Kemudian Keadilan Kekuasaan Rakyat berorientasi pada penguatan kekuasaan rakyat dimana mereka dapat membawa para pejabat pemerintah ke pengadilan karena mereka anggap tidak becus menjalankan tugasnya dan tidak cakap dalam tugasnya. Sayap ini akan meluruskan perbaikan arah pembangunan dengan sendirinya.
Pemerintah hanya perlu menyiapkan anggaran untuk melaporkan penyelewengan baik dalam politik maupun dalam pembangunan untuk setiap kasus dihargai dengan harga yang tinggi. Kebijakan ini untuk membawa rakyat dalam kompetisi pembangunan dan kontrol sosial yang ketat.
Kebijakan inilah yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok partisipasi dalam pembangunan seperti agen-agen perubahan, intel-intel pembangunan swasta yang memihak kepada negara karena mereka akan mengejar upeti pelaporan kasus korupsi dan mengganti pejabat dan politisi yang tidak cukup kapasitas dan kualitasnya.
Dengan begitu maka pembangunan rakyat tidak berhenti akibat kepentingan dan permainan kepentingan pejabat dan mentalitas mereka yang menjual kedaulatan bangsanya kepada bangsa asing untuk kepentingan kekuasaan politiknya dan warga negara tidak rugi menjadi warga negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
