Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945

A. Sistem Konstitusi Indonesia Berdasarkan UUD 1945

". Yang dimaksud dengan "menurut undang-undang" atau
"Menurut UUD" menunjukkan bahwa suatu benda diatur dan ditentukan secara patut
"expressis verbis" dalam peraturan terkait.1 Di sisi lain, penunjukan
"berdasarkan undang-undang" atau "berdasarkan Konstitusi" menunjukkan suatu objek
tidak menetapkan expressis verbis, melainkan mencerminkan dasar umum dalam
peraturan terkait. Mungkin juga istilah tersebut, karena prinsip dasar yang disebutkan, akan menunjuk pada suatu doktrin atau konsep atau
teori khusus.2 Salah satu contoh sistem yang paling jelas
Pemerintah Indonesia. UUD 1945 tidak mengatur secara tegas sistem tersebut
diadopsi oleh pemerintah, namun juga berdasarkan norma konstitusi
berdasarkan doktrin atau konsepnya maka diketahui sistem
Pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Salah satu hasil nyata dari Reformasi adalah perubahan sistem
penyelenggaraan negara melalui serangkaian perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan
1999-2002. Ada beberapa alasan mengapa perubahan itu dilakukan
UUD 1945:

pertama; struktur UUD 1945 menyebabkan bobot eksekutif karena
tempat dan memberikan kekuasaan yang besar kepada pemiliknya
cabang kekuasaan eksekutif.4 Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan
UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai kepala
negara (kepala negara) dan kepala pemerintahan (kepala eksekutif). Nyatanya,
Wilayah kekuasaan ini semakin besar, karena Presiden juga mempunyai peranan penting
dalam pembentukan undang-undang. Pada periode sebelum perubahan terjadi,
Penjelasan UUD 1945 semakin memperkuat peran Presiden dengan
kualifikasi tambahan untuk menduduki jabatan sebagai Anggota Wajib MPR.
Kedua, ketentuan dalam UUD 1945 tidak cukup memuat sistem tersebut
checks and balances antar cabang pemerintahan untuk
menghindari "konsentrasi kekuasaan", penyalahgunaan kekuasaan atau
tindakan sewenang-wenang.5
Ketiga, UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas
menimbulkan beberapa penafsiran yang membuka peluang penafsiran
bertentangan dengan ajaran konstitusionalisme.6
Keempat, perintah pembentukan hukum organik tidak disertai
pedoman khusus terhadap materi muatan yang wajib diikuti atau dipedomani. 7 Salah
salah satu contoh yang paling nyata adalah ketentuan tentang administrasi
pemerintah lokal. Ada undang-undang pemerintah daerah yang sangat terpusat,
seperti UU No. 5 Tahun 1974, namun ada juga yang sangat desentralisasi,
seperti UU No 22 Tahun 1999.
Kelima, adanya penjelasan yang seringkali bertentangan dengan ketentuan Badan.
Presiden diberikan kualifikasi tambahan sebagai Anggota MPR Wajib, yaitu
membuat Presiden semakin kuat. Selain itu, ada praktik konstitusional
yang lebih berdasarkan Penjelasan daripada ketentuan dalam Badan, seperti pengertian "kekuasaan MPR yang tidak terbatas" yang menyebabkan.
muncul penafsiran bahwa MPR dapat mengambil segala macam keputusan
beban tak terbatas.9
Artikel ini menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan pasca-Indonesia
Amandemen UUD 1945 didasarkan pada dalil bahwa hal tersebut merupakan amandemen UUD 1945.
secara formal memperkuat sistem ketatanegaraan, namun dalam praktiknya
Konstitusi justru menunjukkan gejala-gejala rusaknya sistem ketatanegaraan
itu. Untuk menjelaskan argumen tersebut, artikel ini dibagi menjadi
dalam beberapa bagian, termasuk bagian B yang berisi tentang penjelasan konstitusi
sebagai landasan penyelenggaraan negara, termasuk perubahan yang dilakukan
diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya, Bagian C menjelaskan institusi tersebut
negara di Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 yang dilanjutkan dengan pemaparan
yang menganalisis hubungan antara negara dan warga negara di Sect

