Demo yang Aman, Tidak Diamankan

Oleh Taufik Hidayat

Demo, atau demonstrasi, adalah kosa kata yang paling populer saat ini. Ya, karena memang saat ini pemberitaan tentang demo memang mendominasi berbagai media masa, baik online maupun offline.

Tulisan ini tidak bermaksud membicarakan demo tentang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang sedang top itu, tetapi hanya ingin berbincang santai tentang "demo" itu saja. Bagaimana sih pelaksanaan demo itu, apakah memang harus  selalu dengan "action" yang membuat situasinya menjadi "wah?"

Semoga bincang-bincang ini ada manfaatnya. Semoga bisa sedikit mengendorkan urat syaraf kita. Semoga kita bisa melihat persoalan yang sedang hangat saat  ini, dengan lebih objektif.

***

Kita semua tentu sudah tahu, bahwa demo tidak identik hanya dengan unjuk rasa.  Masih ada demo yang lain, seperti demo masak umpamanya.

"Kok sepi, pada masih ikut demo ya? Tanyaku di grup intern kami di dunia literasi, Grup Bikin Antologi KMO 35.

"Emak2 tiap hari demo beh," sahut Ibu Eli Halimah.

Ibu wasit di grup kami itu tIdak salah menyahut pertanyaan sang kiper, walau lain jurusannya. Kiper atau aku, nanya soal demo atau unjuk rasa, ibu wasit jawab soal demo masak. Hahahaha

***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian demonstrasi memiliki dua arti, yaitu:

1.         Pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa

2.         Peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu

Pendapat lain mengatakan pengertian demonstrasi adalah bentuk pernyataan protes yang disampaikan secara massal oleh sekelompok orang di tempat umum terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi. Itulah yang sedang terjadi di negara kita saat ini.

***

Penulis punya pengalaman pribadi dengan demo. Ya, saat masih menjadi wakil rakyat, walaupun hanya di tingkat lokal. Cakupannya memang beda dengan yang terjadi sekarang, tetapi setidaknya bisa sedikit memberikan gambaran.

Tahun 1997 (priode pertama aku menjadi anggota dewan), menjelang turunnya Pak Harto, kami sekelompok anggota DPRD Kota Banjarmasin, dikurung di sebuah kampus di Banjarmasin. Mulai dari ketua dewan, ketua komisi, dan ketua fraksi, hingga sejumlah anggota biasa. Bagaimana persisnya hingga kami dikurung di sana, aku lupa.

Kami tidak melawan, para mahasiswa tidak melakukan tindakan yang menyakitkan dan  aparat keamanan juga tenang-tenang saja. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa.

Priode kedua (1999-2004), tahun persisnya aku lupa. Serombongan warga masyarakat datang. Mereka memprotes kenaikan tarif listrik yang luar biasa, terjadi hampir menyeluruh di sebuah kelurahan. Mereka datang tanpa pemberitahuan ke pihak kepolisian, tahu-tahu saja datang dalam jumlah yang cukup besar ke dewan.

Sadar bahwa mereka adalah rakyat, yang memberikan mandat kepada aku dan kawan-kawan sehingga kami bisa menjadi anggota dewan, kedatangan mereka tetap disambut dengan baik. Walau dari segi aturan main, jelas tidak prosedural. Masalah mereka kami dengar. Pihak yang terkait, dalam hal ini PLN, kami hadirkan.

Biasa, awalnya memang lumayan panas. Namun,  karena  semua pihak beri'tikad baik untuk mencari solusi, akhirnya bisa diselesaikan. PLN mengakui kesalahan terjadi pada pihak mereka, karena pemeriksaan meter hanya 3 bulan sekali. Bulan pertama dan kedua hanya taksasi atau taksiran belaka.

Taksiran terlalu rendah, akibatnya pada bulan ketiga terjadi penumpukan pembayaran, ditambah tarif progresif yang diberlakukan. Jadilah tagihan listrik melonjak tajam. Itulah ternyata inti masalahnya.

Inti masalah ditemukan. PLN mengakui kesalahan. Solusi diberikan, tagihan hanya pokoknya saja, tanpa tambahan akibat tarif progresif. Masalah pun selesai. Pengunjuk rasa pulang sambil bersorak senang. Senang dengan sikap PLN yang bijak. Senang dengan wakil rakyat yang mau mendengar dan mencarikan solusi untuk permasalahan rakyatnya.

Masih banyak lagi cerita lain terkait demo yang pernah aku alami, tetapi insya Allah akan kuceritakan pada tulisan yang lain. Kalau masih di sini, kita tidak sempat lagi membicarakan hal-hal yang terkait dengan demo lainnya, hehe

***

Apa yang aku ceritakan diatas, alhamdulillah terkait dengan demo yang berakhir damai, walaupun ada aturan main yang dilangkahi, yaitu pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Untung saja situasinya kondusif, hingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Nah, berikut aturan tentang pelaksanaan demo, kalau kita ingin melakukannya secara damai. Agar  tujuan tercapai tanpa kegaduhan. Kecuali, maaf, sekali lagi mohon maaf, kalau memang kegaduhan itu sendiri yang menjadi tujuan, hehe

• Perkapolri 7/2012 menyebutkan, sebelum melakukan aksi demo, perwakilan massa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ke satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya. Hanya pemberitahuan saja bukan izin, karena kepolisian tidak berwenang menolak aksi unjuk rasa, kecuali bertentangan dengan Undang-Undang.
• UU no. 9 Tahun 1998 mengatur bahwa pemberitahuan diberikan paling lambat 3x24 jam sebelum aksi digelar. Berisi maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan  jumlah peserta.
• Jumlah peserta akan menentukan jumlah penanggungjawab di kelompok tersebut. Setiap 100 orang peserta harus ada 1-5 orang penanggungjawab.
• Tugas Kepolisan setelah menerima surat pemberitahuan. Berkoordinasi dengan penanggungjawab penyampaian pendapat di muka umum, berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat, dan mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, juga rute.
• Untuk pembatalan.  Penanggungjawab harus menyampaikan secara tertulis pada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan unjuk rasa.
• Lokasi terlarang unjuk rasa. Lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional, dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar.
• Waktu pelaksanaan. Jam 06.00-18.00 di tempat terbuka, dan 06.00-22.00 di lokasi tertutup. Tidak diperbolehkan demo di hari besar nasional.

Demo memang diizinkan oleh undang-undang dan dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang," tapi tidak semua demo boleh dilakukan.

Inilah jenis-jenis demo yang dilarang:

• Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
• Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
• Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia;
• Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan;
• Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan

Unjuk rasa memang diperlukan, tapi jangan sampai menggoyahkan persatuan. Demo memang perlu dilakukan, tapi jangan sampai membahayakan keamanan. Jadilah demonstran yang paham aturan, jangan asal ikut-ikutan.

Kalau aturan ini bisa ditaati, insya Allah para pendemo atau pengunjuk rasa akan diamankan oleh polisi, dalam pengertian yang sesungguhnya. Bukan dalam pengertian "diamankan" yang lain. Hehe

Semoga ada  manfaatnya. Aamiin YRA

Bjm, 17/10/2020