Bank Tanah mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Soebianto. Tahun 2023 lalu, Badan Bank Tanah juga turut serta dalam pembangunan perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Brebes, Jawa Tengah, seluas 0,66 hektar. Program ini merupakan hasil kolaborasi BBT dengan Perumnas, BP Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN.
Tahukah kamu bahwa ada beberapa kota di Indonesia yang tenggelam? Nggak cuma Jakarta, tapi juga Semarang, Pekalongan, Cirebon, Surabaya, dan daerah-daerah pantai utara Pulau Jawa lainnya. Penyebabnya adalah naiknya permukaan air laut (sea level rise) akibat pemanasan global yang dikombo dengan turunnya permukaan tanah (land subsidence). Banyak kota besar di Asia yang juga sama-sama tenggelam.
Malahan, kota dengan laju penurunan tanah tertinggi itu bukan Jakarta, tapi Pekalongan. Hasil riset Tim Penginderaan Jauh LAPAN selama 2015-2020, laju rata-rata penurunan permukaan tanah secara vertikal di DKI Jakarta adalah 0,1-8 cm per tahun. Bandingkan dengan Pekalongan yang mencapai 2,1-11 cm per tahun. Maka dari itu, ketersediaan lahan yang ada saat ini harus dikelola dengan baik dan bijaksana. Ya buat residensial, infrastruktur, konservasi lingkungan, bisnis, dsb.Â
Badan Bank Tanah menyediakan lebih dari 3.636 hektar untuk reforma agraria. Reforma agraria adalah kebijakan untuk penataan ulang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah. Nah, 3.636 hektar lahan tersebut terbagi di Penajam Paser Utara (1.883 ha), Poso (1.550 ha), dan Cianjur (203 hektar). Dengan reforma agraria, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diharapkan dapat mengurangi penguasaan tanah dan mewujudkan keadilan. Reforma agraria di Cianjur sudah dimulai, pendistribusian lahan dilakukan tanpa pemungutan biaya dan masyarakat mendapatkan kepastian hak atas tanah.
Terkait infrastruktur, Badan Bank Tanah memegang andil besar dalam pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) di mana BBT telah menyediakan lahan seluas 621 hektar untuk pembangunan bandara. Mengutip dari Kompas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan, "Kalau nggak ada Badan Bank Tanah, proyek ini nggak akan jadi." BBT mampu melakukan percepatan proses Hak Kepemilikan Lahan (HPL) sehingga menyediakan lahan yang cukup untuk pembangunan bandara.
Harapan untuk Badan Bank Tanah
Sebagai pejalan dan penyuka transportasi umum (terutama yang berbasis rel), saya berharap Badan Bank Tanah adalah jawaban untuk kebutuhan dan kepastian pengadaan lahan yang cepat namun juga berkeadilan bagi masyarakat. Saya ingat, setiap kali ada proyek pembangunan infrastruktur masif yang sedang berjalan --- misalnya MRT Jakarta dan Yogyakarta International Airport --- selalu terhambat masalah pembebasan lahan atau sengketa lahan. Padahal, proyeknya untuk kepentingan bersama, bukan komersil yang mencari cuan semata. Untuk transportasi umum, bukan transportasi kendaraan pribadi seperti jalan tol.
Sepertinya masih banyak masyarakat yang belum paham pentingnya infrastruktur dan masih mengutamakan kebutuhan makan dirinya dan keluarga. Yah, nggak bisa disalahkan juga karena faktor kurangnya referensi atau tingkat pendidikan. Namun, hidup bernegara juga membutuhkan infrastruktur. Mungkin juga masih menganggap pemerintah bisanya cuma merampas hak saja tanpa balik memberi karena trauma dengan pengalaman pemerintah sebelum-sebelumnya. Apapun itu, semoga Badan Bank Tanah bisa menunjukkan bahwa pemerintah tetap peduli dengan warganya, namun di sisi lain juga harus menyediakan lahan untuk negara. Pemerintah dapat lahan cepat, masyarakat dapat ganti rugi yang sepakat.
Semoga ada semakin banyak lahan yang dikelola oleh Badan Bank Tanah untuk penggunaan yang lebih bijaksana, tepat guna, dan memperhatikan lingkungan. Terima kasih sudah membaca, mari terus belajar di mana pun.