B. Konstitusi dan Tata Negara

Secara teori, konstitusi diberikan arti dan makna yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Hal ini antara lain,
Sebab, konstitusi merupakan objek kajian berbagai ilmu pengetahuan, seperti hukum dan ilmu politik

Konstitusi ku kituna secara umum diartikan sebagai aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara bagian Kalawan sagala dalam seluk beluk maranehanana sakumaha dipedar ku Horowitz luhur. Hal-hal tersebut diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar, sehingga "isi materinya" dapat dipisahkan menjadi sababaraha, upamana, perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara; struktur dasar ketatanegaraan; kami juga berbagi tugas konstitusional yang mendasar.
Sebagai aturan hukum, konstitusi pada umumnya ditempatkan sebagai peraturan hukum bagi Pangluhurna dalam Hiji Nagara (pangluhurna Nagara). Ieu bisa tempo, contona, di Indonesia, di Amerika, di Australia, di Filipina, jeung sajabana. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bahwa pemerintah tetap menjaga posisinya yaitu mekanisme pengendalian pelaksanaan kebijakan jika terjadi konflik antar konstitusi, baik berupa norma maupun norma yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. konstitusi yang relevan.
Bubuka menjelaskan, amandemen UUD 1945 menurut saya merupakan kelemahan UUD 1945.
(1) Pergeseran paradigma;
(2) Ngaronjatkeun katangtuan anu geus aya;
(3) Ngaleungitkeun katangtuan anu nyababkeun kabingungan atanapi dianggap henteu aya gunana;
(4) Penambahan katangtuan atau penggantian katangtuan heubeul; Jung
(5) Negeskeun, hal-hal seperti itu bisa diubah. Sajaba ti eta, parobahan og ngawengku parobahan nu konfirmasi kekuatan Watesan Dina, kekuatan Kasaimbangan dan bahan baru yang lengkap.
Pergeseran paradigma tersebut bertujuan untuk membentuk paradigma baru dalam pasal-pasal pemanfaatan pemerintahan daerah dan menerapkan asas otonomi tugas pembantuan sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan Status MPR, Lembaga Pangluhurna Nagara menjadi lembaga baru dan lembaga sejenna, serta tergolong perubahan paradigma.
Ngaronjatkeun katangtuan dan sebagainya dapat diabaikan dalam standar penggunaan pilkada dan penggunaan jabatan DPR. Syarat Penggunaan Mahkamah Konstitusi, DPD, KY adalah contoh penggunaan Mahkamah Konstitusi, serta standar penggunaan Mahkamah Konstitusi, dapat dikatitn dalam peraturan daerah, penggunaan kewenangan konstitusional Presiden. dalam bentuk pengampunan, amnesti jeung rehabilitasi. Persoalan nu sarua dapat diajukan dalam kasus katangtuan dengan menggunakan perlunya pertimbangan atau pamadegan ti DPR dalam kasus nu tangtu, misalnya dengan menunjuk duta besar hingga konsul. Perubahan jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikut ini mewakili maksimal dua jabatan. Ganti dengan heubeul kapggih untuk menghilangkan penjelasannya.
Penambahan kana katangtuan anu aya masih tersisa di bab hak asasi manusia. Perubahan hak asasi manusia merupakan bagian utama dari UUD 1945 dan amandemen tersebut juga memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam berbagai tulisan ahli, unsur-unsur tersebut disebut sebagai tambahan terhadap implementasi berbagai hak dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang memperkuat konstitusionalisme di Indonesia.
Hal yang paling menarik dari aspek produksi materi ini pasca amandemen UUD 1945 adalah diperluasnya penerapan larangan penggunaan produksi materi tersebut berdasarkan Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan: Dalam negara kesatuan Republik Indonesia, namun perubahan materiil tersebut tetap dilakukan. Teori ketatanegaraan, kata Sapertos Kieu, menyatakan "ketentuan ini dan itu harus selalu diatur".

