Politik Ekstra-Parlementer: Saluran Non Konvensional

Politik ekstra parlementer biasanya termanifestasi dalam bentuk gerakan demonstrasi dan unjuk rasa. Tidak hanya pada ranah negara, politik ekstra parlementer juga biasanya termanifestasi dalam sektor swasta berupa aksi mogok kerja. 

Lemahnya lembaga formal dalam menjalankan fungsi menjadi faktor sentral dalam melihat mengapa saluran politik ekstra parlementer muncul. Joyce (2002) mengklasifikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa politik ekstra parlementer memiliki proliferasi dalam suatu negara. 

Faktornya tersebut diantaranya peluang politik, budaya, class dealignment, sistem kepartaian dominan, sistem pemilu dan teknologi. Politik ekstra parlementer mendapatkan legitimasinya dalam iklim demokrasi yang telah menyediakan lingkungan menguntungkan untuk dapat mengubah atau menentang kebijakan negara karena semuanya terjadi dalam konteks demokrasi. 

Seperti yang diungkapkan Cleary (2006) bahwa protes politik yang dilakukan dari politik ekstra parlementer dapat diidentifikasi sebagai bentuk pembangkangan sipil yang sah dan memiliki legitimasi dalam sistem demokrasi bukan sebagai tantangan langsung terhadap sistem itu sendiri. 

Namun menurut literatur klasik yang dikutip oleh Arce & Kim (2011) mengatakan bahwa hipermobilisasi aktor kolektif adalah ancaman utama bagi demokrasi. 

Temuan lain juga diungkapkan oleh Diani (1990) dan Rosenthal et al (1985) yang menyatakan bahwa ikatan yang terjadi dari politik ekstra parlementer sering kali dibentuk atas dasar instrumental. 

Akibatnya, terkadang politik ekstra parlementer hanya dilandasi tujuan pragmatis satu kelompok tertentu. Tetapi terlepas dari bias yang ada, politik ekstra parlementer tetap dapat menjadi jalur alternatif efektif yang representasi terhadap keluhan dan kebutuhan warga negara. 

Dalam mengidentifikasi kegiatan sebagai bagian dari politik ekstra parlementer dengan menggunakan pandangan Bailey ( 2014). Dia membagi dua kriteria yang mensyaratkan bahwa tindakan yang dilakukan harus (1) berada di luar jalur perwakilan parlemen (Jalur politik formal) dan (2) terdiri dari para aktor yang terkena dampak langsung dengan peran yang ditentukan untuk mewakili kepentingan kelompok tertentu kepada aktor politik formal. 

Hal ini sejalan dengan asumsi Olson (1971) bahwa semua pihak yang terkena dampak harus terlibat dalam mengejar kepentingan publik dan setiap orang saling mengharapkan untuk terlibat dalam gerakan. Selain itu, politik ekstra parlementer sering menggunakan identitas sebagai simbolik perjuangan dan sumber daya mereka. 

Crossley (2007) juga menyatakan bahwa identitas bersama secara simbolis akan mampu menyatukan populasi dan memungkinkan untuk bertarung secara kolektif. 

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa proses rekrutmen dan mobilisasi massa sering kali dilakukan dengan mengajukan banding ke identitas umum untuk memunculkan atau menimbulkan rasa kewajiban dan sepenanggungan untuk dapat berpartisipasi bersama.