Bukan sebaliknya setelah mereka bayar pajak perusahaan yang memberatkan masyarakatpun di legalkan sebagai perusahaan terbaik, sementara perusahaan yang pelayanan masyarakatnya sangat baik justru menjadi perusahaan negatif dan ilegal dan digolongkan dengan issu money game dan sebagainya.
Hal inilah yang melanda perusahaan yang melayani publik dan bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat tiba-tiba di blokir oleh pemerintah karena belum membayar pajak. Kebijakan salah kaprah ini mengingatkan kita ke masa lalu dimana pemerintah berorientasi pada kekuasaan atas tanah (land) bukan pada pelayanan global dan masyarakatnya yang lebih mendapat prioritas.
Realita ini dapat membunuh konsep dan program cerdas dari berbagai masyarakat di dunia, yang bisa mendorong perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat di bumi ini, Â
sementara masyarakat Indonesia akan tertinggal karena program-program peningkatan kesejahteraan yang berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat akan terusir di negara ini karena pemerintah mengutamakan kekuasaan negara ketimbang pelayanan untuk kualitas kehidupan rakyat Indonesia yang lebih baik.
Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat Indonesia harus larut dalam aktivitas yang sekedar bisa membayar pajak kepada negara meskipun konsep pemberdayaan yang buruk dan pelayanan yang minus serta menarik jiwa sosial untuk berlaku korup dalam berbagai aktivitasnya. Â
Dengan karena kebijakan yang salah orientasi tersebut maka masyarakat Indonesia gagal berkembang dalam aktivitas sosialnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi negara ini.
Akhirnya setelah 77 tahun Indonesia merdeka pun pemerintah Republik Indonesia belum mampu mengeksekusi keadilan bagi hak hidup rakyat karena otonomi daerah dan demokrasi mengalami jalan buntu ditengah perjalanannya. Pemerintah berganti baru sementara pembangunan rakyat negara ini justru mundur kebelakang. Lalu apa yang dialami rakyat Indonesia dalam proses kehidupannya?
Mereka akan tertinggal dengan perkembangan masyarakat global dimana masyarakat Indonesia akan lalai dan terbenam dalam kehidupan yang dibebani dengan kekuasaan negara kepundaknya akibat prilaku pemerintah dalam membuat kebijakan publik yang salah kaprah (salah orientasi) dimana kebijakan tersebut mengarah kepada pajak atau uang kepada negara dan mengabaikan beban rakyat.
Seharusnya jika ada konsep atau program pemberdayaan masyarakat yang cerdas apalagi yang telah berkembang di negara lain, seharusnya pemerintah justru memberikan peluang yang lebih luas kepada perusahaan yang menawarkan konsep pemberdayaan masyarakat global yang baik dan bahkan kepada mereka perusahaan tersebut justru diberi keringanan tanpa membayar pajak kepada negara demi keringanan bagi rakyat Indonesia.
Jika pemerintah masih terus berorientasi kepada pajak atau setoran perusahaan kepada negara sebagaimana dalam hari-hari kemarin yang melakukan blokir terhadap server perusahaan AGT. Seharusnya pemerintah bukan melakukan pemblokiran tetapi mengikat pemilik dan penyelenggara program untuk bertanggung jawab terhadap kelancaran operasi perusahaannya.
Kemudian mereka membebankan pemilik perusahaan dan pemilik program sosial tersebut dengan jaminan moral dan mentalitasnya bukan menjamin dengan uang (uang jaminan) kepada negara. Jika jaminan dalam tanggung jawab sosial dengan uang maka yang dibebankan oleh pemerintah maka pemerintah negara ini tidak berbeda dengan sedang menjajah rakyatnya sendiri.
