Kekuasaan Rakyat Butuh Dua Sayap

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Membangun rakyat sebenarnya tidak perlu rumit, karena ada kebijakan yang akan mengajak rakyat dengan sendirinya supaya mereka berminat untuk berpartisipasi dan mengundang keingintahuannya tentang pembangunan dan semua prosesinya.

Namun politik negara ini hanya bisa dilakukan jika DPR dan DPD memiliki kepekaan terhadap kedudukan rakyat yang semakin lemah dalam negara. Kemudian bisa juga dilakukan oleh pimpinan pemerintah yang sepakat atau berkeinginan atau ada political will untuk bekerjasama dengan rakyat dalam membangun sosial yang bermuara pada kedaulatan rakyat. Maksudnya jika ada pemimpin yang benar-benar ingin merubah hidup rakyatnya.

Jika hal ini dijalankan maka negara akan masuk dalam babak baru dalam orientasi kepemimpinan negara yang bersih dari berbagai anasir korup serta menjalankan pencapaian kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya.

Ada dua sayap yang harus dikembangkan untuk membangun keseimbangan dan kekuatan pembangunan rakyat, sehingga menimbulkan sikap saling kontrol lintas masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi milik masyarakat.

Pertama, Sayap Keadilan Politik Rakyat.

Kedua, Sayap Keadilan Kekuasaan Rakyat.

Tujuannya apa? Mengarahkan pembangunan politik yang berorientasi pada politik kepentingan negara yang utama sehingga tujuan-tujuan partai politik dan kepentingan politik kelompok apalagi pribadi tidak dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berikutnya mengarahkan pembangunan rakyat yang mengarah pada kepentingan sosial dan memberi ruang kontrol yang mutlak kepada rakyat dengan mengadili pelaku politik yang melemahkan kualitas politik rakyat.

Sayap Keadilan Politik Rakyat adalah memberi ruang dan kewenangan rakyat untuk melaporkan sejumlah pelanggaran politik dengan format laporan yang disediakan atas kesepakatan pemerintah dan rakyat, kemudian pemerintah wajib mengutamakannya dalam pembangunan dan hal ini menjadi indikator pembangunan rakyat.

Bagaimana melakukannya secara efektif?

Pertama, Dalam Sayap Keadilan Politik Rakyat. Pemerintah harus memberi ruang terhadap kekuasaan rakyat yaitu rakyat harus bisa membawa pejabat politik ke pangadilan dan melaporkan permasalahan, sementara pemerintah merespon penuh laporan rakyat dan memberi ruang yang lebar bagi rakyat.

Kemudian pengadilan memberi sanksi terhadap pelaku politik baik dalam pemilu, pilkada dan pilpres ataupun dalam prilakunya yang melanggar fungsi dan tugasnya sebagaimana kedudukannya.

Dalam keadilan politik rakyat ini bukan sekedar kecurangan perolehan suara tetapi pengadilan mengadili dalam hal kredibilitas pejabat secara standar kualitatif terkait peran dan fungsinya termasuk anggota parlemennya, bahkan anggota parlemen yang tidak produktif menyuarakan aspirasi rakyat harus ada ruang gugatan bagi rakyat untuk menggantikannya.

Sanksi tersebut kapan saja kelompok masyarakat sanggup membuktikan tidak hanya momentum pemilu, pilres dan pilkada, bahwa pelaku telah melakukan kecurangan dan tidak mampu menjakankan peran dan fungsinya yang gugatan itu diajukan oleh rakyat kepada lembaga pengadilan politik independen. Dalam hal ini pemerintah harus membentuk perangkat pengadilan independen yang mampu menghakimi pelaku curang dan ketidakmampuan pejabat menjalankan peran dan fungsinya dalam berbagai aktivitas politiknya, termasuk dalam mentalitas maupun moralitas pejabat.

Lembaga pengadilan politik ini harus tersedia di semua tingkatan minimal hingga di tingkat Kabupaten dan Kota. Dengan kebijakan tersebut rakyat akan belajar ilmu politik dengan sendirinya posisi tawar yang baik dalam negara. Politikpun akan terorientasi secara keilmuan dan tidak berlaku politik yang menghalalkan segala cara sebagaimana sekarang.

Kedua, Dalam membangun Sayap Kekuasaan Rakyat, Pemerintah harus memiliki political will untuk mengutamakan kepentingan dan kekuasaan rakyat bukan justru melemahkan rakyat dan menempatkan pemerintah sebagai penguasa. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai pelayan rakyat dalam tata kelola negara, sementara penguasa yang sesungguhnya adalah rakyat.

Rakyat berkewenangan mengajukan pejabat atau siapa saja warga negara yang melakukan kecurangan atau korup terhadap rakyat dan negara serta yang merugikan rakyat.

Pengadilan ini berorientasi pada penguatan kekuasaan rakyat atau mengawal rongrongan kekuasaan dan kedaulatan rakyat.

Dua sayap pembangunan ini akan menjadi gerakan perubahan sosial dalam berbangsa dan bernegara dan setiap warga negara akan memperoleh keadilan yang sesungguhnya dalam hal politik dan kekuasaan dengan statusnya sebagai warga negara.

Keadilan Politik Rakyat dengan sendirinya akan mengungkit kualitas politik dengan ilmu politik dan sanggup menjadi filter atau saringan terhadap pemain politik dimana mereka yang memiliki pengetahuan dan wawasan politik akan establish sementara yang belum cukup kapasitas dan kualitasnya harus belajar supaya tidak terjebak pada bidang yang bukan keahliannya.

Dengan demikian orang-orang yang unggul dalam politik dan bernegara, mereka menuntut ilmu akan memperoleh kesempatan menjadi pejabat karena rakyat dapat menggantikan mereka yang lemah dalam bernegara dan menjalankan fungsinya. Mereka tidak perlu membeli suara dalam pemilu, cukup menempati daftar tunggu di nomor urut atau jumlah suara yang normal.

Kemudian Keadilan Kekuasaan Rakyat berorientasi pada penguatan kekuasaan rakyat dimana mereka dapat membawa para pejabat pemerintah ke pengadilan karena mereka anggap tidak becus menjalankan tugasnya dan tidak cakap dalam tugasnya. Sayap ini akan meluruskan perbaikan arah pembangunan dengan sendirinya.

Pemerintah hanya perlu menyiapkan anggaran untuk melaporkan penyelewengan baik dalam politik maupun dalam pembangunan untuk setiap kasus dihargai dengan harga yang tinggi. Kebijakan ini untuk membawa rakyat dalam kompetisi pembangunan dan kontrol sosial yang ketat.

Kebijakan inilah yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok partisipasi dalam pembangunan seperti agen-agen perubahan, intel-intel pembangunan swasta yang memihak kepada negara karena mereka akan mengejar upeti pelaporan kasus korupsi dan mengganti pejabat dan politisi yang tidak cukup kapasitas dan kualitasnya.

Dengan begitu maka pembangunan rakyat tidak berhenti akibat kepentingan dan permainan kepentingan pejabat dan mentalitas mereka yang menjual kedaulatan bangsanya kepada bangsa asing untuk kepentingan kekuasaan politiknya dan warga negara tidak rugi menjadi warga negara.