"Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh" (Abu Zakaria An-anbari)
Membaca kalimat indah dari Abu Zakaria ini kita perlu berhenti dan merenung sejenak. Jika memang ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, benarkah perwakilan kita di parlemen sedang mencontohkan hal ini? Benarkan mereka sudah menjadi "api" yang sudah membakar harapan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalu RUU Cipta Kerja Disahkan oleh mereka?
Jika memang itu benar, apakah kemudian mereka siap dengan "kayu bakar" yang akan masuk ke dalam api itu untuk menjadikannya luluh lantak sekalian?
Banyak pertanyaan yang harus dijawab terkait RUU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR ini. Di saat pandemi dan situasi justru tidak berpihak kepada mayoritas masyarakat, dengan banyaknya PHK, pemotongan gaji dan lain sebainya, RUU yang banyak menimbulkan polemik ini justru disahkan yang oleh sebagian kalangan dianggap cukup kurang transparan dan "sembunyi-sembunyi".
Apalagi dengan dilarangnya berkumpul dalam jumlah besar seperti berdemo dan sebagainya karena situasi pandemi saat ini, maka semua asumsi ini seolah menjadikan RUU Cipta Kerja yang disahkan seperti terlalu dipaksakan dan memang dikondisikan untuk disahkan dengan situasi yang ada.
Meski mungkin ada pihak yang menganggap ini adalah jalan tengah untuk menyejahterakan pengusaha dan pekerja (buruh), tetapi tetap saja undang-undang ini sudah terlanjur menjadi polemik dan dianggap tidak pro masyarakat kecil, dalam hal ini buruh.
Meski masih ada ruang untuk melakukan protes hingga melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tetapi secara sederhana kita bisa melihat kalau para perwakilan kita di parlemen sedang mempertontonkan adegan "pembakaran" harapan masyakarat kecil kita untuk bisa menjadi lebih sejahtera, minimal harapan para buruh kita di bumi pertiwi ini menurut versi mereka.
Lalu ini menjadi tanggung jawab siapa? siapa yang salah? Tentu saja mudah bagi kita untuk menunjuk salah satu pihak yang salah dan pihak lain yang benar. Kita bisa berkata (misalnya), DPR yang salah karena sudah mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang, dan kami masyarakat lah yang benar karena telah terzalimi.
Kalau pernyataan ini kita teruskan, emangnya siapa yang memilih para legislator di DPR itu untuk bisa duduk disana? Maka lagi-lagi kita yang menjadi "penyebab" mengapa hal itu terjadi. Kita lah yang memilih mereka di sana.Â
Kalau kemudian ada yang mengatakan, "saya memilih anggota dewan yang kemarin Walk Out itu loh, bukan yang mengesahkan RUU ini," Sekali lagi kita harus paham, kalau di parlemen sana, suara terbanyak adalah yang bisa mengendalikan jalannya sidang hingga menghasilkan sebuah keputusan.
Jika sudah begini, apakah kita masih mau mencari siapa yang salah? Yang kita butuhkan dan harapkan adalah tentang masa depan. Jangan pernah mau lagi memilih, dengan embel-embel apapun, perwakilan kita di parlemen yang tidak bisa menyuarakan aspirasi kita, yang tidak bisa membantu masalah rakyatnya, yang tidak bisa memberikan solusi terhadap kesulitan yang dialami masyarakatnya.
Kita perlu instrospeksi, kita perlu berbenah untuk masa depan sambil tetap berupaya untuk melakukan Judicial Review UU Cipta Kerja ini ke MK yang rencananya akan dilakukan oleh KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dengan harapan kesejahteraan masyarakat (dalam hal ini para pekerja) tidak "terbakar" dan bisa lebih baik dari sebelumnya.
Semoga bermanfaat
Salam
TauRa
