Ketersedian lahan dan nilainya yang semakin tinggi masih menjadi masalah utama di perkotaan tak terkecuali di Boyolali. Di kabupaten dengan UMK sebesar Rp. 2.155.712,29 ini, permasalahan pemukiman kumuh yang tidak layak huni menjadi salah satu masalah krusial disana, terutama di daerah perkotaan.
Lahan (land) adalah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan serta berdirinya berbagai struktur kebutuhan untuk menunjang kehidupan. Lahan merupakan asset ekonomi yang relatif tidak terpengaruh oleh kemungkinan penurunan nilai dan harga. Semua kegiatan yang dilakukan manusia semestinya membutuhkan lahan, salah satunya sebagai tempat tinggal atau hunian.
Namun tidak semua masyarakat mampu merasakan tinggal di hunian yang layak. Menurut data pada tahun 2021 luas kawasan kumuh di boyolali mencapai 73,11 hektar, dengan konsentrasi tertinggi berada dikecamatan Banyudono sebesar 20,63 hektar, disusul oleh Mojosongo dengan luas 13,93 hektar, lalu Sawit 11.68 hektar, Boyolali 10,8 hektar, dan ngemplak 10,6 hektar serta Teras dengan luas 5,41 hektar.
Faktor Kondisi pelayanan air bersih yang belum merata dalam menjangkau masyarakat dan aktor kondisi Sanitasi lingkungan yang tidak layak masih menjadi masalah utama di kawasan kawasan kumuh di Boyolali. Padahal Kondisi sanitasi yang meliputi air bersih menjadi salah satu parameter penilaian rumah sehat.
Pemerintah harus mampu menyediakan hunian yang layak untuk warganya, hal ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali berusaha untuk memberantas kawasan kawasan kumuh di wilayahnya dengan beberapa kebijakan. Salah satunya dengan merelokasi rumah rumah pada kawasan kumuh.
Pada tahun awal tahun 2022, Pemkab Boyolali berencana merelokasi 22 rumah di bantaran kali Desa Kalisari, Banyudono, terutama pemukiman kumuh dan hunian tidak bersertifikat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Hendrarto Setyo Wibowo mengatakan, program penuntasan daerah kumuh tidak hanya dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Namun, juga relokasi rumah di kawasan kumuh. Sejak 2021, pihaknya melakukan relokasi bertahap pada puluhan kepala keluarga (KK) yang mendiami bantaran kali di Desa Kalisari, Banyudono.
Kawasan tersebut masuk pada kriteria kawasan kumuh karena mempertimbangkan faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat. Apalagi saat musim penghujan dan potensi luapan kali. Selain itu, tanah yang ditempati juga ilegal alias tidak bersertifikat.
Pemkab lantas juga membantu memfasilitasi dengan mencarikan hunian baru. Pihaknya menjembatani antara pengembang perumahan dengan masyarakat. DPKP juga memberikan bantuan sebesar Rp 8,5 juta tiap KK. Bantuan tersebut dipergunakan sebagai down payment (DP) rumah dan uang balik nama.
Tahun 2022 DPKP merencanakan untuk melakukan relokasi kembali di kawasan tersebut. Karena masih ada 22 KK yang menempati bantaran kali tersebut. Menurut Hendrarto, mereka telah menempati kawasan tersebut puluhan tahun. Selain itu, DPKP akan melakukan penataan di Kecamatan Cepogo dan Selo. Kedua kecamatan ini diproyeksikan sebagai kawasan wisata dan bebas kumuh.
Selain progam tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga menjalankan progam Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Sebanyak tujuh desa di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, telah mengikuti program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia. Progam ini bertujuan untuk melakukan penanganan dalam hal pengelolaan sampah yang baik.
