KRL Moda Transportasi Publik yang Terabaikan Pemerintah

Para pengguna layanan KRL tampaknya hanya bisa pasrah menerima segala kekurangan yang ada, seperti kepadatan penumpang yang terjadi hampir setiap hari, keterlambatan jadwal pemberangkatan, hingga perjalanan yang terhenti karena adanya pergantian jalur dengan kereta jarak jauh. Para Anker (anak kereta) atau Roker (rombongan kereta) dipaksakan menerima persoalan-persoalan tersebut, tanpa ada solusi dari pemerintah. Sepertinya pemerintah menganggap bahwa para penumpang akan tetap menggunakan layanan KRL karena harga tiketnya murah.

Pandangan seperti itu tidak boleh dibiarkan berkembang di kalangan stakeholders terkait. Semestinya layanan transportasi publik harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk para pengguna, tanpa pandang bulu. Setiap moda transportasi publik, baik yang harga tiketnya murah, menengah, dan paling mahal sekalipun harus memberikan kualitas layanan yang adil untuk para penggunanya.

Setiap keluhan yang disampaikan para pengguna layanan, harus direspons secara serius oleh penanggung jawab operasional, dalam hal ini adalah PT KCI (Kereta Commuter Indonesia). Masyarakat yang mau menyampaikan komplain atau kritik harus difasilitasi dan ditindaklanjuti secara serius. 

Meskipun PT KCI mempunyai kanal media sosial yang bisa digunakan sebagai wadah untuk menerima kritik, namun nyatanya respons yang diberikan hanya sebatas permintaan maaf, tanpa adanya tindak lanjut yang nyata. 

Jika hari ini pengguna menyampaikan komplain tentang satu persoalan, lalu pihak KCI merespons, tetap saja kejadian serupa akan terjadi pada hari-hari berikutnya. Artinya, sebenarnya pihak KCI tidak melakukan tindak lanjut terhadap komplain yang disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan KRL.

PT KCI sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional KRL sedikitnya telah melakukan upaya penyesuaian layanan perjalanan kereta, untuk mengurangi kepadatan penumpang pada waktu-waktu tertentu. 

Melalui grafik perjalanan kereta api (Gapeka) tahun 2023 yang diberlakukan per 1 Juni 2023, telah dilakukan sejumlah penyesuaian perjalanan kereta api di wilayah Jabodetabek. Penyesuaian perjalanan kereta api yang dilakukan tersebut tampaknya memberikan sedikit nafas lega para pengguna layanan. Sejak Gapeka 2023 resmi diberlakukan, penumpukan di sejumlah stasiun tampak sedikit berkurang.

Namun, ke depan rasanya perlu upaya lebih untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang seiring bertambahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik yang ramah lingkungan. Walaupun para stakeholders terkait telah berupaya mengatur perjalanan kereta api, tetap saja kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang ramah lingkungan akan menimbulkan peningkatan jumlah penumpang KRL. 

Dibutuhkan upaya extraordinary untuk menyelesaikan persoalan lama dan kemungkinan bertambahnya persoalan-persoalan baru ke depan. Gapeka tahun 2023 memang telah sedikit mengurangi kepadatan penumpang di stasiun, tapi keterlambatan jadwal keberangkatan kereta serta kerap terjadinya pergantian jalur KRL dengan kereta jarak jauh sering menghambat perjalanan KRL di tengah jalan.

Pemerintah harus mulai membuka telinga untuk lebih mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat terkait kekurangan-kekurangan yang ada dalam operasional KRL. Kementerian Perhubungan sebagai instansi yang memiliki kewenangan, perlu memberikan tindak lanjut dengan mengevaluasi kinerja PT KCI. Bagaimanapun masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik. 

Dengan munculnya beragam moda transportasi publik yang baru, pemeliharaan terhadap sarana transportasi yang lama tidak boleh dilupakan. Gangguan operasional kereta commuter yang dapat merugikan para penumpang sebaiknya bisa diminimalisasi. Ketergantungan masyarakat terhadap kereta commuter harus menambah motivasi penanggung jawab operasional untuk terus meningkatkan kualitas layanan.