesia dinikmati oleh negara-negara asing melalui marakanya kegiatan illegal fishing yang merupakan salah satu kerugian besar bagi Indonesia, karena hasil perikanan banyak lari ke Negara lain yang menyebabkan penghasilan nelayan berkurang, dan tentunya berdampak pada kesejahteraan nelayan yang terus menurun, sehingga menyebabkan mereka cenderung mencari pekerjaan lain selain nelayan, ditambah potensi pariwisata kelautan yang terbaikan serta migas di laut dikuasai asing, Â dan anggapan laut sebagai hambatan transportasi karena minimnnya kapal dan serta pelabuhan telah menjadikan laut sebagai potensi yang terbaikan.
Padahal potensi kelautan dan perikanan Indonesia, merupakan salah satu yang terkaya di dunia, dengan luas wilayah lautan mencapai 2/3 (dua per tiga) dari seluruh wilayah Indonesia yang seluas 6.32 juta kilometer persegi (km2), dan jumlah pulau sekitar 17.500 serta panjang garis pantai mencapai 81.000 km2Â yang merupakan terpanjang kedua setelah Kanada.
Melihat potensi yang besar tersebut, sudah selayaknya kita mengalihkan paradigma untuk kembali mengelola laut yang lama terbaikan, dengan memanfaatkan potensi tersebut secara mandiri dan bertanggung jawab, melalui berbagai sektor, seperti perikanan, pariwisata, perhubungan, migas, dan lain-lain, sehingga kejayaan pemanfaatan laut di zaman nenek moyang kita, yang seorang pelaut dapat terulang bahkan lebih baik.
Karena sejarah telah mencatatat kejayaan nenek moyang kita di masa lampau yang memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan, yang seharusnya menjadi warisan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan masa depan bangsa, dengan menjadikan laut Nusantara sebagai paradigma utama pembangunan, karena di laut kita Jaya "Jalesveva Jayamahe"