Melongok Kembali Konsep Penanganan Banjir Jakarta, ala Anies atau ala Ahok?

Anies pernah menyindir Ahok terkait banjir Jakarta yang terjadi pada satu tahun silam. Disindir Anies Baswedan, Ahok menjawab "Saya cuma janji di bawah satu hari beres."

Ahok, pada waktu itu, mengakui jika Ibu Kota Jakarta belum 100 persen bebas dari permasalahan banjir. Ahok menjelaskan bahwa banjir Jakarta terjadi karena meluapnya air sungai Ciliwung dan ini disebabkan karena proyek normalisasi sungai yang sedang dikerjakan Pemerintah belum rampung. "Kan dari dulu normalisasi sungai nggak selesai-selesai," ujar Ahok.

Ahok menggaris bawahi, untuk menjawab permasalahan banjir, maka program normalisasi sungai harus segera dirampungkan. Program normalisasi sungai adalah usaha menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman ideal (tertentu), untuk memastikan sungai mampu mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan.

Normalisasi sungai adalah program yang nampak sangat ideal. Meski tujuannya sangat bagus, namun, bagi sebagian orang ia bisa disulap menjadi komoditas dagangan dengan nilai jual tinggi. Program normalisasi, dengan polesan dan kemasan tertentu, bisa berubah menjadi program sangat menakutkan bagi orang-orang yang tinggal di bantaran sungai. 

Kontroversi program penanganan banjir ala Ahok itu agaknya akan terus berlanjut dan sedang diuji hari ini. Kisahnya semakin menarik, setelah banjir kembali merendam Jakarta di jaman gubernur Anies. Seperti dikabarkan sebelumnya, air merendam permukiman warga di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Selasa (6/2/2018). 

Bagaimanakah sebenarnya design besar Anies untuk menyudahi permasalahan tahunan ibu kota Jakarta itu? Apakah ia akan malu-malu meniru konsep Ahok? 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyebut harus ada penataan pemukiman di kawasan sekitar bantaran sungai. Anies mengatakan akan melakukan naturalisasi aliran sungai dengan cara menggeser pemukiman warga. 

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta juga sudah pernah meminta Pemprov DKI segera melakukan normalisasi sungai dengan merelokasi warga. 

Usulan Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga seiya dan sekata dengan usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka mengimbau pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan pelebaran sungai, sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan banjir di Jakarta.

Kepala Pusat dan Informasi Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada satu kesempatan, bahwa lebar ideal Kali Pulo untuk mengaliri air agar tidak meluap ke rumah warga yaitu 20 meter. Tetapi saat ini sungai itu lebarnya hanya 1 meter hingga 3 meter. Jadi, tegasnya, untuk mendapatkan lebar ideal 20 meter, berarti Anies harus menggusur rumah warga. 

Singkat kata, satu cara mengatasi permasalahan banjir di Jakarta itu, Anies harus meneruskan konsep penanganan banjir Jakarta ala Ahok. 

Saya meyakini, usulan-usulan yang disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta dan BNPB tentu sudah melewati kajian panjang dan dikuatkan dengan data-data valid. Tetapi, benarkah Anies Sandi sependapat dan sepaham dengan usulan tersebut?

Jika kita membaca dan mendengarkan jawaban Anies selama ini, tampaknya konsep ala Ahok belum tentu akan diamini Anies dalam waktu dekat. Membenarkan tetapi masih malu-malu. Jawaban Anies, dalam beberapa kesempatan, tidak benar-benar gamblang dan jelas. Selalu ada 'ruang tawar' di setiap jawaban yang dilontarkan Anies Sandi.

Dalam beberapa kali kesempatan, Anies menyebut akan melakukan "naturalisasi aliran sungai". Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga pernah mengatakan Pemprov DKI tak akan  melakukan penggusuran dalam memindahkan warga yang ada di bantaran sungai. Sandiaga mengedepankan dialog untuk membujuk warga.

"Kita harus ajak dialog dan kita harus perlihatkan tempat pindahnya kemana. Jadi mereka punya bayangan, ini yang nanti akan kita siapkan unit dari tempatnya yang kita siapkan bagi mereka. Supaya mereka ada touch and feel. Di mana mereka akan tinggal setelah ini," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).

Seperti yang diketahui, pada masa kepemimpinan Ahok, program normalisasi sungai dilakukan dengan merelokasi warga bantaran sungai ke rusunawa, memperdalam sungai dan membangun tanggul dinding.