Menanggapi soal Program Strategis Nasional, Philipus chambu Aktivis Lingkungan Papua Selatan mengatakan bahwa PSN ini bukan hanya terdapat satu perusahaan saja melainkan ada banyak perusahaan, yang mana terdapat 36 perusahaan dan wilayah konsensinya sudah di petak-petakan ,philipus juga menekankan bahwa kajian pemerintah tidak melihat dan menghormati hak-hak masyarakat Adat. "Perlu untuk kita melihat lahan-lahan baru yang akan dibuka oleh pemerintah dan melihat dampak-dampak yang diterima oleh masyarakat adat" tutur Philip.
merauke 4 juta hektar dan menurut ramsis ini adalah hal yang tidak masuk akal jika pemerintah membuka lahan seluas 2 juta hektar di kabupaten Merauke pungkasnya.
Melanjutkan kegitan nonton diskusi bersama Ramsis yang juga merupakan ketua EcoDefendermenerangkan bahwa  ''Berkaitan dengan dengan film yang sudah kita Nonton merupakan film  dari 11 tahun yang lalu yang mana program Pemerinta pertama yaitu MIFFE Dan sekarang PSN . Dengan Stratategi kolonial Belanda yang mana mencakop tanah tanah yang mereka  kuasasi. Dan saat ini pemerinta Indonesia mau melakuakn hal yang sama untuk di papua kususnya di Merauke,luas
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H