                                         Â
SETELAH Presidensi G20, yang mencapai puncaknya melalui Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022 ini di Nusa Dua, Bali, Indonesia kembali memegang posisi penting dalam forum internasional sebagai ketua ASEAN pada 2023. Ini untuk keempat kalinya Indonesia ditetapkan sebagai pemegang kendali ASEAN, setelah tahun 1976, 2003, dan 2011.
Secara umum, kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas 10 negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah memperlihatkan kemajuan signifikan dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. ASEAN kini semakin berpengaruh, baik di tingkat regional maupun global. ASEAN merupakan pasar terbesar ke-3 di Asia dan terbesar ke-5 di dunia serta merupakan salah satu pasar terintegrasi yang paling maju.
Dengan populasi yang mencapai 660 juta jiwa, ASEAN memiliki basis konsumen yang luas, terbesar ke-3 setelah Cina dan India secara global. Lebih dari 50% populasi ASEAN berusia di bawah 30 tahun, dan mereka merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja saat ini dan di masa depan.
Sudah sejak jauh-jauh hari diingatkan bahwa momentum keketuaan ASEAN 2023 ini perlu dipersiapkan secara maksimal dengan upaya penguatan koordinasi di dalam negeri, baik dari segi teknis, substansi, dan sumber daya manusia. Koordinasi ini dalam rangka memastikan bahwa seluruh kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan memiliki kesamaan pandangan terhadap agenda-agenda prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia di ASEAN dan mampu menyinergikan langkah-langkah implementasinya agar selaras dengan tujuan nasional.
Merujuk pada keterangan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 (selanjutnya disebut Keketuaan Indonesia) perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia, memperkuat diplomasi ekonomi dan kesehatan, serta mengamankan kepentingan nasional pada Pilar-pilar Masyarakat ASEAN. Keketuaan Indonesia juga diharapkan dapat memunculkan ide dan inisiatif baru dalam mengatasi tantangan dan isu-isu krusial lainnya yang menjadi perhatian di kawasan dan dunia.
Sebagaimana Presidensi G20, yang dipegang Indonesia selama setahun penuh sejak Desember 2021, selama masa Keketuaan Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan lebih dari 300 pertemuan akan terselenggara di Indonesia, baik dari Pilar Politik dan Keamanan, Pilar Ekonomi, maupun Pilar Sosial-Budaya. Pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut diprioritaskan untuk dilakukan secara fisik, khususnya jika persebaran Covid-19 bisa dikendalikan. Kita ketahui, saat pandemi Covid-19 kita pahami melandai, tiba-tiba muncul varian baru Covid-19 berupa Omicron XBB yang persebarannya belakangan ini mengkhawatirkan.
Dikutip dari berbagai sumber, sebagai pemegang Keketuan ASEAN, Indonesia semakin wajib mencermati berbagai perkembangan dari isu-isu regional dan tantangan yang dihadapi secara umum.
Keterangan dari Kemenko Perekonomian menyebutkan, pada isu politik dan keamanan, kawasan diperkirakan masih dipengaruhi oleh isu-isu penting seperti: perkembangan rivalitas politik antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT); pembentukan kerja sama keamanan QUAD (The Quadrilateral Security Dialogue) antara AS, Australia, India, dan Jepang; pembentukan pakta pertahanan AUKUS antara AS, Australia, dan Inggris; ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS); situasi krisis pasca-pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada tahun 2021; serta dampak perang Rusia-Ukraina tahun 2022.
Situasi-situasi tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan tantangan besar bagi ASEAN, namun juga perlu dilihat sebagai kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak mengingat posisi ASEAN yang relatif netral dan tidak berafiliasi pada satu kekuatan blok tertentu.
