Dalam hal ini, kebijakan fiskal digunakan sebagai alat untuk merangsang sektor-sektor perekonomian maupun kegiatan tertentu guna menyelaraskan peningkatan pendapatan antar sektor tersebut baik antar daerah maupun antar kelompok tertentu. Peran kebijakan fiskal juga sangat penting dalam meminimalisasi dampak yang diakibatkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan permasalahan sosial yang terjadi.
Pada fungsi stabilitas berkaitan dengan usaha menjaga keseimbangan dan akselerasi kinerja perekonomian, sehingga perekonomian senantiasa pada kesempatan kerja penuh dengan harga yang stabil. Tujuan dari fungsi stabilisasi ialah untuk mengurangi fluktuasi dalam bidang ekonomi, di mana merupakan esensi utama kebijakan APBN, dengan peran stabilisasi ini kebijakan fiskal diketahui sebagai salah satu jalan yang diyakini efektif dalam meminimalisasi siklus bisnis. Namun, hal ini dapat diaktualisasikan dengan kebijakan fiskal yang tepat dan didukung oleh kebijakan moneter serta kebijakan lainnya di mana saling bersinergi di antara keduanya.
Salah satu prioritas tujuan pengelolaan keuangan negara ialah untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang menjadi persoalan dalam masyarakat kita saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi angka kemiskinan tidak kunjung menurun.
Diketahui pada September tahun 2014 angka kemiskinan di Indonesia mencapai sekitar 10,96 persen dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu 27,73 juta jiwa. Pada bulan September tahun 2017 jumlah kemiskinan mencapai 26,58 juta jiwa atau sekitar 10,12 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu tiga tahun ini dinilai kurang signifikan yaitu sebesar 1,15 juta jiwa atau 0,84 persen. Jika ditinjau dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor di mana di antaranya adalah kenaikan harga BBM, inflasi dan pelemahan rupiah terhadap dollar. Secara keseluruhan hal ini menjadi pekerjaan yang tidak kunjung selesai setiap tahun selalu muncul dan cenderung meningkat secara kuantitas, meskipun secara presentasi mengalami penurunan.
Selain itu, APBN juga difungsikan dalam menanggulangi pengangguran-pengangguran di Indonesia yang harus diatasi dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pada setiap periode tertentu perlu adanya rehabilitasi dan perhatian pemerintah untuk membangun lapangan pekerjaan sebesar-besarnya guna mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Dengan membangun lapangan kerja baru untuk membantu pertumbuhan perekonomian negara secara umum dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat agar tercipta keadilan sosial dalam bidang perekonomian.
Pola pengelolaan keuangan negara yang merujuk terciptanya perekonomian yang stabil bagi kemakmuran masyarakat ialah dengan menjalankan sistem perekonomian yang memprioritaskan kepentingan dan stabilitas antara pemasukan dan pengeluaran pemerintah sehingga menghindari terjadinya defisit anggaran yang menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Konsep Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam versi modern seharusnya bis mengadopsi konsep balanced budget, seimbang antara yang diterima dengan yang dikeluarkan. Dalam proses penyampaiannya pula harus secara terbuka dan sejujur-jujurnya tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun
DAFTAR PUSTAKA
S, Ratnah. (2015). "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Defisit APBN Indonesia". Jurnal Economix No. 2 Vol. III, 1 -- 4. https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/3916 (diakses pada 29/03/2022 pukul 14.39)
Sajali, Munawir. (2020). "Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah No. 2 Vol. VI, 88 -- 107. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/2824 (diakses pada 30/03/2022 pukul 09.20)
Setyawan, Andika dkk. (2021). "Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Ulang". Jurnal Preferensi Hukum No. 1 Vol. II, 78 -- 82. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum (diakses pada 30/03/2022 pukul 08.30)
Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( Apbn ) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Bisma: Jurnal Manajemen, 4(1), 24--33.
