Sesungguhnya pembangunan bangsa ini tidak hanya milik mereka yang aparatur pemerintahan atau dengan kata lain jika kepemilikan bangsa ini hanya dikuasai secara arogan oleh mereka lembaga plat merah maka sesungguhnya pemerintah telah salah kaprah dan memperlihatkan ketidakmampuannya dalam pembangunan.Â
Mereka tidak mampu membangun partisipasi rakyat dalam pembangunan, Â bahkan bisa bermakna bahwa pembangunan yang sedang dijalankan bukan untuk rakyat, Â bukan milik rakyat tapi hanya milik segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Indonesia.
Jika anda memantau perkembangan pembangunan pada negeri yang sudah terlebih dulu maju maka pekerjaan-pekerjaan pembangunan justru lebih dominan dilakukan oleh pihak independen dan hanya beekordinasi dengan pemerintahan dalam batasan izin dan kesamaan pandang serta dalam satu tujuan.
Film-film box office sering mengilustrasikan peran inteligen dari lembaga independen yang mana mereka bekerja siang dan malam serta mempertaruhkan nyawa untuk negara dengan resiko-resiko yang sangat besar terhadap dirinya dan anggota keluarga beserta teman-temannya, lalu pertanyaannya apakah dalam ilustrasi itu mereka sebagai aparatur negara atau aparatur dari lembaga plat merah?
Jika Pemerintah Cerdas
Jika pemerintah Indonesia cerdas maka dalam berbagai bidang justru harus fokus untuk mendorong pihak independen untuk melakukan pembangunan dan pemerintah justru hanya perlu menyiapkan semacam reward atau bonus bagi lembaga-lembaga independen yang berprestasi atau bisa menyelesaikan kasus dan masalah bangsa ini.
Apalagi dalam bidang media massa yang kita lihat bahwa media independen justru lebih bermutu dan digandrungi rakyat sementara media massa pemerintah sebahagian besar justru mati suri.Â
Jika kita memantau koran atau media cetak maka koran plat merah gratispun rakyat tidak mau membacanya. Sedangkan koran independen justru masyarakat bersedia mengeluarkan uang untuk membeli dan membacanya.Â
Berikutnya televisi dan radio juga berlaku hal yang sama, dimana radio swasta dan independen justru establish, sementara milik pemerintah hidup segan mati tidak boleh.Â
Karena hilang pos gaji dan pemberian fasilitas untuk pegawainya pemerintah, soal usaha tersebut hidup atau mati tidak menjadi fokus mereka. Kurang yakin?
