Golkar Makin Mesra dengan Gerindra, sementara Demokrat Dinilai Cengeng

PEKAN ini jagat politik nasional tampaknya masih akan diwarnai isu-isu hangat terkait kemungkinan bergabungnya Gerindra ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), serta berbagai manuver yang dilakukan PDIP yang cenderung tetap memperjuangkan jalan 'putri mahkota' Puan Maharani sebagai capres. 

Sementara, Partai Demokrat kembali menjadi 'bulan-bulanan' partai lain menyusul 'gosip panas' yang mereka lontarkan. Mereka menuduh, "Ada elit partai pro Jokowi yang melarang AHY dan SBY bicara."    

Soal Gerindra kemungkinan menyusul bergabung dengan KIB yang sudah beranggotakan Golkar, PAN dan PPP, tidak kurang dikemukakan oleh Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar mengisyaratkan, peluang bergabungnya Gerindra ke KIB selalu terbuka. Sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu kepada media, "Kemungkinan itu selalu ada."

Airlangga Hartarto juga mengakui jika hubungannya dengan Prabowo Subianto sangat baik. Mereka menjalin komunikasi yang intens, terlebih setelah Prabowo Subianto berada di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Menteri Pertahanan. Airlangga Hartarto menyebut jika dia dan Prabowo Subianto memiliki banyak kesamaan visi dan misi. Keduanya juga sama-sama menyukai olahraga.

Airlangga menjadi ketua umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) dalam dua periode terakhir, sementara Prabowo Subianto memimpin cabor pencak silat (PB IPSI) juga beberapa periode. 

Wushu dan pencak silat juga masuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), di mana para atletnya diproyeksikan menuai prestasi, membuat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Merah Putih berkibar di berbagai ajang persaingan regional dan internasional, termasuk jika nantinya sudah resmi dipertandingkan di Olimpiade.

Isu bergabungnya Gerindra ke KIB mencuat setelah awal pekan lalu, tepatnya Senin (19/9/2022), Prabowo Subianto selaku Menhan menemui Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian. Keduanya berbicara intim selama sekitar satu jam di ruang kerja Airlangga Hartarto. 

Pertemuan keduanya dipandang spesial, karena Prabowo Subianto cenderung yang menjadi tuan rumah pada pertemuan atau silaturahmi politik sebelumnya, termasuk saat menerima kunjungan Puan Maharani.

Airlangga Hartarto sendiri tidak secara ekplisit menyebutkan jika dalam pertemuannya dengan mantan Danjen Kopassus tersebut ada pembicaraan menyangkut koalisi atau Pilpres 2024. Ia menyatakan jika pertemuannya dengan Prabowo Subianto membahas berbagai masalah, khususnya terkait ketahanan pangan di Indonesia, berbagai program terutama terkait dengan penanganan ketahanan pangan. 

Pada Sabtu (24/9) pagi, seperti diakui sendiri oleh Airlangga Hartarto kepada media di DPP Golkar Sabtu malam, mereka juga kembali bertemu. Intinya, "Kita akan koordinasi secara dekat," kata Ketum Golkar dan Menko Perekonomian itu.

Didesak media terkait kemungkinan Gerindra bergabung dengan KIB, Airlangga Hartarto yang selalu santun itu, hanya tertawa. KIB tidak ingin terburu-buru untuk mempersilahkan partai lain bergabung, ujarnya seraya tersenyum.

Kita pahami itu. Pahami bahwa Gerindra sebelumnya sudah berkoalisi dengan PKB, mendeklarasikan sikap mereka untuk bersatu menuju Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak 2024.

Gerindra juga terus didekati oleh PDIP. Puan Maharani sudah bertemu dengan Prabowo Subianto. Puan Maharani juga sudah bersilaturahmi dengan Surya Paloh, penentu di NasDem. Terakhir, Puan Maharani menjalin komunikasi dengan Muhaimin Iskandar dari PKB.

Kesemuanya menjadi sinyal, kode keras, bahwa PDIP sudah memilih Puan sebagai calon penerus suksesi ayah bundanya untuk menjadi pemimpin di republik ini. Sebagai presiden. Namun, PDIP masih menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan Puan Maharani sebagai calon penerus suksesi Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri.

Jika Golkar, Gerindra dan PDIP masif bergerak, bukan berarti partai-partai lain tidak melakukan pergerakan yang intens juga. Di luar PAN dan PPP yang terkesan 'slow but sure' karena sudah anteng dengan KIB, partai-partai lain tentunya juga terus melakukan komunikasi.

Komunikasi intens tampaknya juga masih dilakukan Partai Demokrat (PD) dengan PKS dan sejumlah parpol yang sudah terverifikasi ikut Pemilu 2024. Namun, upaya PD tampaknya harus dilakukan lebih keras lagi. Dan juga lebih cerdas. 

