Pemerintah Kabupaten Boyolali vs Pemukiman Kumuh

Kepala Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Boyolali H. Setyo Wibowo, mengatakan terdapat tujuh desa di Boyolali yang mendapat program Kotaku, yakni Desa Teras dan Doplang di Kecamatan Teras, Tegalrejo dan Jatirejo (Sawit), Kuwiran (Banyudono), Gagaksipat dan Giriroto (Ngemplak). Program Kotaku tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan sudah diserahkan kepada tujuh desa itu.

Salah satu pengaplikasian program Kotaku yakni Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah "Reduce-Reuse-Recycle" (TPS 3R). Pembangunan TPS 3R tersebut menelan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk enam desa,  dengan harapan baik sampah organik maupun yang anorganik kemudian akan diproses lebih lanjut.

Program Kotaku tersebut juga mendapat apresiasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Masruri. Menurut Sekda Kabupaten Boyolali Masruri program Kotaku masyarakat bisa memanfaatkan bersama-sama untuk diolah menjadi pupuk anorganik atau organik,  sehingga, hasilnya bisa dijual untuk meningkatkan perekonomian.

Pada 2024, Pemkab Boyolali menargetkan zero kawasan kumuh dan rumah tak layak huni (RTLH). Hingga tahun ini jumlah RTLH mencapai 343.912 rumah. Kawaasan ini ditargetkan kelar tahun ini.

Masalah masalah diatas pastinya tidak lepas dengan faktor ekonomi, yakni kemiskinan. Pemkab lantas mengembangkan program monitoring center of development (MCD). Program ini melakukan pendataan hingga tingkat RT. Diharapkan intervensi yang diberikan pemerintah bisa tetap sasaran. Salah satunya terkait data kemiskinan. Data kependudukan Boyolali berdasarkan pencatatan sipil mencapai 1.083.524 jiwa. Sedangkan data BPS 1.070.247 jiwa dan MCD 1.055.725 jiwa atau sebanyak 353.852 kepala keluarga (KK). Selisih angka dengan capil sebanyak 27.799 jiwa meninggal dunia dan lainnya.

Ada 35 temuan kemiskinan ekstrem yang telah diintervensi. 73.391 warga miskin tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Rinciannya, 63.630 telah terintervensi bantuan DTKS dan 9.671 belum mendapat bantuan.

Ada 353.851 penduduk miskin. Terkait papan, ada yang mengontrak, tinggal di tempat orang lain, ataupun rumah sendiri dalam kondisi tak layak. Rinciannya 43.055 penduduk yang berlindung di tempat orang lain, 8.890 penduduk yang mengontrak sewa dan 301.906 tinggal di rumah sendiri. Sedangkan kondisi RTLH ada sebanyak 343.912 rumah.

RTLH sendiri terdiri dari berbagai kategori. Jenis lantai masih tanah atau sudah permanen. Lalu jenis dinding, apakah dari kayu murah, bambu, rumbia, tembok plester, hingga tembok tanpa plester. Kemudian adanya fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan juga ketersediaan instalasi fasilitas pengolahan air limbah (IPAL). Intervensi untuk rehabilitasi RTLH dilakukan tiap tahunnya.

Pada 2023, ada 4.925 unit RTLH menerima bantuan rehabilitasi. Terdiri dari seribu RTLH dari anggaran APBD, 200 dana alokasi khusus (DAK) PB K kumuh, 30 DAK PB K kumuh, 643 bantuan provinsi, 1.597 program penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) dengan asumsi tahun lalu. Kemudian, 1.305 bantuan RTLH dari APBDes dan 150 RTLH bantuan Baznas. Selain RTLH, PR pemkab lainnya adalah penanganan kawasan kumuh.

Kebijakan kebijakan tersebut sangat diharapkan dapat menjangkau semua lini masyarakat yang berada dikawasan kumuh. Dan dapat merubah penghidupannya menjadi lebih baik dan lebih sehat.