Transformasi Pajak untuk Masa Depan yang Stabil: Membangun Keberlanjutan Ekonomi

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial. Namun, dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan tantangan dalam masyarakat, transformasi pajak menjadi penting untuk membangun keberlanjutan ekonomi dan memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Artikel ini akan membahas mengapa transformasi pajak penting untuk masa depan yang stabil dan bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

* Meningkatkan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan pemerintah termasuk penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak dari perdagangan internasional. Penerimaan pajak juga merupakan tulang punggung penerimaan negara. Di awal pandemi, penerimaan pajak mengalami tekanan akibat berkurangnya aktivitas ekonomi dan pemberlakuan insentif pajak untuk menjaga keberlangsungan usaha. Seiring dengan pulihnya perekonomian dan harga komoditas yang tinggi, penerimaan APBN termasuk pemungutan pajak mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Mengingat pemulihan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan semakin kuat, pemerintah optimistis penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak, akan terus meningkat. Alhasil, pemerintah dan DPR RI sepakat mematok target penerimaan pajak sebesar Rp2.021,2 triliun pada 2023, tertinggi sepanjang sejarah. 

Kebijakan pemungutan pajak tahun 2023 bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan APBN guna mendukung upaya transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dengan memastikan pelaksanaan reformasi perpajakan yang efektif seperti: bagian dari proses penguatan konsolidasi fiskal. Memaksimalkan penerimaan akan membutuhkan reformasi pajak yang berfokus pada perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan adil. Hal itu dilakukan dengan menggali potensi, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan administrasi dan administrasi perpajakan melalui inovasi pelayanan.

Salah satu tujuan dari adanya transformasi pajak untuk masa depan membangun keberlanjutan ekonomi yang stabil adalah meningkatkan penerimaan pajak secara efektif. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai berbagai program dan kebijakan yang penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Ini dapat mencakup investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sektor-sektor strategis.

* Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Infrastruktur berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak hanya terfokus pada satu sudut pandang, tetapi harus mempertimbangkan semua aspek, dari hulu hingga hilir, yang terkena dampak pembangunan infrastruktur. Untuk itu, infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat sekitar. Konsep ini juga terkait dengan sistem infrastruktur yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur jalan, jembatan, telekomunikasi, pembangkit listrik, dan lain-lain, sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tidak ada infrastruktur yang dibangun yang mengabaikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Salah satu aspek penting dari transformasi pajak adalah memastikan pendanaan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik dan berkualitas adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui transformasi pajak, pemerintah dapat memperkuat pendapatan negara dan mengalokasikannya secara efektif untuk membangun jalan, jembatan, bandara, dan layanan publik lainnya yang diperlukan untuk memajukan perekonomian.

Di Indonesia, transformasi pajak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki infrastruktur yang saat ini masih terbatas. Melalui peningkatan pendapatan pajak, pemerintah dapat menginvestasikan lebih banyak dana dalam proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pengembangan jaringan transportasi, pembangkit listrik, dan akses ke layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Dengan demikian, transformasi pajak akan memungkinkan masyarakat Indonesia untuk merasakan manfaat langsung dari peningkatan infrastruktur yang lebih baik.

* Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Transformasi pajak juga dapat memberikan manfaat langsung bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. UKM adalah tulang punggung ekonomi negara ini, menyumbang sebagian besar lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, sebagian UKM masih beroperasi secara informal dan menghindari pajak karena berbagai alasan, termasuk beban administrasi yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang manfaat yang dapat diperoleh dari membayar pajak.

Dalam transformasi pajak, penting untuk menerapkan kebijakan yang mendorong pemberdayaan UKM melalui pengurangan beban administrasi, penyederhanaan prosedur perpajakan, dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kesadaran pajak. Pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak khusus atau pengurangan tarif pajak bagi UKM yang mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, transformasi pajak dapat membantu meningkatkan keberlanjutan UKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi.

* Redistribusi Pendapatan yang Adil

Transformasi pajak yang efektif juga dapat mendukung upaya redistribusi pendapatan yang lebih adil di Indonesia. Ketimpangan ekonomi adalah masalah yang perlu ditangani dengan serius. Melalui sistem pajak yang progresif, yaitu dengan membebankan tarif pajak yang lebih tinggi kepada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari mereka yang mampu dan mengalokasikannya untuk program-program sosial dan perlindungan sosial yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih miskin.

Selain itu, transformasi pajak juga dapat melibatkan pengurangan pajak atau insentif khusus untuk sektor-sektor ekonomi yang berdampak sosial positif, seperti energi terbarukan, pendidikan, atau penelitian dan pengembangan. Dengan memberikan insentif pajak kepada sektor-sektor ini, pemerintah dapat mendorong investasi dan inovasi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (Penulis: Farhan Rivaldy)