Tidak lagi mengandalkan politik 'playing victim', sebagaimana diisyaratkan elit PPP, menyusul isu panas yang dilontarkan elit PD sehubungan dengan adanya larangan berbicara untuk Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kader partai pendukung pemerintah melarang Ketum @PDemokrat Mas @AgusYudhoyono dan Pak @SBYudhoyono banyak bicara di sebuah negara demokratis," demikian cuitan elit PD di akun  twiternya, Sabtu (24/9), sebagaimana ramai diberikan media.

Seperti diberitakan media, Syahrial Nasution yang Balitbang DPP Partai Demokrat, mengungkap adanya kader partai pendukung pemerintah yang melarang Ketum Partai Demokrat, AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak bicara. Syahrial Nasution yang Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat mengungkit pembungkaman ini sama seperti yang terjadi di rapat DPR RI.

Karuan saja cuitan Syahrial Nasution itu bikin panas kuping elit partai lain, baik yang selama ini terkesan dekat dengan PD, seperti PKS, serta khususnya elit partai lain. Secara umum mereka menyebut apa yang disampaikan Syahrial Nasution tersebut sebagai wujud dari kecengengan PD.

Habiburokhman, wakil ketua umum Partai Gerindra, meminta PD tidak bodohi rakyat. Elit PPP menyebut PD seyogyanya tidak lagi memainkan 'playing victim'. PDIP meyatakan jika sekarang sudah bukan waktunya lagi mendengar PD.

Kata Habiburokhman, sebagai politisi, kita jangan bodohi rakyat. Ia sama sekali tidak yakin jika sekarang ini ada pihak yang bisa larang orang lain bicara. Manalah mungkin! Menurut Habiburokhman, saat ini zaman keterbukaan. Semua orang bisa berbicara dan berpendapat.

Ini zaman keterbukaan, dan zaman medsos, bos. Mau bicara kepada publik tinggal kirim rilis ke media, atau tinggal unggah di medsos. Nggak logis kalau ada yang dilarang bicara, kata Habiburokman berapi-api. Publik sudah pintar menilai politikus. Jadi, sebaiknya politikus berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk rakyat.

Rakyat sudah cerdas, politik yang baik itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan untuk rakyat. Bukan politik fitnah pihak lain untuk dapatkan dukungan rakyat, tegas Habiburokhman lagi.

Elit PKB, Jazilul Fawaid, ragu ada partai yang melarang Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sekarang menjabat Ketua Majelis Tinggi PD, dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menggantikan posisinya sebagai ketum PD, dilarang banyak bicara. PKB meminta elit PD menyebut langsung nama partai yang dimaksud. Jangan suka mengarang-ngarang, kata wakil ketua umum PKB itu, seperti dikutip media.

PKB meminta PD untuk tidak takut berpendapat. Menyampaikan pendapat dan kritik dilindungi oleh konstitusi. Sekarang bukan zamannya untuk takut berbicara, sekarang zaman terbuka dan demokratis, di mana konstitusi menjamin setiap orang untuk menyatakan pendapatnya. Partai yang melarang orang berbicara pasti akan mendapat perlawanan, bukan cuma dari elit parpol lain, namun juga dari masyarakat. Indonesia menganut sistem demokrasi.

PD tampaknya sedang menuntut kembali perhatian rakyat. Sebelum cuitan Syahrial Nasution di akun twitternya, AHY pada Rapimnas PD yang digelar 15 dan 16 September di JCC, Senayan, mengklain bahwa masyarakat Indonesia merindukan kepemimpinan ayahnya, SBY, dan PD. AHY mengklaim bahwa selama 10 tahun pemerintahan ayahnya masyarakat lebih senang, dengan berbagai pembangunan yang juga lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan setelahnya.

Namun, klaim AHY ini lantas banyak mendapat tanggapan dari elit parpol lain, tak terkecuali klaim dia terkait lebih baik dan banyaknya pembangunan infrastruktur di era SBY. Demikian juga dengan pernyataan SBY terkait indikasi kecurangan yang akan terjadi di Pilpres 2024. SBY menyebut bahwa dia mendengar dan membaca tanda-tanda Pemilu 2024 nanti tidak jujur dan adil. Bahwa di Pilpres 2024 hanya akan ada dua capres dan cawapres yang ditentukan oleh pemerintah.

Klaim AHY dan tuduhan SBY dinilai kontraproduiktif dalam upaya-upaya menjaring kembali empati dan simpati rakyat. Apalagi kemudian ditambah dengan tudingan Syahrial Nasution tentang adanya larangan untuk AHY dan SBY berbicara.  

PD, sebagaimana dikemukakan sejumlah pengamat di media dan pernyataan para elit partai lain, mestinya memang mawas diri dan tidak mengumbar kecengengan yang cenderung hanya akan menambah cibiran. 

Apalagi, beberapa hari sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mentersangkakan Gubernur Papua Lukas Enembe yang kader PD sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi selama masa kepemimpinannya pada periode 2013-2017 dan 2018-2023. Lukas Enembe dinilai lebih banyak 'menilep' dana dari otonomi khusus (otsus) untuk Papua. Kasus ini masih bergulir panas.***