Indonesia Ketua ASEAN 2023, Menjadikan ASEAN Kawasan yang Damai dan Jangkar Stabilitas Dunia

                                                                                   

SETELAH Presidensi G20, yang mencapai puncaknya melalui Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022 ini di Nusa Dua, Bali, Indonesia kembali memegang posisi penting dalam forum internasional sebagai ketua ASEAN pada 2023. Ini untuk keempat kalinya Indonesia ditetapkan sebagai pemegang kendali ASEAN, setelah tahun 1976, 2003, dan 2011.

Secara umum, kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas 10 negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah memperlihatkan kemajuan signifikan dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. ASEAN kini semakin berpengaruh, baik di tingkat regional maupun global. ASEAN merupakan pasar terbesar ke-3 di Asia dan terbesar ke-5 di dunia serta merupakan salah satu pasar terintegrasi yang paling maju.

Dengan populasi yang mencapai 660 juta jiwa, ASEAN memiliki basis konsumen yang luas, terbesar ke-3 setelah Cina dan India secara global. Lebih dari 50% populasi ASEAN berusia di bawah 30 tahun, dan mereka merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja saat ini dan di masa depan.

Sudah sejak jauh-jauh hari diingatkan bahwa momentum keketuaan ASEAN 2023 ini perlu dipersiapkan secara maksimal dengan upaya penguatan koordinasi di dalam negeri, baik dari segi teknis, substansi, dan sumber daya manusia. Koordinasi ini dalam rangka memastikan bahwa seluruh kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan memiliki kesamaan pandangan terhadap agenda-agenda prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia di ASEAN dan mampu menyinergikan langkah-langkah implementasinya agar selaras dengan tujuan nasional.

Merujuk pada keterangan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 (selanjutnya disebut Keketuaan Indonesia) perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia, memperkuat diplomasi ekonomi dan kesehatan, serta mengamankan kepentingan nasional pada Pilar-pilar Masyarakat ASEAN. Keketuaan Indonesia juga diharapkan dapat memunculkan ide dan inisiatif baru dalam mengatasi tantangan dan isu-isu krusial lainnya yang menjadi perhatian di kawasan dan dunia.

Sebagaimana Presidensi G20, yang dipegang Indonesia selama setahun penuh sejak Desember 2021, selama masa Keketuaan Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan lebih dari 300 pertemuan akan terselenggara di Indonesia, baik dari Pilar Politik dan Keamanan, Pilar Ekonomi, maupun Pilar Sosial-Budaya. Pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut diprioritaskan untuk dilakukan secara fisik, khususnya jika persebaran Covid-19 bisa dikendalikan. Kita ketahui, saat pandemi Covid-19 kita pahami melandai, tiba-tiba muncul varian baru Covid-19 berupa Omicron XBB yang persebarannya belakangan ini mengkhawatirkan.

Dikutip dari berbagai sumber, sebagai pemegang Keketuan ASEAN, Indonesia semakin wajib mencermati berbagai perkembangan dari isu-isu regional dan tantangan yang dihadapi secara umum.

Keterangan dari Kemenko Perekonomian menyebutkan, pada isu politik dan keamanan, kawasan diperkirakan masih dipengaruhi oleh isu-isu penting seperti: perkembangan rivalitas politik antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT); pembentukan kerja sama keamanan QUAD (The Quadrilateral Security Dialogue) antara AS, Australia, India, dan Jepang; pembentukan pakta pertahanan AUKUS antara AS, Australia, dan Inggris; ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS); situasi krisis pasca-pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada tahun 2021; serta dampak perang Rusia-Ukraina tahun 2022.

Situasi-situasi tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan tantangan besar bagi ASEAN, namun juga perlu dilihat sebagai kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak mengingat posisi ASEAN yang relatif netral dan tidak berafiliasi pada satu kekuatan blok tertentu.

"Keketuaan Indonesia diharapkan mampu meminimalisir berbagai dampak dari disrupsi tersebut di atas, sekaligus mampu membawa ASEAN menjadi organisasi yang lebih efektif dan memiliki peran yang lebih besar sebagai lokomotif stabilitas dan kesejahteraan di kawasan pada berbagai isu, seperti perubahan iklim, keamanan siber, ekonomi digital, dan disrupsi regional supply chain. Indonesia perlu menciptakan fondasi kerja sama yang kuat sebagai suatu bentuk legacy agar ASEAN dapat menghadapi segala bentuk tantangan secara agile sebagai satu kawasan," demikian antara lain dikemukakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagaimana dikutip dari situs resmi Kemenko Perekonomian.

Pada isu ekonomi, prospek pasar tenaga kerja di kawasan mulai menunjukkan tren pemulihan pada tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2023. Berdasarkan laporan ASEAN BioDiaspora Virtual Center (ABVC) per 1 Maret 2022, sekitar 72 persen penduduk ASEAN telah menerima vaksinasi Covid-19 penuh dan telah memenuhi target yang dicanangkan WHO pada angka 70 persen.

Pada isu Sosial-Budaya, pelonggaran restriksi dan pembukaan perbatasan antar negara dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga berbagai program people-to-people di ASEAN dapat bergulir kembali. Kondisi-kondisi ini dapat menjadi pendorong utama program pemulihan ekonomi di kawasan agar dapat kembali stabil dan bahkan melampaui angka-angka indikator pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menghadiri Pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) / Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke-19 beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Indonesia dan ke-9 negara anggota ASEAN lainnya tetap berkomitmen melaksanakan integrasi ekonomi ASEAN menuju ASEAN yang maju dan modern, melalui implementasi Prioritas Tahunan AEC 2025.

Airlangga Hartarto turut serta mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Upacara Penutupan KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 sekaligus proses Handover Chairmanship dari Kamboja ke Indonesia, di Phnom Penh, Minggu (13/11/2022) kemarin. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo secara simbolis menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi Ketua ASEAN.

"Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth," ungkap Presiden Joko Widodo saat memulai pidato menerima estafet Keketuaan ASEAN dari Kamboja, sebagaimana dikutip berbagai media.

ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, serta menjadi jangkar stabilitas dunia. Lebih lanjut, ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun. ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Seperti dilaporkan media, Presiden Joko Widodo menginginkan ASEAN harus memperkuat diri untuk menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian, agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan.

"ASEAN 2045 harus lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Semua itu harus diperjuangkan dengan cara ASEAN yaitu konsisten dengan semangat kerja sama serta menjalankan Piagam ASEAN seutuhnya," tegas Presiden Joko Widodo.

Untuk mencapai tujuan tersebut dan sekaligus menghadapi tantangan ke depan, diperlukan dukungan penuh dari seluruh negara anggota ASEAN. Presiden Joko Widodo mengundang seluruh pemimpin ASEAN untuk hadir pada KTT ASEAN di Indonesia di tahun depan....