Ada hal yang menarik tersampaikan politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ono Surono, kepada anggota KPU Jawa Barat (Jabar), Nina Yuningsih. saat sesi dialog yang dihadiri pengurus partai politik tingkat Jabar, ormas kepemudaan, budayawan serta sesepuh adat bertajuk adat budaya dan pelaksanaan Pemilu kondusif di Jabar tahun 2024, di Bandung beberapa waktu lalu.
Saat itu, Ono mengharapkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan dengan biaya murah. Ungkapan Ono itu mengalir namun tidak memperoleh respon jawaban Nina kecuali senyum saja yang ditampilkan dirinya saat itu.
Diskusi yang menggantung, akhirnya mendorong saya berinisiatif kembali membuka catatan-catatan terkait penyelenggaraan pemilu.Â
Sejumlah sumber menunjukan, bahwa ada angka yang sangat fantastis dari angka-angka yang diusulkan oleh KPU kepada Negara hingga penetapan akhir oleh Presiden dan disampaikan secara resmi oleh menteri keuangan mengenai besaran dana pemilu.
Disebutkan dalam beberapa fakta, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, sedikitnya dana Rp 14 triliun sudah disiapkan pemerintah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 5,5 triliun untuk Bawaslu pada tahun 2023. Anggaran diturunkan sebagai penunjang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Angka-angka itu bukan sebagai angka final yang diusulkan KPU, karena berdasarkan keterangan Menkeu, KPU masih berusaha meloby pemerintah untuk mengeluarkan dana tambahan penyelenggaraan pemilu 2024.
Apabila mengaitkan dengan hal ini, mungkin saja pendapat Ono itu menjadi wajar, dirinya resah dengan dana pemilu yang sangat besar harus dikeluarkan pemerintah sementara keadaan keuangan Indonesia saat ini sedang dalam keadaan kurang optimal.
Dana politik yang tinggi dan ancaman resesi, menyebabkan pemerintah memutar banyak cara Indonesia terbebas dari berbagai macam jeratan masalah itu.
Kita ketahui bahwa dampak resesi ekonomi global kepada pemerintah akan secara signifikan menggagu kelancaran proses-proses pembangunan. Sebut saja jika kondisi finansial yang memburuk menekan tingkat pengangguran karena banyak sektor usaha yang tutup.
Pemerintah sendiri terus dituntut melakukan upaya menyejahterakan masyarakatnya dengan cara sedapat mungkin membuka peluang kerja.Â
Proses pemenuhan tuntutan ini akan menyeret pemerintah kembali kepada cara berhutang melalui penyedia dana-dana pembangunan dari luar negeri.
Dari rendahnya serapan tenaga kerja, banyak masyarakat menjadi kesulitan melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada Negara, maka secara otomatis Negara menjadi banyak kehilangan sumber pemasukan.
Resesi juga membayangi penyelenggaraan pemilu 2024. Perhelatan demokrasi lima tahnan ini, diposisikan sebagai program prioritas disamping rencana capaian nasional bidang lain yang juga tidak kalah pentingnya seperti SDM, belanja infrastrukturt termasuk pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara.
Keadaaan ekonomi sulit, memicu tindakan negara sedapat mungkin melakukan penghematan pengeluaran. Guncangan resesi ekonomi global, diperkirakan akan menimbulkan dampak dalam kurun waktu beberapa lama ke depan dalam beberapa kwartal.Â
Skenarionya sendiri akan berlangsung pada tahun 2023 persis ditengah-tengah posisi jadwal pelaksanaan pemilu berlangsung.
Dalam hal inilah, kita berusaha meningkatkan kewaspadaan bersama agar Indonesia terbebas dari berbagai macam kemungkinnan buruk resesi yang mengancam kepada perolehan legitimasi pemilu 2024.
Suasana politik Indonesia dari hari kehari semakin menghangat. Tahapan Pemilu 2024 yang mengagendakan didalamnya pemilihan presiden dan wakil presiden (capres) secara langsung, diyakini menjadi pemicu dinamika politik yang ada.
Nama-nama popular para bakal capres mengemuka ditengah manuver-manuver politik partai, politisi dan kajian para pengamat.Â
Kekuatan-kekuatan sudah mulai saling beradu strategi dan analisa pemenangan menyusul antusiasnya rakyat dalam perhelatan itu.
Meski politik lebih kental kepada tindakan memperoleh kekuasaan dan kepentingan suatu kelompok tertentu, ada usaha lain yang juga harus diperhatikan anak-anak bangsa Indonesia.
Kepeduliaan kepada keadaan yang terjadi di tanah air, mengurangi beban Negara yang sedang ditikam kesulitan ekonomi, maka pilpres seyogiannya memerhatikan sisi kelangsungannya secara elegan.
