Peran Penting Mahasiswa Anti Korupsi

Menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Kasus korupsi di Indonesia menurut beberapa sumber terpercaya memiliki indeks persepsi korupsi di angka 40 dari skala 0-100, data ini di dapat pada bulan Mei 2020 yang disampaikan oleh wakil ketua KPK Alexander Marwata. Menurut data tersebut indeks persepsi korupsi di Indonesia naik, meskipun naik hal tersebut masih sangat jauh sekali untuk mencapai angka 100 yakni angka yang mencerminkan suatu negara tidak memiliki kasus korupsi.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat negara mengalami kerugian sebesar Rp39,2 trilliun dari praktik korupsi sepanjang semester I tahun 2020. Dan total denda yang di jatuhkan majelis hakim kepada terdakwa hanya sekitar Rp2,3 triliun.

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa kasus korupsi di Indonesia cukup tinggi maka peran penting harus di ambil oleh mahasiswa untuk menyadarkan masyarakat dan para pemimpin di pemerintahan agar tidak melakukan korupsi. 

Dan mahasiswa harus turut ikut dalam pengesahan Undang-undang tentang korupsi, karena apabila dalam Undang-undang ada aturan yang tidak sesuai atau menguntungkan kepada seorang koruptor maka mahasiswa harus berani turun tangan dalam menegakan keadilan untuk mewakili suara rakyat Indonesia dengan mengeluarkan pendapat dan melakukan demo atau turun ke jalan secara langsung karena negara kita adalah negara demokrasi jadi wajar saja kalau mahasiswa mengeluarkan pendapat.

Keterlibatan seorang mahasiswa anti korupsi dalam memberantas korupsi sangat memiliki pengaruh karena mahasiswa memiliki peran sebagai kontrol sosial dan dalam meminimalisir kasus korupsi mahasiswa harus serius dalam membuat "gerakan mahasiswa anti korupsi", yakni bisa dengan cara membuat sebuah organisasi yang berisi mahasiswa yang memiliki hati dan prinsip akan anti korupsi dan mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis dalam menciptakan Indonesia bebas korupsi. 

Anggota organisasi pun boleh dari kalangan mana saja atau dari mahasiswa universitas mana pun, karena gerakan ini untuk kepentingan umum bukan untuk perseorangan dan organisasi ini wajib di pimpin oleh mahasiswa dan seluruh anggotanya harus memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk Indonesia bersih/bebas dari korupsi yang bertujuan untuk memajukan Indonesia.

 Organisasi gerakan mahasiswa pun harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta tepat mengarah kepada masyarakat yakni dengan membuat kegiatan organisasi ini secara tersusun dan memiliki bagan keanggotaan yang tersusun juga agar mempermudah untuk pembagian tugas, kemudian organisasi ini pun harus banyak melakukan penyuluhan tentang hal yang dapat merugikan ketika melakukan korupsi dan membuat slogan yang dapat menjadi acuan bagi organisasi. 

Selain penyuluhan tentang hal yang merugikan dari korupsi, mahasiswa juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa saja yang mengkategorikan seseorang melakukan korupsi dan memberikan pemahaman tentang memilih pemimpin negara yang netral, adil, jujur dan lain-lain, dan dalam memilih calon anggota legislatif. 

Gerakan mahasiswa anti korupsi harus di gencarkan di seluruh masyarakat dan organisasi gerakan mahasiswa ini pun harus dapat mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat agar Indonesia dapat mewujudkan Indonesia bebas korupsi dan dapat menjadi negara maju. 

Karena tidak ada yang tidak mungkin jika korupsi di Indonesia sudah memiliki angka skala 100, Indonesia akan maju karena tidak akan ada anggaran yang tersendat atau anggaran yang hilang untuk membuat fasilitas publik atau untuk membangun indonesia menjadi lebih baik. 

Organisasi gerakan mahasiswa anti korupsi ini di usahakan harus memiki badan hukum agar jelas, dan organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintahan, masyarakat, para aktivis dan yang lainnya yang dapat membantu gerakan ini.    

Kemudian, seorang mahasiswa atau pemuda merupakan harta bagi suatu negara apabila dapat di bina dengan baik, dan menjadi sebuah titik awal dalam membentuk karakter anti korupsi secara serius walaupun terkadang di sekolah jenjang SMA atau sederajat pun sudah di beri pemahaman tapi belum secara keseluruhan. 

Penanaman karakter mahasiswa ini  sangat positif dalam memberantas korupsi, karena jika seorang mahasiswa nantinya bekerja tidak mungkin melakukan korupsi apabila telah tertanam karakter anti korupsi.

Penanaman karakter ini bisa di tanamkan juga kepada masyarakat umum, yang memang sama sekali tidak pernah mendapat pemahaman tentang korupsi, kemudian memantau perkembangan di masyarakat jangan hanya memberikan pemahaman saja akan tetapi harus melihat progres yang di tunjukan masyarakat dalam membentuk karakter anti korupsi. 

Khusus bagi mahasiswa yang mempelajari tentang hukum dan yang berhubungan dengan korupsi untuk lebih menggencarkannya karena mahasiswa yang berada dalam bidang yang sama akan lebih memahami kekurangan dari hukum tentang korupsi dan mengetahui kekurangan masyarakat indonesia dalam memahami tentang korupsi atau masyarakat yang korupsi. Dan mahasiswa ini dapat mengeluarkan usulan kepada pemerintahan dalam membuat peraturan undang-undang.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah mahasiswa anti korupsi sangat memiliki peran yang cukup penting sebagai pengontrol sosial yaitu menegakan keadilan apabila dalam peraturan undang-undang tidak berpihak kepada rakyat atau bahkan merugikan rakyat, dan aturan tidak netral. 

Dan pentingnya organisasi gerakan mahasiswa anti korupsi dalam membantu memberantas korupsi dengan kegiatan penyuluhan tentang pemahaman korupsi, karakter anti korupsi dan kegiatan lainnya dengan cara mengagendakannya secara tersusun dan jelas. Kemudian karakter anti korupsi harus di gencarkan ketika seseorang menginjak bangku kuliah atau ketika berada di jenjang sekolah menengah atas atau sederajat.