Keempat, Dengan kepala daerah harus membayar kewajibannya kepada pemilik modal maka menurut anda kepala daerah itu sebagai agen suara rakyat atau pemimpin rakyat?
Kelima, Dengan sistem pemilihan yang korup tersebut, keuntungan pemilik modal atas uang daerah dan negara, maka kontraktor daerah yang masyarakat lokal, apakah mereka dapat tumbuh secara profesional?
Keenam, Kepala Daerah yang pekerjaannya dengan sistem bekerja kepada pemilik modal, apakah kesenjangan sosial dapat diminimalisir?
Ketujuh, Kebijakan Partai politik dengan menunjuk pemimpin cabangnya sebatas kriteria orang berada dengan uang negara, apakah sudah tepat untuk merubah kondisi rakyat?
Meski kita tampilkan hanya tujuh pertanyaan namun ada seribu pertanyaan yang harus dijawab masyarakat untuk merubah masa depannya, dan melakukan pembagunan yang terarah serta tidak salah kaprah. Namun ilustrasi tersebut akan menjawab, kenapa kesejahteraan masyarakat daerah terpuruk dalam kemiskinan padahal kepala daerahnya berganti silih berganti dari berbagai model.
Selama mereka tidak memahami kunci dasar membangun rakyat maka selamanya masyarakat akan terperangkap dalam lingkaran setan.
Salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
