Demokrasi di Indonesia

Bagaimana demokrasi Indonesia?

Demokrasi pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal seperti: Terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih.

Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. 

Indonesia masih berada pada transisi jalan di tempat yang berlarut-larut, bahkan di beberapa tempat mengalami kemunduran yang membuat kita masih jauh dari harapan demokrasi terkonsolidasi. Demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi yang ciri-cirinya: 1) demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama 2) ada penegakan hukum berjalan baik 3) pengadilan yang independen 4) pemilu yang adil dan kompetitif 5) civil society yang kuat 6) terpenuhinya hak-hak sipi, ekonomi, dan budaya warga negara.

Demokrasi di Indonesia masih mengalami berbagai masalah yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa masalah demokrasi di Indonesia

1. Absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan 

Absennya masyarakat sipil yang kritis terhadap kekuasaan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan demokrasi suatu negara. Beberapa dampaknya adalah kekuasaan yang tidak dikuasai, ketidakadilan dan ketimpangan,pembatasan kebebasan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dan ketidaktransparan.

2. Buruknya kaderisasi partai politik

Buruknya kaderisasi dalam partai politik adalah sebuah isu yang sering muncul dalam konteks politik di berbagai negara. Meningkatkan kualitas kaderisasi dalam partai politik memerlukan perubahan sistem internal partai, termasuk proses rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi, pelatihan yang efektif bagi kader, dan penghargaan terhadap integritas dan dedikasi. Selain itu, memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas yang ketat di dalam partai politik juga diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

3. Semakin kuatnya polarisasi politik

Polarisasi politik adalah kondisi di mana pendapat dan sikap politik masyarakat terbagi secara tajam ke dalam dua kubu yang berlawanan. Hal ini sering kali menghasilkan lingkungan politik yang terpolarisasi, di mana dialog konstruktif dan kompromi menjadi sulit dicapai. Sementara beberapa polarisasi politik mungkin secara alami terjadi dalam sistem politik yang demokratis, peningkatan yang tajam dan terus-menerus dari polarisasi politik dapat memiliki dampak yang merugikan.

4. Masifnya kabar bohong

Kabar bohong atau yang dikenal dengan sebutan hoaks merupakan informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan dengan sengaja. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, surat kabar, atau siaran televisi. Penyebaran kabar bohong dapat memiliki dampak yang merugikan, seperti memicu kepanikan, merusak reputasi seseorang atau kelompok, serta menyebarkan kebencian di antara masyarakat.

5. Politik uang dalam pemilu 

Politik uang dalam pemilihan umum adalah praktik yang merujuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi hasil pemilihan, baik melalui pembelian suara secara langsung atau melalui berbagai cara lain yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pemilihan secara tidak sah. Praktik ini sering kali dianggap sebagai ancaman serius bagi demokrasi karena dapat merusak integritas proses demokratis.

6. Hilangnya kebebasan pers

Kehilangan kebebasan pers adalah suatu hal yang serius dan dapat memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Pers bebas memainkan peran penting dalam masyarakat modern dengan memberikan informasi yang penting dan memonitor kekuasaan serta memberikan suara kepada yang tidak memiliki kekuatan. Kehilangan kebebasan pers dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti penindasan politik, cenzorship yang ketat, atau intervensi dari pemerintah.

Penting untuk mempertahankan kebebasan pers dan mendukung kebebasan berekspresi dalam masyarakat. Hal ini membutuhkan upaya bersama dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan bahwa kebebasan pers dihormati dan dilindungi. Menjaga kebebasan pers adalah langkah penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan masyarakat yang beradab.

7. Gagalnya fungsi polisi

Kegagalan fungsi polisi bisa memiliki dampak serius terhadap keamanan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Penyebab umum tersebut seperti korupsi, pelanggaran hak asasi maanusia, kurangnya pelatihan dan sumber daya, dan kegagalan dalam menegakkan hukum secara adil.

8. Korupsi dana desa

Merupakan praktik penyalahgunaan keuangan publik di lingkungan masyarakat untuk pembangunan dana desa. Hal ini terjadi ketika dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan desa secara keseluruhan disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

9. Oligarki 

Oligarki sering kali dianggap sebagai bentuk pemerintahan otoriter karena kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang atau kelompok. Biasanya, kelompok ini terdiri dari segelintir orang kaya, keluarga, atau kelompok-kelompok besar yang memiliki kepentingan bersama dalam mengendalikan pemerintahan atau perekonomian. 

10. Masalah ekonomi yang masih terpinggirkan

Beberapa masalah ekonomi yang masih terpinggirkan seperti: ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan sejak reformasi pada tahun 1998, tetap ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi untuk memperkuat sistem demokrasi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan partisipasi semua pihak baik intelektual, aktivis, jurnalis, dan partai politik untuk menyadari situasi kemandekan bahkan kemunduran demokrasi di Indonesia untuk bersama-sama berjuang, selain itu perlu juga dilakukan reformasi politik dan hukum untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.