Pejabat Dipilih Langsung adalah Pelayan Rakyat

Mereka yang dipilih langsung tersebut harus memposisikan dirinya sebagai pengkordinasi semua keputusan-keputusan yang dibuat oleh rakyat. Kalau presiden maka harus tunduk dan patuh kepada keputusan rakyat yang diwakili DPR sebagai wakil rakyat, dimana rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi atau sebagai raja dalam sistem demokrasi.

Karena rakyat terlalu ramai dan tidak ada gedung yang cukup besar kapasitasnya untuk memuat dan menampung musyawarah dan rapat-rapat rakyat maka karena itulah wakil rakyat atau DPR diperlukan untuk menyampaikan suara rakyat dalam membangun negara dan masa depannya.

Jika anda tanyakan kepada penulis, kenapa demokrasi di negara kita mulai dari atas hingga ke bawah para pemimpin selalu bertentangan dengan rakyat setelah mereka dipilih. Kenapa sebahagian besar mereka tidak mampu memenuhi janjinya sebagai pelayan rakyat?

Pertama, politik di negeri kita secara umum tidak memberikan pendidikan politik dan kepemimpinan sebagaimana sistem demokrasi dalam aktivitas kepemimpinannya. 

Demikian juga kebijakan publik dan prilaku pemimpin yang seharusnya menjadi alat pendidikan politik rakyat justru tidak mampu dijalankan oleh para pemimpin dan tokoh politik di negeri ini dalam berbagai tingkatan.

Kedua, partai politik di negeri kita juga tidak di bangun dalam standar sistem demokrasi yang benar, para pemimpin partai politik justru membangun sistem kepemimpinan otoriter yang dibungkus dengan demokrasi. 

Pembangunan sistem kepemimpinan rakyat yang seharusnya merekalah yang beranggung jawab. Menurut hemat penulis mereka yang tidak paham memimpin partai politik dalam sistem demokrasi inilah yang merusak sistem politik rakyat, merusak demokrasi dan merusak berbagai sisi hidup rakyat, termasuk memperkuat prilaku korupsi para pejabat bahkan penyalahgunaan kewenangan (abuse power).

Ketiga, Pendirian dan pembangunan partai politik baru sebagai bahagian merubah kondisi juga tidak memenuhi syarat, misalnya memberikan mandat pembentukan partai politik di daerah yang menunjukkan ketidakpahaman mereka para pendiri partai yang tanpa konsep pemberdayaan demokrasi dan tidak sedikitpun kita melihat bahwa mereka berkeinginan memperhatikan rakyat di daerah. 

Hal ini tentunya sama sekali tidak memenuhi harapan dan penghargaan rakyat di daerah apalagi berharap untuk perubahan sistem politik. Misalnya begini lho, kalau di daerah dominan heterogennya maka bisa diambil wakil dari masyarakat berdasarkan asal atau suku bangsa.

Jika budaya teritorial yang dominan maka pemimpin partai pusat bisa memberi mandat pembentukan partai di daerah kepada orang-orang yang mewakili kepemimpinan partai secara teritorial seperti wilayah kepulauan satu orang, daerah perkebunan satu orang dan demikian juga tiga orang berikutnya.

Tetapi yang kita lihat dalam pembentukan partai politik di daerah tidak lebih justru hanya sekedar orang yang hanya  mempersiapkan fasilitas perangkat politik yang remeh temeh lantas memberikan kewenangan kepadanya.