Mundurnya Penerapan Politik Hukum HAM di Indonesia

Pendahuluan

Penerapan hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam negara demokrasi. Penegakan HAM bukan hanya soal bagaimana hukum menjamin penegakan HAM di Indonesia, tetapi  juga termasuk penerapan HAM di Indonesia. Hukum hak asasi manusia memberikan perlindungan hukum yang sistematis kepada warga negara dan penduduk yang tinggal di Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada warga negara tergantung pada apakah negara telah memenuhi kewajibannya menurut hukum hak asasi manusia tersebut. 

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional dan nasional mutlak diperlukan karena melindungi kepentingan sah warga negara dan penduduk adalah kewajiban negara untuk dihormati, mematuhi kerangka hukum nasional dan internasional. Akan sangat berbeda tanpa hukum internasional yang mewajibkan hukum suatu negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Atau tidak adanya peraturan nasional tertulis terkait perlindungan hak asasi manusia di negara Indonesia akan sangat bertentangan dengan kontrak sosial  antara warga negara dengan pemerintahnya (dalam bentuk UUD/UU). Menurut berbagai peraturan hak asasi manusia, negara sebagai penjamin hak asasi manusia harus menjamin bahwa penerapan hak asasi manusia terhadap semua manusia dan/atau warga negara yang tinggal di sana harus dihormati. 

Isu terkait kebijakan hukum penerapan HAM di Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks yang tidak dapat dilihat dari  sudut tertentu tetapi harus dilihat secara keseluruhan, akan tetapi untuk menjelaskannya dalam tulisan yang terbatas ini, maka akan dibahas pembahasan bagaimana penerapan HAM di Indonesia pada saat ini.

Pembahasan

Di Indonesia, hak asasi manusia memiliki status hukum  tertinggi di Indonesia. Hukum tertinggi yang sejalan dengan prinsip hukum Indonesia yaitu UUD 1945. Hak asasi manusia dianggap sebagai pola masa reformasi di Indonesia yang sangat mempengaruhi seluruh hukum Indonesia. Di Indonesia,  hukum hak asasi manusia secara konstitusional diatur oleh UU No. 39/1999. Undang-undang ini mengatur sebagian besar aspek  hak asasi manusia.

Saat ini, hak asasi manusia menjadi subjek penelitian yang menarik. Mengapa ? hampir seluruh kehidupan bangsa dan negara bertujuan untuk mewujudkan HAM. Hak asasi manusia telah menjadi pekerjaan rumah utama bagi negara, karena keberhasilan atau kegagalan suatu negara diukur dari penghormatan dan kinerja hak asasi manusia negara tersebut.

Sebagai negara berkembang, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini disebabkan oleh banyak penyebab, antara lain masalah sosial, politik dan ekonomi. Di antara masalah-masalah di atas, pelanggaran HAM saling mempengaruhi  karena  tidak menutup kemungkinan bahwa masalah sosial disebabkan oleh masalah politik dan ekonomi. Kita memang perlu menyadari bahwa persoalan penegakan hukum di Indonesia masih dalam tahap pembelajaran, belum lagi persoalan penegakan hak asasi manusia.

Ketimpangan dalam proses penegakan hukum dan hak asasi manusia sering kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum boleh ditegakkan, tetapi di satu sisi mengabaikan hak asasi manusia dan sebaliknya, menegakkan hak asasi manusia tetapi mengabaikan hukum. Ketika hal ini terjadi, bukan hanya penegakan hukum yang bermasalah, tetapi  karena berada dalam sistem, juga menimbulkan lebih banyak masalah bagi masyarakat. Memang, masalah hukum dan hak asasi manusia ini telah menjadi subjek penting dari penelitian normatif dan empiris.

Landasan reformasi penegakan HAM di Indonesia, pertama; subjek hukum, dalam hal ini subjek hukum, adalah  yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Dapat dipahami bahwa subjek hukum dapat dibagi menjadi dua jenis: orang dan badan hukum. Orang yang tunduk pada hak dapat menyalahgunakan hak mereka dan melanggar hak orang lain. Anda mungkin juga gagal memenuhi kewajiban Anda dan Anda akan kehilangan hak Anda. Hak dan kewajiban diharapkan seimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan diibaratkan seperti kedua sisi mata uang saling membentuk. Hak dihormati ketika kewajiban dipenuhi dan sebaliknya. Selanjutnya adalah badan hukum, yang pada dasarnya merupakan kumpulan dari orang  yang berkumpul dalam suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dewasa ini, peran  dan partisipasi badan hukum dalam proses perlindungan HAM di Indonesia  sangat besar. Kedua; Aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum seringkali adalah mereka yang melanggar hukum dan memahami hukum. Situasi seperti itu  membuat  wajah hukum Indonesia jelek. Tak jarang, hal ini berujung pada ketidakpedulian masyarakat terhadap apa yang dilakukan aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum tidak terlepas dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semua aparat penegak hukum perlu memahami dan memahami kewajiban dan peran masing-masing individu. Kondisi ideal seperti itu seharusnya mampu memperbaiki hukum Indonesia. Salah satu alasan mengapa lembaga penegak hukum  Indonesia sakit mungkin adalah sistem pendidikan yang kacau. Dari sekolah  dasar hingga perguruan tinggi, lahir budaya budaya korup. Di masa depan, aparat hukum yang berkepribadian perlu dilatih agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Karakter perkataan, pikiran dan tindakan untuk menghirup udara segar dan mengubah hukum Indonesia menjadi lebih baik. Proses penerapan HAM tidak boleh dilihat secara general tetapi harus secara universal. Keuniversalan penegakan HAM tersebut mencakup terkait dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pembentukan peraturan perundang undangan mengenai HAM ini harus menjadi perhatian yang serius. Kita mengakui peraturan perundang undangan di Indonesia masih banyak kekurangan, perlu perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan HAM di Indonesia harus didukung oleh banyak perangkat yang tersusun dalam sebuah sistem yang rapi.

Kesimpulan 

Sebagai penyelenggara hak asasi manusia, Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya hak asasi manusia di wilayah kedaulatannya. Kewajiban itu harus dijalankan karena sudah tercantum dalam konstitusi. Jika negara gagal memenuhi kewajibannya, negara telah melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi nantinya akan menimbulkan tanda tanya besar siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.