Pemerintah Politik Marketing, Rakyat Indonesia Melarat

Mengamati pemerintah Republik Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini tidak ubahnya seperti company marketing ditengah masyarakat. Media menyampaikan  iklan-iklan yang memberi harapan besar kepada masyarakat, tidak ubahnya sebagaimana kita menyaksikan iklan obat kurab,  begitu dioles langsung sembuh secepat kilat. 

Begitu juga berita tentang pemerintah, disampaikan oleh media-media busser BLT cair bulan ini tinggal ajukan KTP, Kredit Usaha Rakyat segera cair masyarakat segera ajukan permohonan syaratnya KTP dan KK, Bantuan Lunak dapat diurus melalui Bank A, Bantuan Keras melalui Bank B, Bantuan Presiden Akan Segera Cair syarat hanya begana dan begini sangat mudah dan praktis.

Masyarakat Indonesia yang masih bayi dalam pengalaman membaca berita dan iklan terbawa ke awan seakan semua begitu mudah mengurus administrasi ini dan itu termasuk dalam urusan mendapatkan uang dari pemerintah dengan skema bantuan asalkan mau dijadikan warga masyarakat sontoloyo yang non politik melalui surat keterangan dan diberi tanda pada rumahnya. Jangan pernah menuntut hak-hak mendasar dalam bernegara kecuali bantuan pemerintah dalam skema standar rakyat rendah.

Lalu, apa sesungguhnya yang dapat kita pahami dengan sistem publikasi pemerintah yang begitu vulgar dan menyerupai iklan sabun mandi, iklan obat kurap, apakah pemerintah sekarang juga sama seperti sabun mandi atau obat kurap tersebut?  

Tentu menjadi positif tentang image yang dikembangkan oleh kelompok politik yang disebut image negatif oleh pemerintah,  karena pemerintah banyak memberi harapan palsu kepada rakyatnya. 

Image pemerintah tidak ubah bagaikan Iklan Sabun mandi berbagai macam aroma, obat kurap sekali oles langsung sembuh, padahal ketika digunakan pedihnya minta ampun, sembuhnya juga hampir setahun, begitulah realita yang kita temukan dalam prilaku dan kinerja pemerintah sekarang.

Lalu, mari kita lihat dalam perspektif kepemimpinan presiden Jokowi yang kelihatannya bagaikan tinggal sendiri saja dalam mengurus pemerintah, bahkan kita yang belajar tentang kebangsaan sungguh tidak yakin dengan melihat pimpinan pemerintah marketing tersebut untuk mengurus bangsa ini yang besar. Sama seperti seseorang yang ingin memeluk gunung. 

Oleh karena itulah dibutuhkan pembangunan sistem demokrasi yang baik dalam suatu bangsa dan rakyatnya. Sehingga bangsa tersebut tidak dimiliki oleh suatu kelompok politik, karena kompetensi kelompok politik tidak cukup maksimal untuk pembangunan suatu bangsa.

Demikian juga kenapa dalam suatu  negara harus dijauhkan dari sistem pemerintahan berciri otokrasi, tentu saja karena ruh pembangunan bangsa jauh berbeda dengan sistem perusahaan yang mengutamakan para pemilik modal. Pemerintah hanyalah salah satu elemen penting negara tetapi elemen rakyat adalah yang paling utama dalam suatu negara. 

Pemerintah berada dibawah elemen rakyat karena peran dan fungsinya adalah mengurus atau melayani elemen rakyat. Maka tidak rasional suatu pemerintahan hanya menjalankan pembangunan infrastruktur apalagi dengan batasan slogan kerja, kerja, kerja.

Pada dasarnya semua warga negara mencintai bangsanya, semua kelompok partai politik juga mencintai bangsanya, mereka juga tidak ingin melihat rakyat dalam keadaan melarat. 

Maka kelompok politik secara normatif tidak mungkin mengecewakan apalagi ikut dalam kebijakan yang menekan apalagi memeras rakyat karena pada dasar fungsinya keberadaan mereka semua untuk membangun rakyat. Dengan demikian logika kekuasaan absolut atau sistem pemerintahan yang mengarah kepada sistem otokrasi adalah saja dengan upaya merusak sistem hidup kebangsaan dan sekaligus merusak negara.

Dalam prilaku politik gelagat suatu pemerintah dapat dirasakan merusak kebangsaan dapat dilihat dengan kebijakannya terhadap kelompok politik lain, misalnya merusak partai politik lain,  mengadu domba partai politik lain, melemahkan fungsi partai politik, melemahkan peran pimpinan partai politik lain, hal itu adalah bahagian dari kebijakan yang merugikan bangsa. 

Gelagat lainnya dapat juga dilihat dalam manajemen sosial, karena biasanya pemerintah seperti itu akan melakukan pendekatan langsung dengan rakyat lemah dengan memberikan bantuan-bantuan sosial sekedar mereka bisa bertahan hidup. Dimana ketika pemerintah memperlakukan kelompok politik atau mengerjai tokoh politik lain tidak menimbulkan protes atau simpati dari rakyat akar rumput.

Sebenarnya dalam perspektif strategi politik hal itu sah-sah saja dapat dilakukan apalagi rakyat tidak banyak yang memahaminya,  tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa strategi tersebut adalah strategi politik yang menghalalkan segala cara tanpa mempertimbangkan faktor yang utama dalam pembangunan bangsa. 

Lalu dampak yang timbul yang dapat dilihat langsung dengan kacamata rakyat adalah semua kelompok politik akan tunduk dan diam terhadap prilaku pemerintah dan kelompok berkuasa, asalkan mereka mendukung yang juga mendapat bahagian dalam konspirasi terpusat tersebut yang sesungguhnya merugikan rakyat.

Dalam pemerintahan seperti ini semua urusan politik pemerintah akan mengarah pada sistem marketing, berita akan menjadi iklan pemerintah, mereka juga dengan sendirinya akan mengeksploitasi rakyat dan menjadikan rakyat berpihak kepada pemerintah karena hidup dasar rakyat akan bergantung kesana akibat kebutuhan mendasar dalam hidupnya yang mendesak.

Justru karena itu sistem marketing politik pemerintah dalam pembangunan bangsa tidak rasional dan sungguh sempit dalam sistem membangun bangsa, karena hanya membawa bangsa ini lebih terpuruk dari Sabang sampai Meurokee.

Harapan kita semoga pemerintah negeri ini akan lebih baik dimasa mendatang agar tujuan negara secara bertahap dapat dilalui demi mewujukan kesejahteraan rakyat. Namun bila kebijakan pemerintah marketing ini dilanjutkan secara terus menerus maka penulis yakin rakyat semakin dapat menilai pemerintah kamuplase (lips service)  dalam fungsinya dan rakyat akan apatis terhadap pemerintahan itu sendiri apalagi partai-partai politik yang mengusung presiden.

Salam