Pemimpin Negara Bohong, Penipu di Tengah Rakyat Merajalela

Apalagi prilaku para petinggi negara yang berjalan di depan mewakili bangsa Indonesia, sekaligus mewakili negara dengan muslim terbesar di dunia. Performan dan profilnya harus mampu mewakili nama besar tersebut. Jika petinggi negara,  petinggi politik, petinggi rakyat atau tokoh melakukan penentangan, maknanya ada keinginan mereka membawa rakyat Indonesia ke arah yang berlawanan. 

Misalnya mereduksi Islam maka ada kemungkinan membawa bangsa, negara dan rakyat negeri ini ke keyakinan selain Islam atau ke arah non agamis,  maksudnya rakyat hanya tunduk dan patuh pada negara dan mengesampingkan agama, yakni negara komunis sebagaimana RRC (China).

Demikian pula jika pemimpin negara ini telah melemahkan perhatian negara terhadap Islam maka logikanya tidak lain yaitu pergeseran sistem bernegara yang menyerahkan hak beragama kepada individu dan komunitas mareka masing-masing yakni sistem Liberalis sebagaimana Amerika Serikat dan juga negara-negara di belahan bumi eropa.

Suatu organisasi negara yang masuk dalam sistem demokrasi yang diidentifikasi dengan adanya pemilihan oleh rakyat maka idealnya dalam pengambilan keputusan perlulah kesepakatan dengan rakyat yang diwakili DPR. 

Jika presiden dan pemerintah eksekutif telah mengambil keputusan sesuatu yang besar seperti pemindahan Ibu Kota Negara maka semua itu sudah melalui persetujuan rakyat karena DPR sudah setuju. Jika tidak tentu tidak mungkin presiden nekat melakukannya kecuali presiden sudah siap untuk dipecat (impeacement) atau presiden otoriter atau presiden gila.

Maka aneh jika ada petisi oleh sejumlah tokoh masyarakat. Lalu bagaimana solusinya?  Seharusnya mereka menggugat para wakil rakyat di senayan yang telah mengkhianati rakyat jika dalam evaluasi dan analisa para ahli tidak layak dan tidak wajar. Tapi jika layak dan wajar maka petisi tersebut subyektif dan sarat kepentingan kelompok dan hanya buang-buang energi. Membalas ketidak puasan rakyat dimana? Yakni Pemilihan Umum, Pilpres dan terutama Pileg dan rakyat memboikot partai politik yang terlibat dalam konspirasi dimaksud.

Dalam kepemimpinan rezim satu periode saja memakan waktu lima tahun, yang bisa merubah hal-hal fundamental dalam bernegara. Oleh karena itu seorang pejabat publik harus meninggalkan kebiasaannya berbohong sebagaimana kebiasaan hidupnya karena sekali saja mereka berbohong maka dampaknya tidak berbeda dengan mengajarkan kepada setengah negara rakyat untuk menipu, karena pemimpin saja berbohong dan wajarlah rakyat ikut menipu. 

Jika dua kali berbohong maka tidak berbeda dengan mengajarkan secara total rakyat (warga negara) boleh berbohong. Jika tiga kali pemimpin berbohong maka sama dengan membubarkan negara atau menghilangkan negara demokrasi atau negara rakyat, tentu saja logikanya karena negara demokrasi itu esensi adanya pemerintah sebagai akumulasi kepercayaan rakyat kepada partai politik dan individu yang dipercaya dan melalui kontestan politik pada pemilihan oleh rakyat.  

Karena pemimpin membuat kebohongan dua kali maka jelaslah rakyat secara total hidup dalam kebohongan dan mereka akan saling menipu, karena bohong akan menjadi budaya dalam masyarakat. Hukum hanya berlaku jika pihak yang ditipu dapat membuktikan penipuan dimaksud, artinya apa? Bohong tidak lagi menjadi tabu dan melanggar etika sosial serta melanggar hukum karena sangat jelas merugikan pihak lain. 

Tetapi karena masyarakat sudah terbiasa berbohong bahkan saling menipu maka Indonesia yang penduduknya sepuluh besar dunia tentu Indonesia akan dikenal sebagai negara penipu terbesar di dunia. Jika muslim masih dominan maka Indonesia dikenal sebagai muslim penipu terbesar di dunia. 

Justru karena telah menjadi kecenderungan sosial maka jangan heran penipuan dalam negeri merajalela diseantero negeri ini sehingga mentalitas dan moralitas bangsa terdegradasi atau meningkat kebaikan secara total dalam setiap periode rezim berkuasa.