"KIB Tak Sombong, Rajin Jalin Komunikasi"

BARU Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang sudah terbentuk menuju kontestasi akbar politik pada 2024. KIB digagas oleh Golkar, PAN dan PPP, sementara KIR gabungan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam harapan kerja sama ke depannya, KIB dan KIR tak sekadar dibentuk untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres), akan tetapi juga Pemilihan Legisatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Jika akan ada empat koalisi sebagaimana yang ramai disebutkan selama ini, satu di antaranya sangat mungkin adalah Koalisi Perubahan (KP) yang masih diperjuangkan oleh NasDem, Demokrat dan PKS. Akan halnya PDIP, sebagai satu-satunya partai yang punya tiket otomatis untuk mengusung nama capres dan cawapres, juga dipercaya akan membentuk koalisi tersendiri.

KIB sudah memenuhi Presidential Threshold (PT) 20% sehingga bisa mengikuti jejak PDIP untuk mengusung capres dan cawapresnya. Namun, KIB belum melakukannya karena masih mencari partai tambahan guna memperkuat platform dan visi-misi.

Koalisi Perubahan belum terbentuk, namun NasDem sudah mendeklarasikan nama capres yang membuat rencana "penyatuannya" dengan Demokrat dan PKS mengalami tarik ulur, walau tidak bisa dibilang buntu. Ketiga partai tetap memperjuangkan pembentukan koalisi ini.

Sementara NasDem, Demokrat dan PKS masih terus berbicara, di sisi lain KIB dan KIR tengah berupaya menambah jumlah partai. KIB dan KIR terus melakukan berbagai pendekatan pada partai-partai peserta Pemilu 2024 lainnya, tak terkecuali kepada Demokrat dan PKS yang tengah berupaya membentuk Koalisi Perubahan dengan NasDem.

KIB dan KIR juga disebut-sebut tengah mendekati sembilan partai lain yang menjadi peserta Pemilu 2024, yakni Partai Bulan Bintang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI)), Perindo, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai dan Buruh Partai Ummat. Empat partai yang disebut terakhir adalah peserta baru Pemilu 2024, sebagaimana diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertengahan Oktober lalu.

Berbagai manuver yang dilakukan KIB dan KIR wajar-wajar saja, tetap dalam koridor demokrasi, apalagi politik itu memang sangat dinamis dan cair. Sebagaimana diakui elit Demokrat, betapa para petinggi KIB dan KIR tak pernah jemu mengajak bicara, menjalin komunikasi. Begitu juga pengakuan elit PKS.

KIB dan KIR disebut-sebut tidak jemawa karena tetap mau melakukan komunikasi meski sudah memenuhi PT 20%. "KIB tidak sombong, rajin menjalin komunikasi dengan kami," ujar Andi Arief dari Demokrat, sebagaimana dikutip media.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat ini mengakui sering diajak bicara oleh elit PKB untuk membahas kemungkinan bergabungnya Demokrat. Begitu juga tawaran dari KIR. Kedua koalisi itu, sebut Andi Arief, mempunyai kesadaran bahwa membangun bangsa tidak bisa sendirian.

Andi Arief memastikan bahwa Demokrat pasti akan bergabung dengan NasDem dan PKS dalam Koalisi Perubahan, walau sampai sekarang belum jelas kapan dideklarasikan setelah rencana deklarasi pada 10 November urung dilakukan.

Andi Arief mengaku tidak mempermasalahkan perilaku NasDem yang sudah "mengunci" Anies Rasyid Baswedan sebagai capres, sehingga memengaruhi sikap dua rekan koalisi lainnya yakni Demokrat dan PKS.

Kendati Andi Arief serta elit NasDem dan PKS menyatakan rencana pembentukan Koalisi Perubahan tetap berjalan dan ketiga partai juga tetap solid, namun tidak sedikit yang menyebutkan bahwa kegagalan deklarasi pada 10 November kemarin bagaimanapun memengaruhi kinerja mereka dalam mempersiapkan pembentukan koalisi.

"Batalnya deklarasi pertanda poros perubahan meredup, suasana kebatinan partai mulai berubah-ubah, jangan sampai nantinya poros perubahan menjadi loyo," kata pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif, sebagaimana diramaikan media.

Menurut Ikhwan, ada kalkulasi politik di balik meredupnya poros perubahan. Pertama, faktor figur atau ketokohan yang menjadi pertimbangan dasar poros perubahan berkoalisi.

Penentuan nama capres pendamping Anies menjadi titik tumpu ketiga partai membangun koalisi, citra partai politik akan dipertaruhkan dalam memilih figur pendamping Anies, jika yang dipilih cawapres nonpartai, citra partai akan meredup dan berdampak poros koalisi juga semakin loyo.

"Sebenarnya pembatalan deklarasi bukan sebatas permasalahan deadlock penentuan tanggal ya, tapi secara tersirat ada pertimbangan kalkulasi untung rugi partai berkoalisi, ada deal-deal politik yang sedang dipertaruhkan poros koalisi di balik menjepit nama Anies Baswedan sebagai bakal capres," ujar Ikhwan Arif kepada media.

Berbeda dengan KIB dan KIR yang sudah memenuhi PT 20% dan sudah bisa resmi akad, atau mengusung capres-cawapres, sepertinya ada kesalahan strategi dari NasDem dengan buru-buru mengunci nama Anies, dibandingkan mendahului deklarasi koalisi, sehingga memengaruhi rencana pembentukan Koalisi Perubahan itu sendiri...