C. Kelembagaan Negara

1. Jenis dan perkembangan Sebagaimana telah disebutkan di atas, konstitusi atau undangundang dasar terutama diartikan sebagai tempat mengatur susunan organisasi negara yang mencakup alat-alat perlengkapan negara, cara mengisi alat-alat perlengkapan negara, tugas dan wewenang alat perlengkapan negara, serta hubungan antar alat-alat perlengkapan negara. Kehadiran berbagai alat perlengkapan negara tersebut dipandang penting karena tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi negara akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Secara tradisional, konstitusi negara-negara modern mengatur tiga cabang kekuasaan, meliputi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, dalam perkembangan beberapa dekade terakhir, muncul berbagai lembaga yang mempunyai fungsi dan karakter yang berbeda dengan ketiga cabang kekuasaan tradisional. Selain dipengaruhi oleh gerakan demokratisasi, munculnya beragam lembaga baru disebabkan perubahan paradigma tata kepemerintahan atau governance yang terjadi pada akhir tahun 1990-an.

Di banyak negara, lembaga-lembaga negara tidak lagi terbatas pada tiga cabang kekuasaan tradisional. Indonesia, bahkan, sejak UUD 1945 diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 1945 tidak semata-mata mengenal legislatif, eksekutif, dan yudikatif, melainkan mengatur pula Dewan Pertimbangan Agung serta Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah Perubahan, lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 bertambah, meliputi Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan diganti oleh sebuah badan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden yang dikenal dengan sebutan Dewan Pertimbangan Presiden. Selain itu, UUD 1945 mengamanatkan dibentuknya sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional serta sebuah bank sentral.

Secara teoritis jenis-jenis lembaga negara dapat ditemukan atas dasar pendekatan fungsi, pendekatan dasar hukum pembentukan, dan lain-lain. Dalam kaitan ini, Penulis lebih memilih menggunakan pendekatan fungsi karena lebih mencerminkan makna lembaga negara. Atas dasar tersebut, lembaga negara dibagi menjadi beberapa jenis, meliputi: (a) lembaga-lembaga yang memiliki fungsi ketatanegaraan yang dikenal dengan sebutan alat-alat kelengkapan negara (state's organs); (b) lembaga-lembaga yang memiliki fungsi administrasi (administrative agencies); lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pendukung (auxiliary 9 agencies atau auxiliary bodies); serta lembaga-lembaga yang berfungsi sementara (ad hoc).

Berbeda dengan pada masa sebelum Perubahan UUD 1945 dimana pengertian lembaga negara lebih menunjukkan pada pengertian sebagai alat kelengkapan negara (state's organs) yang diwujudkan menjadi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, perubahanperubahan di masa Reformasi menunjukkan pengertian yang berbeda. Tidak terdapat lagi sebutan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945 disebut sebagai lembaga negara, meskipun dari fungsi tidak melaksanakan fungsi ketatanegaraan, melainkan fungsi pendukung (auxiliary function). Bahkan, lembaga-lembaga yang disebut sebagai "komisi" atau sebutan lain dikualifikasi pula sebagai lembaga negara, semata-mata karena undang-undang yang membentuknya memberikan kualifikasi tersebut. Padahal dilihat dari fungsi, badan-badan tersebut bukanlah alat kelengkapan negara karena tidak bertindak untuk dan atas nama negara.

Sebagai respons, Bagir Manan menyatakan sebaiknya menggunakan kualifikasi badan yang bersifat ketatanegaraan dan badan yang tidak bersifat ketatanegaraan.18 Kualifikasi tersebut didasarkan pada fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur secara substantif dalam UUD 1945 atau undang-undang mengenai badan tersebut.19 Atas dasar pendekatan fungsi tersebut, lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945 tidak dengan serta dikualifikasi sebagai alat kelengkapan negara.

Dalam praktik terdapat bermacam kerancuan atau anomali akibat perubahan pengertian lembaga negara yang mengakibatkan kerancuan pada berbagai aspek dalam kelembagaan negara, terutama hubungan antar lembaga. Pada saat awal berdirinya Komisi Yudisial terdapat anggapan bahwa Komisi ini mempunyai kedudukan yang setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena diatur dalam Bab Kekuasaan Kehakiman. Akibatnya, sering terjadi "tension" antara ketiga lembaga tersebut.