Ketua Pembina Kelompok Relawan Dulur Ganjar Pranowo (DGP), Victor E. Simanjuntak dalam sebuah pertemuan diskusi Pilpres 2024, di Bandung baru-baru ini, menyatakan bahwa penghematan pengeluaran Negara pada saat ekonomi sedang sulit, dapat ditunjukan melalui kepedulian kita dengan merumuskan jalan terbaik pilpres.
Kekuatan-kekuatan yang berhimpun dan bersiap mengusung capresnya pada pilpres 2024, sedikitnya berkembang dalam poros-poros kekuatan sebanyak empat poros yaitu Poros PDIP, KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), KIR (Kebangkitan Indonesia Raya) dan Koalisi Perubahan.Â
Baik PDIP atau pun partai-partai politik gabungan parlemen, semuanya sama-sama memiliki syarat mencalonkan presiden dan wakil presiden.
Jika semua poros berjalan dan mengusung capresnya masing-masing, dapat dipastikan pilpres akan mencapai dua putaran.
Dalam kalkulasi penganggaran, pilpres dua putaran akan menyedot dana publik yang besar. Meski ini adalah perkiraan jalan yang akan dilalui, ada baiknya antisipasi pilpres dua putaran ditekan sedemikian rupa.
Membangun dua poros kekuatan politik pencapresan, bisa dikatakan mampu menjadi solusi pilpres yang hemat anggaran. Cadangan dana untuk pilpres dua putaran dapat dihemat dan anggarannya dipergunakan untuk hal lain yang juga tidak kalah penting.
Prediksi dua poros tersebut, kata Victor, adalah poros PDIP bergabung dengan KIR yang mengusung Ganjar Pranowo dan wakilnya (beberapa nama alternatif calon wakil yang akan mendampingi Ganjar Pranowo masih dalam penggodokan dan analisa) serta poros lainnya yaitu gabungan KIB bersama Nasdem mengusung capres lain di luar Ganjar Pranowo.
Bisa juga formasinya berubah. Namun yang jelas, dua poros sebagaimna dimaksud adalah poros yang tidak mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
Prediksi dua poros, bagaimana pun juga sangat terkait kemungkinan dengan datangnya resesi. Resesi itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya secara pasti.
Lalu, saat itu terjadi, walau kita tidak mengharapkannya terjadi, penanganannnya membutuhkan waktu lama dan berbiaya mahal.
Negara tidak selamanya mampu menyelesaikan keadaan resesi dengan anggaran negara yang minim. Dengan pemahaman ini, penghematan dalam pilpres menjadi sangat rasional.
Pilpres dua putaran itu memang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Pilpres dua putaran sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 6A Ayat (3) UUD menyatakan, bahwa untuk dinyatakan sebagai pemenang pilpres.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu, dengan memperoleh sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.Â
Jika tidak ada satu pun pasangan calon yang memenuhi syarat tersebut, maka digelar pilpres putaran kedua.
Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945, tertulis bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
Demikian pula halnya, pilpres putaran kedua sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sama dengan bunyi dalam UUD 1945, apabila tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pemenang.
Maka paslon yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali melalui pemilu. Jika perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama didapat oleh 2 paslon, maka kedua paslon tersebutlah yang maju ke pilpres putaran kedua.
Kalimat tambahan, pada Pasal 416 Ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
Jadi, ketika keadaan mendesak hal itu harus dilaksanakan, maka tidak ada halangan yang boleh menghambat pilpres dua putaran. Konsekuensi yang munculnya pun harus ditanggung bersama. Kemungkinan terburuk pilpres dua putaran adalah pemilu menjadi boros.
Mengenai tahapan, skenario pilpres dua putaran akan menambah waktu penyelenggaraan pemilu yang lebih panjang dengan berbagai pernak-pernik prosesnya yang rigid.
Hal ini menjadi bertentangan dengan sikap empati kita sebagai warga Negara, merelakan keadaan boros dan waktu yang tersita lama demi raihan kepentingan politik lima tahunan.
Banyak jalan untuk dikompromikan mencegah pilpres dua putaran. Melakukan loby-loby dan komunikasi yang terbuka serta membangun kedewasaan berpolitik untuk tujuan membangun Indonesia ke depan yang lebih baik.
Membentuk poros kekuatan menjadi dua poros saja dalam pilpres 2024, dinilai mampu menjadi jembatan penghematan anggaran dan waktu namun tetap terjaga legitimasi kepemimpinan hingga lima tahun ke depan.
Jadwal pendaftaran pilpres adalah 19 Oktober 2023. Hitungan waktu yang telah ditetapkan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.Â
Ada sisa waktu memikirkan bersama bagaimana pilpres mampu menjadi perhelatan akbar dengan mengedepankan sikap-sikap unggul bangsa Indonesia.
Mengambil pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya, Indonesia sudah cukup banyak menelan kerugian akibat rendahnya tingkat kedewasaan berpolitik dan terlalu ambisi dengan pendekatan politik praktis berbau politik identis.
Masih banyak harap, Indonesia lebih baik dengan pilpres yang lebih elegan 2024.***