"Ketegangan" juga seringkali terjadi antara cabang legislatif dengan eksekutif, atau antara cabang kekuasaan legislatif dengan lembaga lainnya. Akibat Perubahan UUD 1945, DPR seringkali memperlihatkan dirinya sebagai lembaga yang sangat dominan dalam penyelenggaraan negara. Untuk "melancarkan" hubungan dengan DPR, Presiden memilih menteri-menteri dari berbagai partai politik sehingga menimbulkan apa yang disebut sebagai "Kabinet Koalisi", suatu praktik menyimpang dari sistem presidensil yang menghendaki pembentukan kabinet ahli atau zaken cabinet. Selain itu, contoh terakhir dapat dilihat adanya keinginan beberapa fraksi DPR yang akan menggunakan hak angket terhadap KPK dengan alasan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

2. Hubungan kelembagaan dan persoalan dalam praktik

Salah satu aspek berkenaan dengan kelembagaan negara adalah aspek hubungan. Hubungan ini akan ditentukan oleh kualifikasi sebagai badan ketatanegaraan atau bukan badan ketatanegaraan. Dalam kaitan ini,  

"Dari tinjauan hukum, hubungan kelembagaan negara dapat bersifat ketatanegaraan (staatsrechtelijk) atau tidak bersifat ketatanegaraan misalnya hubungan yang bersifat administratif (administratiefrechtelijk). Tetapi tidak sebaliknya. Badan-badan yang bukan lembaga kenegaraan tidak dapat melakukan hubungan yang bersifat ketatanegaraan, karena hubungan itu tidak dilakukan untuk dan atas nama negara. Kalaupun dalam keadaan tertentu dipandang melakukan tugas yang bersifat ketatanegaraan, hal itu semata karena suatu "pelimpahan" dari pemegang kekuasaan asli (original power) ketatanegaraan. Tugas dan wewenang ketatanegaraan badan semacam ini bersifat 11 derivatif belaka (tidak original). Misalnya kejaksaan yang bertindak untuk dan atas nama negara, semata-mata karena pelimpahan dari penyelenggara negara dibidang pemerintahan (eksekutif)". 20 Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam praktik dijumpai beraneka ragam hubungan antar kelembagaan negara, antara lain:21

(a) Hubungan kerjasama atau hubungan kolegial sebagaimana

diperlihatkan melalui hubungan kerjasama antara DPR dan Presiden dalam hal pembentukan undang-undang.

(b) Hubungan pertanggungjawaban dalam sistem pemerintahan

parlementer dimana cabang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada cabang kekuasaan legislatif.

(c) Hubungan checks and balances

          Sebagaimana telah disebutkan di atas, berbagai kerancuan pengertian menimbulkan persoalan-persoalan yang cukup mengganggu hubungan antar lembaga. DPR muncul sebagai penyelenggara negara yang sangat dominan melalui berbagai hak yang dimilikinya. Atas dasar alasan melaksanakan fungsi anggaran (hak budget), DPR ikut menentukan besaran anggaran secara detail yang mengakibatkan terbukanya kesempatan melakukan korupsi. Fungsi lain yang acapkali digunakan untuk "mengganggu" cabang kekuasaan lain, adalah fungsi pengawasan. Kewenangan lain yang juga makin memperkuat dominasi serta pengaruh adalah kewenangan ikut serta menentukan pejabatpejabat publik melalui mekanisme "fit and proper test". Pengisian Hakim Konstitusi, misalnya, seringkali diwarnai pengaruh politik untuk menentukan calon yang dikehendaki atas dasar preferensi politik. Hal serupa terjadi dalam pengisian Hakim Agung.

Keseluruhan persoalan di atas terjadi akibat sistem politik yang tidak sehat yang mengakibatkan berkurangnya kualitas para anggota DPR. Para anggota seakan-akan mengalami "political shock" karena memiliki kewenangan yang sangat besar, namun tidak tahu bagaimana mengelola kewenangan tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berwujud dalam berbagai hak atas dasar prinsip-prinsip konstitusional serta negara hukum yang demokratis.